Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jan Kubis menyoroti pengumuman Perdana Menteri Saad Al-Hariri untuk mengajukan pengunduran dirinya.
Koordinator Khusus itu mendesak pemerintah agar bertindak secara tegas dan segera untuk membentuk pemerintah, dalam norma undang-undang dasar, pemerintah baru yang menanggapi aspirasi rakyat dan bisa meraih kepercayaan mereka, demikian laporan kantor berita resmi Lebanon, NNA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa.
Pemerintah baru tersebut, kata Jan Kubis, harus bisa menyediakan keamanan, ketenangan dan ketertiban hukum, dan mewujudkan serta melaksanakan perubahan dan pembaruan yang mendalam, menghentikan kemerosotan ekonomi dan mengembalikan negeri itu ke jalur pemulihan, pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan yang mengikutkan semua pihak, dan kestabilan, serta memelihara persatuan Lebanon dan rakyatnya.
Sementara itu, ia mendesak pemerintah agar memelihara kestabilan negara dan semua lembaganya serta memastikan pemerintah bisa berfungsi secara mulus.
Ia menyeru semua pemimpin, dan kekuatan politik agar menahan diri dari retorika dan tindakan yang dapat mengobarkan ketegangan dan menyulut bentrokan serta kerusuhan, kepada semua rakyat Lebanon agar memelihara ketenangan dan menahan diri.
Koordinator Khusus tersebut mendesak pasukan keamanan yang sah agar memelihara hukum, ketenangan, dan keamanan, melakukan tindakan terhadap mereka yang menghasut kerusuhan, tak peduli afiliasi partai mereka dan melindungi warga sipil yang berdemonstrasi yang perlu memelihara kedamaian dalam protes mereka.
Ia mengingatkan semua partai politik bahwa mereka memikul tanggung jawab penuh atas prilaku dan tindakan pendukung mereka dan mengendalikan mereka, terutama jika mereka menyulut bentrokan dengan pemrotes damai atau pasukan keamanan.
PBB tetap berkomitmen untuk mendukung Lebanon, kemerdekaan politiknya, kestabilan, keamanan, persatuan dan keutuhan wilayahnya.
Sumber: NNA
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Koordinator Khusus itu mendesak pemerintah agar bertindak secara tegas dan segera untuk membentuk pemerintah, dalam norma undang-undang dasar, pemerintah baru yang menanggapi aspirasi rakyat dan bisa meraih kepercayaan mereka, demikian laporan kantor berita resmi Lebanon, NNA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa.
Pemerintah baru tersebut, kata Jan Kubis, harus bisa menyediakan keamanan, ketenangan dan ketertiban hukum, dan mewujudkan serta melaksanakan perubahan dan pembaruan yang mendalam, menghentikan kemerosotan ekonomi dan mengembalikan negeri itu ke jalur pemulihan, pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan yang mengikutkan semua pihak, dan kestabilan, serta memelihara persatuan Lebanon dan rakyatnya.
Sementara itu, ia mendesak pemerintah agar memelihara kestabilan negara dan semua lembaganya serta memastikan pemerintah bisa berfungsi secara mulus.
Ia menyeru semua pemimpin, dan kekuatan politik agar menahan diri dari retorika dan tindakan yang dapat mengobarkan ketegangan dan menyulut bentrokan serta kerusuhan, kepada semua rakyat Lebanon agar memelihara ketenangan dan menahan diri.
Koordinator Khusus tersebut mendesak pasukan keamanan yang sah agar memelihara hukum, ketenangan, dan keamanan, melakukan tindakan terhadap mereka yang menghasut kerusuhan, tak peduli afiliasi partai mereka dan melindungi warga sipil yang berdemonstrasi yang perlu memelihara kedamaian dalam protes mereka.
Ia mengingatkan semua partai politik bahwa mereka memikul tanggung jawab penuh atas prilaku dan tindakan pendukung mereka dan mengendalikan mereka, terutama jika mereka menyulut bentrokan dengan pemrotes damai atau pasukan keamanan.
PBB tetap berkomitmen untuk mendukung Lebanon, kemerdekaan politiknya, kestabilan, keamanan, persatuan dan keutuhan wilayahnya.
Sumber: NNA
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019