Ibu kota DKI Jakarta, saat ini semakin panas, padat, macet, tercemar polusi, rawan kejahatan dan penyakit sosial lainnya.
Keluhan dengan nada seperti itu, bisa jadi kerap terungkap dalam setiap diskusi soal kota Jakarta dengan segala hingar bingarnya sebagai ibu kota negara.
Bertolak dari kondisi tersebut, Pemerintah saat ini sedang mengkaji pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lainnya yang dirasa lebih baik.
Salah satu provinsi luar di Pulau Jawa, muncul menjadi salah satu kandidat yang cukup dipertimbangkan.
Provinsi Kalimantan Tengah di sebut-sebut menjadi salah satu bakal calon menjadi ibu kota. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah mengunjungi lokasi-lokasi di Kalimantan Tengah ini untuk melihat kondisi geografis secara langsung.
Pertanyaan besar muncul, siapkah Kalimantan Tengah menjadi ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta?
Berdasarkan data dari Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, bahwa secara koordinat Kalimantan Tengah menjadi salah satu titik yang berada di tengah, di antara Sabang sampai Merauke.
Dengan begitu, posisi Kalimantan Tengah yang berada di sentral gugusan kepulauan Indonesia, merupakan salah satu modal strategis jika ditilik dari letak
geografis.
Secara sebaran peta kebencanaan, Kalimantan Tengah menjadi salah satu lokasi yang diprediksi bebas dari garis kebencanaan seperti gempa maupun tsunami, selain itu juga klaim bahwa wilayah ini bebas dari banjir.
Dari segi sumber daya alam, Kalimantan Tengah memiliki limpahan air yang cukup besar serta memiliki beberapa sumber daya mineral berupa barang tambang seperti emas, batu bara dan memiliki sumber energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk menopang sumber energi.
Kualitas udara provinsi tersebut tergolong baik, sebab memiliki banyak hutan dan kebun yang mampu menopang kebutuhan udara segar di seluruh provinsi, kecuali jika kebakaran hutan terjadi, maka asap akan memenuhi daerah tempat tinggal masyarakat.
Luas Propinsi Kalteng adalah 153.564 km persegi, dengan kepadatan penduduk berdasarkan data BPS 2018 adalah sebanyak 2.660.209 jiwa. Memiliki 11 sungai besar dengan rata-rata panjang sungai melintas sejauh 500 km.
Propinsi yang dijuluki Bumi Tambun Bungai ini, juga memiliki garis pantai dengan bentangan luas 750 km.
Ada sebanyak 10 suku utama yang tinggal di Kalteng yaitu Dayak, Jawa, Banjar, Melayu, Madura, Sunda, Bugis, Batak, Flores, Bali dan suku lainnya.
Mata pencaharian masyarakatnya rata-rata adalah petani, baik petani sayuran, sawit, karet, kopi, lada hingga jenis-jenis kayu.
Istana Negara
Apabila usulan Kalimantan Tengah terealisasi menjadi Provinsi Ibu Kota, maka pertanyaan selanjutnya adalah di mana letak pastinya Istana Negara RI akan didirikan?
Pertanyaan tersebut nampaknya bukan hal mudah untuk dijawab oleh para pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah.
Suasana Desa Tumbang Talaken, Kabupaten Gunung Mas, bakal calon lokasi Istana Negara. (Afut Syafril)
Ada tiga kandidat lokasi yang dapat dijadikan sebagai letak berdirinya istana negara, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan.
Tiga lokasi tersebut membentuk garis vektor berbentuk segitiga apabila dilihat dari koordinat pemetaan, sehingga lazim disebut “Segitiga Emas” Kalimantan Tengah.
Presiden Joko Widodo pun, sudah meninjau langsung di antara lokasi tersebut.
Tim Kantor Berita ANTARA menyusuri tiga lokasi tersebut yang diproyeksikan menjadi ibu kota negara di mana istana negara kelak akan dibangun.
Saat ditemui, Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas, Elfrensia LP Umbing menyampaikan mengenai kesiapan Kabupaten Gunung Mas akan menjadi persinggahan istana negara.
“Kalau ditanya siap, tentu saja kami siap. Ini juga untuk kebaikan serta kebutuhan NKRI, kami harus patuhi,” kata Elfrensia kepada ANTARA.
Ia melanjutkan, bahwa kesiapan pembangunan dan titik lokasi sepenuhnya ada di wewenang pemerintah pusat.
“Benar, Pak Jokowi sudah mengunjungi Bukit Nyuling, dan merasa ada ‘feeling’ di sini, namun kami juga belum dapat arahan langsung apakah Bukit Nyuling akan menjadi titik dari istana negara, semua itu keputusan Presiden kami hanya mengikuti arahan,” ujarnya.
Kesiapan Gunung Mas sendiri, saat ini masih pada tahap perbaikan jalan serta pelebaran jalan, namun diakui Wakil Bupati Gunung Mas, perbaikan tersebut bukan dalam rangka penunjukan sebagai Ibu Kota, hanya perbaikan yang memang sudah masuk anggaran Kabupaten.
Masyarakat pun menyambut baik atas keputusan Presiden apabila Gunung Mas benar menjadi ibu kota. “Saya senang, ya mudah-mudahkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sini, bukan di Jakarta terus. Selain itu, saya juga ingin melihat mal-mal besar seperti di Jakarta hadir di sini,” kata Machkomah salah satu warga Kabupaten Gunung Mas.
Beranjak dari Kabupaten Gunung Mas, Tim ANTARA kemudian menuju ke Kota Palangka Raya dan bertemu dengan Walikota Palangka Raya Fairid Naparin.
Dengan tegas, Fairid Naparin kesiapan Kota Palangka Raya untuk dijadikan ibu kota.
“Sejak zaman Presiden Soekarno, Palangka Raya sudah siap. Bahkan sudah ada pencanangan dengan adanya tugu Soekarno tersebut,” tegasnya.
Tata letak kota ini sudah dibentuk untuk proyeksi ibu kota negara, dengan lokasi gedung-gedung pemerintahan berada pada satu garis lurus.
Selain itu, jalan-jalan Palangka Raya juga sudah terarah untuk tujuan menjadi ibu kota, dengan arsitek yang didatangkan dari Rusia, khusus menata kota Palangka Raya untuk calon ibu kota negara.
Selanjutnya bergeser menuju titik segi tiga terakhir yaitu Kabupaten Katingan. Di sini suasananya cenderung lebih hijau, dengan banyaknya hutan dan taman kota.
Katingan memiliki banyak sungai yang luas di mana bisa menjadi infrastruktur transportasi yang mengarahkan kepada pelabuhan terdekat.
Wilayah Kasongan misalnya, lokasi ini berdasarkan informasi yang dihimpun Kantor Berita ANTARA, akan dibangun pelabuhan besar serta bandara yang mampu menjadi transportasi utama jika dibangun ibu kota, sebab lokasinya menjadi titik tengah dari Segitiga Emas kandidat ibu kota.
Ketiga wilayah tersebut saat ini sudah masuk dalam kajian kelayakan dari pemerintah pusat, namun titik utama sebagai istana negara saat ini masih dalam pematangan konsep di mana hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.
