Ketua DPR Puan Maharani mengatakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi sudah menyepakati bahwa DPR akan memiliki 11 komisi yang akan menjadi mitra pemerintah.
"Kemudian terkait Badan Kerja Sama Antarparlemen dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sudah disetujui," kata Puan kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Puan mengatakan masih ada beberapa hal yang belum disepakati dan dia memberikan kesempatan kepada para pimpinan fraksi untuk menyelesaikan dengan berprinsip pada musyawarah mufakat.
Puan ingin pembahasan alat kelengkapan dewan di DPR dibicarakan secara musyawarah mufakat dan menjaga keharmonisan DPR serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Tidak ada ribut-tibut. Semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali. Jadi memang waktunya masih panjang," tuturnya.
Saat ditanya kapan target pembentukan dan penyusunan alat kelengkapan dewan bisa diselesaikan dan disahkan, Puan mengatakan secepatnya, yaitu hingga akhir minggu kedua Oktober 2019.
"Kalau minggu ini belum selesai juga, masih ada minggu depan. Yang pasti sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober," katanya.
DPR periode 2019-2024 telah dilantik pada Selasa (1/10) yang terdiri atas sembilan fraksi dari sembilan partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPR.
Fraksi-fraksi di DPR adalah Fraksi PDI Perjuangan (128 kursi), Fraksi Partai Golkar (85 kursi), Fraksi Partai Gerindra (78 kursi), Fraksi Partai NasDem (59 kursi), dan Fraksi PKB (58 kursi).
Kemudian, Fraksi Partai Demokrat (54 kursi), Fraksi PKS (54 kursi), Fraksi PAN (44 kursi), dan Fraksi PPP (19 kursi).
DPR dipimpin oleh lima fraksi yang memiliki kursi terbanyak, yaitu Ketua Puan Maharani (PDI Perjuangan) dan para wakil ketua, yaitu Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Partai Gerindra), Rachmat Gobel (Partai NasDem), dan Muhaimin Iskandar (PKB).
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Kemudian terkait Badan Kerja Sama Antarparlemen dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sudah disetujui," kata Puan kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Puan mengatakan masih ada beberapa hal yang belum disepakati dan dia memberikan kesempatan kepada para pimpinan fraksi untuk menyelesaikan dengan berprinsip pada musyawarah mufakat.
Puan ingin pembahasan alat kelengkapan dewan di DPR dibicarakan secara musyawarah mufakat dan menjaga keharmonisan DPR serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Tidak ada ribut-tibut. Semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali. Jadi memang waktunya masih panjang," tuturnya.
Saat ditanya kapan target pembentukan dan penyusunan alat kelengkapan dewan bisa diselesaikan dan disahkan, Puan mengatakan secepatnya, yaitu hingga akhir minggu kedua Oktober 2019.
"Kalau minggu ini belum selesai juga, masih ada minggu depan. Yang pasti sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober," katanya.
DPR periode 2019-2024 telah dilantik pada Selasa (1/10) yang terdiri atas sembilan fraksi dari sembilan partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPR.
Fraksi-fraksi di DPR adalah Fraksi PDI Perjuangan (128 kursi), Fraksi Partai Golkar (85 kursi), Fraksi Partai Gerindra (78 kursi), Fraksi Partai NasDem (59 kursi), dan Fraksi PKB (58 kursi).
Kemudian, Fraksi Partai Demokrat (54 kursi), Fraksi PKS (54 kursi), Fraksi PAN (44 kursi), dan Fraksi PPP (19 kursi).
DPR dipimpin oleh lima fraksi yang memiliki kursi terbanyak, yaitu Ketua Puan Maharani (PDI Perjuangan) dan para wakil ketua, yaitu Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Partai Gerindra), Rachmat Gobel (Partai NasDem), dan Muhaimin Iskandar (PKB).
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019