Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah berharap keuangan daerah Kabupaten Serang bisa mempertahankan opini Warjar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diberikan oleh BPK RI, bahkan lebih bagus lagi tanpa catatan.
Tatu menjelaskan, untuk mencapai opini tersebut dan juga dimulainya pelasanaan APBD tahun anggaran 2020, maka para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memperhatikan beberapa hal, antara lain membuat rencana kerja OPD yang digunakan sebagai acuan kebijakan strategis dalam rangka merealisasikan program dan kegiatannya, sehingga target kinerja dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.
"Dengan demikian masing-masing kepala OPD selaku pengguna anggaran harus selalu memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, dan taat pada peraturan perundang-undangan," kata Tatu saat penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2020 di Aula TB Suwandi Setda Kabupaten Serang, Selasa.
Selain itu dalam merealisasikan program kerja, para kepala OPD juga harus profesional, optimal, efektif, efisien transfaran dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi azas keadilan kepatuhan, serta memperhatikan rencana dan prioritas program yang telah ditetapkan, dengan mengedepankan azas manfaat dan berorientasi pada hasil sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2020 ia juga berharap penyerapan anggaran dapat terlaksana lebih cepat dan tidak menumpuk pada saat akhir tahun.
selain itu Para Kepala OPD juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan belanja anggaran, karena dalam penggunaan anggaran harus mencapai target tujuan pembangunan.
Kemudian hal lain yang harus diperhatikan para OPD adalah meningkatkan kualitas belanja APBD dengan mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Semua program kegiatan secara rinci harus terpadu saling mendukung antara program yang satu dengan program yang lainnya.
"Bahkan harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat," katanya.
Tatu juga menambahkan, dalam mengalokasikan anggaran harus memberikan porsi yang lebih besar pada belanja produktif, seperti belanja modal, infrastruktur, serta harus mampu melakukan evisiensi terhadap belanja operasional dan lain sebagainya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
Tatu menjelaskan, untuk mencapai opini tersebut dan juga dimulainya pelasanaan APBD tahun anggaran 2020, maka para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memperhatikan beberapa hal, antara lain membuat rencana kerja OPD yang digunakan sebagai acuan kebijakan strategis dalam rangka merealisasikan program dan kegiatannya, sehingga target kinerja dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.
"Dengan demikian masing-masing kepala OPD selaku pengguna anggaran harus selalu memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, dan taat pada peraturan perundang-undangan," kata Tatu saat penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2020 di Aula TB Suwandi Setda Kabupaten Serang, Selasa.
Selain itu dalam merealisasikan program kerja, para kepala OPD juga harus profesional, optimal, efektif, efisien transfaran dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi azas keadilan kepatuhan, serta memperhatikan rencana dan prioritas program yang telah ditetapkan, dengan mengedepankan azas manfaat dan berorientasi pada hasil sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2020 ia juga berharap penyerapan anggaran dapat terlaksana lebih cepat dan tidak menumpuk pada saat akhir tahun.
selain itu Para Kepala OPD juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan belanja anggaran, karena dalam penggunaan anggaran harus mencapai target tujuan pembangunan.
Kemudian hal lain yang harus diperhatikan para OPD adalah meningkatkan kualitas belanja APBD dengan mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Semua program kegiatan secara rinci harus terpadu saling mendukung antara program yang satu dengan program yang lainnya.
"Bahkan harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat," katanya.
Tatu juga menambahkan, dalam mengalokasikan anggaran harus memberikan porsi yang lebih besar pada belanja produktif, seperti belanja modal, infrastruktur, serta harus mampu melakukan evisiensi terhadap belanja operasional dan lain sebagainya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020