Pemprov Nusa Tenggara Timur mendapat pinjaman dana sebesar Rp900 miliar dari Bank NTT yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan propinsi.
"Pinjaman dana sebesar Rp900 miliar dari Bank NTT dilakukan dalam dua tahap. Pinjaman untuk kegiatan pembangunan infrastruktur jalan Provinsi yang menjadi tangunggjawab pemerintah propinsi NTT," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu, ketika dihubungi di Kupang, Sabtu.
Pijaman tahap pertama, dilakukan pada tahun 2020 sebesar Rp450 miliar dan tahap kedua dilakukan pada tahun 2021 sebesar Rp450 miliar.
Ia mengatakan, pinjaman berupa utang sebesar Rp900 miliar dari Bank NTT tersebut sudah mendapat dukungan dari DPRD Provinsi NTT yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan provinsi.
Menurut dia, Pemerintah Propinsi NTT juga sedang mendorong Pemerintah Kabupaten/kota untuk melakukan hal yang sama dengan mengajukan pinjaman daerah ke Bank NTT untuk membiayai pembangunan jalan kabupaten/kota apabila sumber dana APBD II sangat terbatas.
"Pemerintah kabupaten/kota bisa mengajukan pinjaman untuk membiayai pembangunan jalan kabupaten/kota apabila dana APBD sangat terbatas, sehingga jalan-jalan kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota menjadi lebih memadai sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi masyarakat semakin pesat," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Pinjaman dana sebesar Rp900 miliar dari Bank NTT dilakukan dalam dua tahap. Pinjaman untuk kegiatan pembangunan infrastruktur jalan Provinsi yang menjadi tangunggjawab pemerintah propinsi NTT," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu, ketika dihubungi di Kupang, Sabtu.
Pijaman tahap pertama, dilakukan pada tahun 2020 sebesar Rp450 miliar dan tahap kedua dilakukan pada tahun 2021 sebesar Rp450 miliar.
Ia mengatakan, pinjaman berupa utang sebesar Rp900 miliar dari Bank NTT tersebut sudah mendapat dukungan dari DPRD Provinsi NTT yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan provinsi.
Menurut dia, Pemerintah Propinsi NTT juga sedang mendorong Pemerintah Kabupaten/kota untuk melakukan hal yang sama dengan mengajukan pinjaman daerah ke Bank NTT untuk membiayai pembangunan jalan kabupaten/kota apabila sumber dana APBD II sangat terbatas.
"Pemerintah kabupaten/kota bisa mengajukan pinjaman untuk membiayai pembangunan jalan kabupaten/kota apabila dana APBD sangat terbatas, sehingga jalan-jalan kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota menjadi lebih memadai sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi masyarakat semakin pesat," tegasnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019