Kondisi rusaknya sejumlah ruas jalan di Kota Serang terutama jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten masih menjadi keluhan masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat menjalankan masa reses atau turun ke bawah untuk menyerap aspirasi.
"Masukan dan aspirasi masyarakat masih seperti tahun-tahun sebelumnya, soal infrastruktur jalan terutama juga fasilitas kesehatan dan bantuan keuangan dari provinsi yang belum juga cair," kata Wakil Ketua DPRD Banten Adde Rosi Khoerunnisa usai mempimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang ke III di Gedung DPRD Banten di Serang, Rabu (15/5).
Ia mengatakan, hasil jaring aspirasi dari masyarakat Kota Serang atau daerah pemilihan II untuk DPRD Provinsi Banten mengemuka mengenai keluhan jalan provinsi yang masih perlu perbaikan di jumlah ruas di Kota Serang. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai fasilitas kesehatan dan juga pelayanan di RSUD Banten yang perlu terus ditingkatkan.
"Aspirasi juga kami terima terkait fasilitas kesehatan, salah satunya pelayanan dan fasilitas di RSUD Banten. Kami akan tindaklanjuti aspirasi tersebut ke dinas terkait," kata Politisi Partai Golkar tersebut.
Aspirasi lain yang disampaikan Pemerintah Kota Serang yang disampaikan ke Pemprov Banten melalui anggota DPRD yakni bantuan keuangan dari Pemprov Banten yang hingga Mei 2019 ini belum juga ada pencairan. Dengan keterlambatan pencairan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap serapan anggaran sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan masyarakat.
"Kami menyarankan perlu adanya komunikasi yang baik dari kabupaten/kota ke Pemprov Banten, agar bantuan keuangan dari APBD provinsi segera bisa dicairkan," kata Adde Rosi.
Adde mengatakan, hasil reses anggota DPRD Banten yang dimulai sejak 6 sampai 14 Mei 2019 akan disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD Banten pada Rabu (29/5).
Ia mengaku selama ini aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui anggota DPRD Banten, belum banyak yang direspon atau ditindaklanjuti oleh dinas terkait dengan alasan persoalan anggaran yang tidak mencukupi.
Sementara Wakil Ketua DPRD Banten lainnya Nuraeni mengatakan, hasil aspirasi yang diperoleh dari pelaksanaan reses selama delapan hari di dapi Kota Serang juga tidak terlepas dari persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan juga persoalan pengangguran di Banten yang masih tinggi.
"Aspirasi yang kami terima tidak terlepas dari kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur jalan, pelayanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta masalah pengangguran yang masih tinggi. Tentu aspirasi ini akan kami tindaklanjuti untuk menjadi sebuah kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemprov Banten untuk mengatasi persoalan ini," kata Nuraeni yang juga politisi Partai Demokrat tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Masukan dan aspirasi masyarakat masih seperti tahun-tahun sebelumnya, soal infrastruktur jalan terutama juga fasilitas kesehatan dan bantuan keuangan dari provinsi yang belum juga cair," kata Wakil Ketua DPRD Banten Adde Rosi Khoerunnisa usai mempimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang ke III di Gedung DPRD Banten di Serang, Rabu (15/5).
Ia mengatakan, hasil jaring aspirasi dari masyarakat Kota Serang atau daerah pemilihan II untuk DPRD Provinsi Banten mengemuka mengenai keluhan jalan provinsi yang masih perlu perbaikan di jumlah ruas di Kota Serang. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai fasilitas kesehatan dan juga pelayanan di RSUD Banten yang perlu terus ditingkatkan.
"Aspirasi juga kami terima terkait fasilitas kesehatan, salah satunya pelayanan dan fasilitas di RSUD Banten. Kami akan tindaklanjuti aspirasi tersebut ke dinas terkait," kata Politisi Partai Golkar tersebut.
Aspirasi lain yang disampaikan Pemerintah Kota Serang yang disampaikan ke Pemprov Banten melalui anggota DPRD yakni bantuan keuangan dari Pemprov Banten yang hingga Mei 2019 ini belum juga ada pencairan. Dengan keterlambatan pencairan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap serapan anggaran sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan masyarakat.
"Kami menyarankan perlu adanya komunikasi yang baik dari kabupaten/kota ke Pemprov Banten, agar bantuan keuangan dari APBD provinsi segera bisa dicairkan," kata Adde Rosi.
Adde mengatakan, hasil reses anggota DPRD Banten yang dimulai sejak 6 sampai 14 Mei 2019 akan disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD Banten pada Rabu (29/5).
Ia mengaku selama ini aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui anggota DPRD Banten, belum banyak yang direspon atau ditindaklanjuti oleh dinas terkait dengan alasan persoalan anggaran yang tidak mencukupi.
Sementara Wakil Ketua DPRD Banten lainnya Nuraeni mengatakan, hasil aspirasi yang diperoleh dari pelaksanaan reses selama delapan hari di dapi Kota Serang juga tidak terlepas dari persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan juga persoalan pengangguran di Banten yang masih tinggi.
"Aspirasi yang kami terima tidak terlepas dari kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur jalan, pelayanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta masalah pengangguran yang masih tinggi. Tentu aspirasi ini akan kami tindaklanjuti untuk menjadi sebuah kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemprov Banten untuk mengatasi persoalan ini," kata Nuraeni yang juga politisi Partai Demokrat tersebut.
Editor : Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019