Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengharapkan jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) wilayah barat Indonesia dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah radikalisme.
Dalam Pertemuan Kepala Kesbangpol Regional Wilayah Barat Indonesia bertema "Gotong-Royong Membumikan Pancasila" di Medan, Sumatera Utara, Rabu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Prof Hariyono menginginkan adanya keaktifan jajaran tersebut melakukan deteksi dini radikalisme.
"Harapannya, kalau bicara masa depan, generasi yang akan dominan adalah generasi muda, 'out put'-nya Kesbangpol proaktif mengajak (masyarakat) berpikir masa depan bangsa kita," ujar Hariyono.
"Kita tidak ingin ada radikalisme agama dan pasar merajalela. Kita harus belajar dari Timur Tengah, jadi kita harus deteksi dini," kata dia.
Untuk mewujudkannya, koordinasi antara BPI dengan Kesbangpol wilayah barat diawali dengan menyatukan konsep pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam keseharian.
Jajaran Kesbangpol juga diajak untuk tidak hanya berbicara kesatuan bangsa sebagai aspek hilir di forum terbuka, tetapi mulai dari hulu Pancasila.
Hariyono juga mengingatkan pemahaman terhadap Pancasila tidak cukup berhenti sebatas pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ia menyinggung sejumlah kalangan yang memperdebatkan mengapa kata "Pancasila" tidak ada dalam Pembukaan UUD 1945, sedangkan isi inti sila-sila tersebut disebutkan di dalamnya.
"Untuk memahami sila-silanya dan mengapa Pancasila yang dipilih, bisa melacaknya dengan melihat pada rapat pleno pada 1 Juni. Satu-satunya anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang mampu menjawab apa dasar negara kita ketika ditanyakan Rajiman Wijoyodiningrat, adalah Ir Soekarno," kata dia.
Meski pengamalan Pancasila belum terealisasi seratus persen di Indonesia, BPIP bersama Kesbangpol kini memiliki tugas baru untuk membumikan Pancasila, dengan menanamkan pemahaman pada masyarakat, khususnya generasi muda.
"Dengan pemahaman ini kita sadar, Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya untuk masa lalu. Justru di situ sejak 1 Juni termasuk pembukaan UUD 1945 kita sudah memiliki visi negara sebagai bangsa berdaulat, bersatu, adil dan makmur," kata dia.
Pertemuan tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Prof Hariyono dan dihadiri Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara l Afifi Lubis.
Jajaran Kesbangpol wilayah Bbarat Indonesia yang hadir diantaranya dari DI Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Dalam Pertemuan Kepala Kesbangpol Regional Wilayah Barat Indonesia bertema "Gotong-Royong Membumikan Pancasila" di Medan, Sumatera Utara, Rabu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Prof Hariyono menginginkan adanya keaktifan jajaran tersebut melakukan deteksi dini radikalisme.
"Harapannya, kalau bicara masa depan, generasi yang akan dominan adalah generasi muda, 'out put'-nya Kesbangpol proaktif mengajak (masyarakat) berpikir masa depan bangsa kita," ujar Hariyono.
"Kita tidak ingin ada radikalisme agama dan pasar merajalela. Kita harus belajar dari Timur Tengah, jadi kita harus deteksi dini," kata dia.
Untuk mewujudkannya, koordinasi antara BPI dengan Kesbangpol wilayah barat diawali dengan menyatukan konsep pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam keseharian.
Jajaran Kesbangpol juga diajak untuk tidak hanya berbicara kesatuan bangsa sebagai aspek hilir di forum terbuka, tetapi mulai dari hulu Pancasila.
Hariyono juga mengingatkan pemahaman terhadap Pancasila tidak cukup berhenti sebatas pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ia menyinggung sejumlah kalangan yang memperdebatkan mengapa kata "Pancasila" tidak ada dalam Pembukaan UUD 1945, sedangkan isi inti sila-sila tersebut disebutkan di dalamnya.
"Untuk memahami sila-silanya dan mengapa Pancasila yang dipilih, bisa melacaknya dengan melihat pada rapat pleno pada 1 Juni. Satu-satunya anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang mampu menjawab apa dasar negara kita ketika ditanyakan Rajiman Wijoyodiningrat, adalah Ir Soekarno," kata dia.
Meski pengamalan Pancasila belum terealisasi seratus persen di Indonesia, BPIP bersama Kesbangpol kini memiliki tugas baru untuk membumikan Pancasila, dengan menanamkan pemahaman pada masyarakat, khususnya generasi muda.
"Dengan pemahaman ini kita sadar, Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya untuk masa lalu. Justru di situ sejak 1 Juni termasuk pembukaan UUD 1945 kita sudah memiliki visi negara sebagai bangsa berdaulat, bersatu, adil dan makmur," kata dia.
Pertemuan tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Prof Hariyono dan dihadiri Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara l Afifi Lubis.
Jajaran Kesbangpol wilayah Bbarat Indonesia yang hadir diantaranya dari DI Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019