Jaksa Agung M. Prasetyo menyebutkan jajaran kejaksaan menunggu berkas perkara kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto dari kepolisian untuk segera diproses ke pengadilan.
"Oh, iya, dong, kami tunggu berkas perkaranya. Nanti diproses dan berikan atensi yang sungguh-sungguh untuk penanganan kasus ini," kata Jaksa Agung usai menjenguk Wiranto di RSPAD, Jakarta, Selasa.
Kasus penusukan Wiranto, kata Prasetyo, harus diusut tuntas dan pelakunya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.
Peristiwa penyerangan terhadap Wiranto, kata dia, merupakan perbuatan yang melanggar dari aspek apa pun, baik agama, kemanusiaan, maupun hukum.
"Saya sampaikan, baik agama, moral, maupun kemanusiaan, ini perbuatan yang biadab yang dikutuk. Dari segi hukum, harus diusut tuntas," katanya.
Mengenai ancaman pidana terhadap pelaku penusukan Wiranto, Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya akan melihat unsur-unsur pidananya, mulai percobaan pembunuhan hingga terorisme.
"Ya, bisa nanti percobaan pembunuhan bisa jadi, atau terorisme bisa, kami lihat seperti apa nanti unsur-unsur pidananya," katanya.
Seluruh masyarakat, kata Prasetyo, tentunya menginginkan Indonesia makin damai, tenang, dan tenteram sehingga upaya pemerintah untuk melaksanakan berbagai kegiatan program bagi kepentingan bangsa masyarakat bisa terwujud.
Menkopolhukam sekaligus Ketua Umum PP PBSI Wiranto diserang oleh orang tidak dikenal saat melakukan kunjungan kerja di daerah Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) siang.
Akibat penyerangan tersebut, Wiranto terkena dua tusukan di perut dan sempat dirawat di RSUD Berkah, Pandeglang, sebelum dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
Bupati Pandeglang Irna Narulita menyatakan prihatin atas kejadian penyerangan Menkopolhukam Wiranto sekaligus mengutuk perbuatan tersebut yang bakal merusak nama baik daerah itu.
"Pelakunya bukan orang Pandeglang, mereka merusak nama baik Pandeglang," kata Irna Narulita saat dimintai tanggapannya terkait dengan peristiwa tersebut di Pandeglang.
Menurut Bupati, kejadian tersebut merugikan pemerintah dan masyarakat Pandeglang karena banyak program pemerintah pusat yang diluncurkan ke Pandeglang khawatir terganggu dengan adanya kejadian tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Oh, iya, dong, kami tunggu berkas perkaranya. Nanti diproses dan berikan atensi yang sungguh-sungguh untuk penanganan kasus ini," kata Jaksa Agung usai menjenguk Wiranto di RSPAD, Jakarta, Selasa.
Kasus penusukan Wiranto, kata Prasetyo, harus diusut tuntas dan pelakunya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.
Peristiwa penyerangan terhadap Wiranto, kata dia, merupakan perbuatan yang melanggar dari aspek apa pun, baik agama, kemanusiaan, maupun hukum.
"Saya sampaikan, baik agama, moral, maupun kemanusiaan, ini perbuatan yang biadab yang dikutuk. Dari segi hukum, harus diusut tuntas," katanya.
Mengenai ancaman pidana terhadap pelaku penusukan Wiranto, Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya akan melihat unsur-unsur pidananya, mulai percobaan pembunuhan hingga terorisme.
"Ya, bisa nanti percobaan pembunuhan bisa jadi, atau terorisme bisa, kami lihat seperti apa nanti unsur-unsur pidananya," katanya.
Seluruh masyarakat, kata Prasetyo, tentunya menginginkan Indonesia makin damai, tenang, dan tenteram sehingga upaya pemerintah untuk melaksanakan berbagai kegiatan program bagi kepentingan bangsa masyarakat bisa terwujud.
Menkopolhukam sekaligus Ketua Umum PP PBSI Wiranto diserang oleh orang tidak dikenal saat melakukan kunjungan kerja di daerah Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) siang.
Akibat penyerangan tersebut, Wiranto terkena dua tusukan di perut dan sempat dirawat di RSUD Berkah, Pandeglang, sebelum dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
Bupati Pandeglang Irna Narulita menyatakan prihatin atas kejadian penyerangan Menkopolhukam Wiranto sekaligus mengutuk perbuatan tersebut yang bakal merusak nama baik daerah itu.
"Pelakunya bukan orang Pandeglang, mereka merusak nama baik Pandeglang," kata Irna Narulita saat dimintai tanggapannya terkait dengan peristiwa tersebut di Pandeglang.
Menurut Bupati, kejadian tersebut merugikan pemerintah dan masyarakat Pandeglang karena banyak program pemerintah pusat yang diluncurkan ke Pandeglang khawatir terganggu dengan adanya kejadian tersebut.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019