Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penataan kawasan wisata Danau Toba yang masuk dalam lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk tahap awal ditargetkan selesai pada Juni 2020.
"Tadi, kami melakukan rapat yang membicarakan 39 spot wisata yang kita sepakati dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu dari 39 itu kita perkecil menjadi sekitar delapan hingga 10 spot saja, agar kita bisa lebih fokus. Kami hitung berapa yang bisa kita langsung danai sehingga bisa selesai Juni. Kami kerjakan semuanya mulai dari rumah, homestay, jalan, kebersihannya, budaya, pertanian, hingga manusianya, kami kerjakan semua," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut menyampaikan hal tersebut setelah menggelar rapat koordinasi di Laguboti, Kabupaten Toba, yang diikuti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, perwakilan kementerian/lembaga (K/L) terkait, dan para bupati di kawasan Danau Toba, Rabu (4/3/2020).
Pemerintah, menurut Luhut, berupaya semaksimal mungkin untuk membuka akses transportasi dan infrastruktur agar sudah tersedia di kawasan Danau Toba secepat mungkin.
"Di otorita Sibisa sudah beberapa investor yang mau masuk, dengan para investor itu kami akan menyelesaikan tiga ruas jalan, listrik, dan IPAL (instalasi pengolahan air limbah). Ini sudah ditenderkan dan akan dikerjakan bulan April, dengan begitu sekitar Mei atau Juni konstruksinya sudah bisa dimulai. Proyek ini sempat tertunda sekitar 8 bulan karena alasan sengketa tanah, tetapi sekarang sudah selesai, agar (kawasan wisata ini) dapat segera kita jual," jelasnya.
Lima KSPN mencakup Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara; Borobudur di Provinsi Jawa Tengah; Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Bunaken di Provinsi Sulawesi Utara; dan Bangka Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Menparekraf sudah mempelajari sumber dananya. Dari sana kami mendapati bahwa kita bisa gabungkan anggaran Kemenparekraf, PUPR, dan dana desa, dan lainnya. Ini salah satu cara agar wisatawan yang datang bukan hanya dari luar negeri tapi juga dalam negeri. Seperti Desa Sigapiton yang saya kunjungi kemarin, baru saya pejabat tinggi negara yang datang kesana sekian lama sepanjang sejarah desa itu. Padahal desa itu hanya berjarak beberapa kilometer dari Parapat. Yang seperti ini, saya harapkan dapat mempercepat proses pembangunan," katanya.
Kementerian PUPR pada tahun ini memfokuskan pada dukungan infrastruktur di lima KSPN prioritas, harus selesai pada akhir 2020 sehingga pada tahun 2021 dapat memulai lima KSPN lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Tadi, kami melakukan rapat yang membicarakan 39 spot wisata yang kita sepakati dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu dari 39 itu kita perkecil menjadi sekitar delapan hingga 10 spot saja, agar kita bisa lebih fokus. Kami hitung berapa yang bisa kita langsung danai sehingga bisa selesai Juni. Kami kerjakan semuanya mulai dari rumah, homestay, jalan, kebersihannya, budaya, pertanian, hingga manusianya, kami kerjakan semua," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut menyampaikan hal tersebut setelah menggelar rapat koordinasi di Laguboti, Kabupaten Toba, yang diikuti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, perwakilan kementerian/lembaga (K/L) terkait, dan para bupati di kawasan Danau Toba, Rabu (4/3/2020).
Pemerintah, menurut Luhut, berupaya semaksimal mungkin untuk membuka akses transportasi dan infrastruktur agar sudah tersedia di kawasan Danau Toba secepat mungkin.
"Di otorita Sibisa sudah beberapa investor yang mau masuk, dengan para investor itu kami akan menyelesaikan tiga ruas jalan, listrik, dan IPAL (instalasi pengolahan air limbah). Ini sudah ditenderkan dan akan dikerjakan bulan April, dengan begitu sekitar Mei atau Juni konstruksinya sudah bisa dimulai. Proyek ini sempat tertunda sekitar 8 bulan karena alasan sengketa tanah, tetapi sekarang sudah selesai, agar (kawasan wisata ini) dapat segera kita jual," jelasnya.
Lima KSPN mencakup Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara; Borobudur di Provinsi Jawa Tengah; Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Bunaken di Provinsi Sulawesi Utara; dan Bangka Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Menparekraf sudah mempelajari sumber dananya. Dari sana kami mendapati bahwa kita bisa gabungkan anggaran Kemenparekraf, PUPR, dan dana desa, dan lainnya. Ini salah satu cara agar wisatawan yang datang bukan hanya dari luar negeri tapi juga dalam negeri. Seperti Desa Sigapiton yang saya kunjungi kemarin, baru saya pejabat tinggi negara yang datang kesana sekian lama sepanjang sejarah desa itu. Padahal desa itu hanya berjarak beberapa kilometer dari Parapat. Yang seperti ini, saya harapkan dapat mempercepat proses pembangunan," katanya.
Kementerian PUPR pada tahun ini memfokuskan pada dukungan infrastruktur di lima KSPN prioritas, harus selesai pada akhir 2020 sehingga pada tahun 2021 dapat memulai lima KSPN lainnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020