Meski sudah dengan tegas Bupati Pandeglang melarang para PKL berjualan di dalam dan seputar alun-alun dan telah disedikan lokasi revensentatif di Wisata Kuliner Gedung Juang, namun kenyataannya para pedagang kaki lima kembali berjualan di alun-aluk daerah ini, dan terkesan dibiarkan oleh instansi terkait.
"Yah kelihatannya sudah ada kesan pembiaran dari dinas terkait kepada para PKL yang kini kembali menjamur di dalam dan seputar Alun-alun Pandeglang hampir tiap hari. Apalagi Sabtu dan Minggu, padalah bupati sudah dengan tegas melarangnya, karena sudah ada tempat relokasi di wisata kuliner yang sudah diresmikan bupati," tutur Elan salah seorang PKL yang berjualan di Wisata Kuliner Pandeglang, Selasa.
Elan merasa aneh jika pihak Dinas LH sebagai pengelola Alun-alun Pandeglang dan Satpol PP yang bertugas menegakan perda dan keputusan/kebijakan bupati terkesan tutup mata dan melakukan pembiaran.
"Dulu kami para PKL yang tergabung dalam wadah paguyuban KPMAI meminta kebijakan kepada pemkab untuk tetap bisa berjualan di alun-alun sebelum ada tempat bagi kami untuk mencari sesuap nasi. Tapi LH dan Pol PP tetap tidak mengizinkan, karena Ibu Bupati melarang dengan tegas tidak boleh berjualan di alun-alun karena ada Perda tetang K3," katanya.
Namun, kata dia, saat ini kembali banyak PKL yang berjualan di alun-alun, terutama pada Sabtu dan Minggu, dan dibiarkan oleh pihak terkait. "Kami berterima kasih kepada bupati yang memberikan tempat di wisata kuliner. Kami berharap Wisata Kuliner yang telah diresmikan Ibu Bupati ke depan maju dan berkembang," ucapnya.
Sementara Kepala Dinas LH Pandeglang, Dra Tati Sugiharti menyatakan akan menindakalanjuti informasi tersebut. "Nanti akan kita tindaklanjuti,"ujarnya singkat.
Sementara Asda II Pemkab Pandeglang, Indah yang dari awal orang nomor 1 di Kabupaten Pandeglang memerintahkan untuk segera membuatkan tempat relokasi para PKL alun-alun untuk bisa berjualan dengan aman dan nyaman, tidak mengizinkan para PKL itu berdagang di alun-alun tersebut, beberapa kali dikonfirmasi belum memberikan jawaban.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Yah kelihatannya sudah ada kesan pembiaran dari dinas terkait kepada para PKL yang kini kembali menjamur di dalam dan seputar Alun-alun Pandeglang hampir tiap hari. Apalagi Sabtu dan Minggu, padalah bupati sudah dengan tegas melarangnya, karena sudah ada tempat relokasi di wisata kuliner yang sudah diresmikan bupati," tutur Elan salah seorang PKL yang berjualan di Wisata Kuliner Pandeglang, Selasa.
Elan merasa aneh jika pihak Dinas LH sebagai pengelola Alun-alun Pandeglang dan Satpol PP yang bertugas menegakan perda dan keputusan/kebijakan bupati terkesan tutup mata dan melakukan pembiaran.
"Dulu kami para PKL yang tergabung dalam wadah paguyuban KPMAI meminta kebijakan kepada pemkab untuk tetap bisa berjualan di alun-alun sebelum ada tempat bagi kami untuk mencari sesuap nasi. Tapi LH dan Pol PP tetap tidak mengizinkan, karena Ibu Bupati melarang dengan tegas tidak boleh berjualan di alun-alun karena ada Perda tetang K3," katanya.
Namun, kata dia, saat ini kembali banyak PKL yang berjualan di alun-alun, terutama pada Sabtu dan Minggu, dan dibiarkan oleh pihak terkait. "Kami berterima kasih kepada bupati yang memberikan tempat di wisata kuliner. Kami berharap Wisata Kuliner yang telah diresmikan Ibu Bupati ke depan maju dan berkembang," ucapnya.
Sementara Kepala Dinas LH Pandeglang, Dra Tati Sugiharti menyatakan akan menindakalanjuti informasi tersebut. "Nanti akan kita tindaklanjuti,"ujarnya singkat.
Sementara Asda II Pemkab Pandeglang, Indah yang dari awal orang nomor 1 di Kabupaten Pandeglang memerintahkan untuk segera membuatkan tempat relokasi para PKL alun-alun untuk bisa berjualan dengan aman dan nyaman, tidak mengizinkan para PKL itu berdagang di alun-alun tersebut, beberapa kali dikonfirmasi belum memberikan jawaban.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019