Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memanggil pihak Pertamina setempat untuk memberikan penjelasan dan mengatasi masalah kelangkaan elpiji tiga kilogram (3 kg) yang terjadi di provinsi itu yang dituding jaringan distribusinya tidak transparan.
"Alasan pihak Pertamina yang menyatakan pendistribusian gas yang terlambat karena ada penutupan jembatan, saya pastikan alasan itu 1.000 persen tidak masuk di akal," kata Sutarmidji usai memanggil pihak Pertamina Kalbar di ruang kerjanya, Jumat.
Gubernur menyatakan jika alasannya karena penutupan jembatan sehingga distribusi terganggu, justru dirinya mempertanyakan, kenapa elpiji 3 kg di SPBU bisa tersedia. "Jadi kan jelas, alasan tersebut sangat tidak masuk di akal."
Menurutnya, kelangkaan elpiji 3 kg di tengah masyarakat adalah kelalaian dari pihak Pertamina karena ada indikasi permainan para agen dan pangkalan, seharusnya elpiji itu untuk daerah A, malah didistribusikan untuk daerah lain dan pihak tertentu yang seharusnya tidak berhak mendapat gas gas tersebut.
"Karena saya mendapat laporan gas ini juga dijual oleh pangkalan dan agen kepada pelaku usaha yang seharusnya tidak menggunakan elpiji bersubsidi ini. Misal, elpiji 3 kg tersebut dijual untuk rumah makan besar sampai 30-40 tabung dan kalau ada 10 saja rumah makan seperti seperti itu, sudah berapa banyak tabung yang hilang sehingga ini ada permainan di pangkalan elpiji," tuturnya.
Dia menyatakan informasi tersebut valid karena berdasarkan razia yang dilakukan oleh pihak Disperindag dan Satpol PP Kalbar pada beberapa rumah makan di Kota Pontianak ada tiga rumah makan memiliki tabung gas sampai 90 tabung.
"Bayangkan saja, jika rumah makan tersebut memiliki 90 tabung gas, artinya 90 masyarakat tidak mendapatkan gas. Kalau ada tiga sampai lima rumah makan saja seperti itu, berapa banyak masyarakat yang tidak kebagian," katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta agar Pertamina bisa memberikan sanksi tegas kepada pihak pangkalan dan agen yang bermain.
"Jika terbukti ada pangkalan dan agen yang terbukti nakal, beri peringatan pertama dengan pengurangan kuota 25 persen dan dialihkan ke pangkalan terdekat lainnya. Jika masih tidak berubah, beri peringatan kedua dengan pengurangan kouta 25 persen lagi dan jika masih tidak jera juga, pada peringatan ketiga, langsung cabut izinnya," tegas Sutarmidji.
Mantan Wali Kota Pontianak itu menambahkan, berdasarkan data dari Pertamina untuk kouta elpiji 3 kg di Kalbar, memang sudah lebih. Namun, karena adanya permainan dari pihak agen dan pangkalan pada waktu tertentu, menyebabkan banyak masyarakat kesulitan untuk mendapatkan gas melon tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Alasan pihak Pertamina yang menyatakan pendistribusian gas yang terlambat karena ada penutupan jembatan, saya pastikan alasan itu 1.000 persen tidak masuk di akal," kata Sutarmidji usai memanggil pihak Pertamina Kalbar di ruang kerjanya, Jumat.
Gubernur menyatakan jika alasannya karena penutupan jembatan sehingga distribusi terganggu, justru dirinya mempertanyakan, kenapa elpiji 3 kg di SPBU bisa tersedia. "Jadi kan jelas, alasan tersebut sangat tidak masuk di akal."
Menurutnya, kelangkaan elpiji 3 kg di tengah masyarakat adalah kelalaian dari pihak Pertamina karena ada indikasi permainan para agen dan pangkalan, seharusnya elpiji itu untuk daerah A, malah didistribusikan untuk daerah lain dan pihak tertentu yang seharusnya tidak berhak mendapat gas gas tersebut.
"Karena saya mendapat laporan gas ini juga dijual oleh pangkalan dan agen kepada pelaku usaha yang seharusnya tidak menggunakan elpiji bersubsidi ini. Misal, elpiji 3 kg tersebut dijual untuk rumah makan besar sampai 30-40 tabung dan kalau ada 10 saja rumah makan seperti seperti itu, sudah berapa banyak tabung yang hilang sehingga ini ada permainan di pangkalan elpiji," tuturnya.
Dia menyatakan informasi tersebut valid karena berdasarkan razia yang dilakukan oleh pihak Disperindag dan Satpol PP Kalbar pada beberapa rumah makan di Kota Pontianak ada tiga rumah makan memiliki tabung gas sampai 90 tabung.
"Bayangkan saja, jika rumah makan tersebut memiliki 90 tabung gas, artinya 90 masyarakat tidak mendapatkan gas. Kalau ada tiga sampai lima rumah makan saja seperti itu, berapa banyak masyarakat yang tidak kebagian," katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta agar Pertamina bisa memberikan sanksi tegas kepada pihak pangkalan dan agen yang bermain.
"Jika terbukti ada pangkalan dan agen yang terbukti nakal, beri peringatan pertama dengan pengurangan kuota 25 persen dan dialihkan ke pangkalan terdekat lainnya. Jika masih tidak berubah, beri peringatan kedua dengan pengurangan kouta 25 persen lagi dan jika masih tidak jera juga, pada peringatan ketiga, langsung cabut izinnya," tegas Sutarmidji.
Mantan Wali Kota Pontianak itu menambahkan, berdasarkan data dari Pertamina untuk kouta elpiji 3 kg di Kalbar, memang sudah lebih. Namun, karena adanya permainan dari pihak agen dan pangkalan pada waktu tertentu, menyebabkan banyak masyarakat kesulitan untuk mendapatkan gas melon tersebut.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019