Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah serius untuk merealisasikan rencana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa.
"Ya serius, kenapa enggak serius? Masak main-main?" katanya ditemui seusai acara silaturahmi menjelang Ramadhan di Kantor Kemenko Maritim Jakarta, Kamis.
Luhut menuturkan rencana pemindahan ibu kota bukan hal yang baru karena telah lama disuarakan, bahkan oleh pemerintah sebelumnya.
Pemerintah menginginkan agar Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan perdagangan sementara pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah lain.
"Sekarang dibuat kajiannya oleh Bappenas dan tim independen. Nanti kalau kajian sudah ada, dipaparkan, masih ada beberapa waktu," ujarnya.
Mantan Menko Polhukam itu menambahkan rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa bukan tidak mungkin terjadi.
Pasalnya, menurut dia, pemerintah mampu melakukan itu dari sisi anggaran yang ada. Ia pun menyebut anggaran pemindahan ibu kota bahkan lebih kecil dari anggaran pengembangan DKI Jakarta yang diajukan baru-baru ini.
"Perbaiki DKI itu saja butuh Rp571 triliun. Itu pengajuan gubernur. Sementara, pemindahan ibu kota kira-kira Rp300 triliun kalau saya tidak keliru," katanya.
Luhut pun menampik pendapat sejumlah politisi yang menyebut rencana pemindahan ibu kota hanya isapan jempol dan akan hilang dengan sendirinya seperti halnya yang terjadi di masa lalu.
"Kenapa itu hilang, ya karena tidak direalisasi. Sekarang tidak ada masalah anggaran karena itu program 'multiyears'," katanya.
Luhut pun meminta publik bersabar atas realisasi rencana pemindahan ibu kota. Ia menyebut studi mengenai rencana itu akan terus dilakukan pemerintah termasuk mengenai soal calon ibu kota baru nanti.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Ya serius, kenapa enggak serius? Masak main-main?" katanya ditemui seusai acara silaturahmi menjelang Ramadhan di Kantor Kemenko Maritim Jakarta, Kamis.
Luhut menuturkan rencana pemindahan ibu kota bukan hal yang baru karena telah lama disuarakan, bahkan oleh pemerintah sebelumnya.
Pemerintah menginginkan agar Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan perdagangan sementara pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah lain.
"Sekarang dibuat kajiannya oleh Bappenas dan tim independen. Nanti kalau kajian sudah ada, dipaparkan, masih ada beberapa waktu," ujarnya.
Mantan Menko Polhukam itu menambahkan rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa bukan tidak mungkin terjadi.
Pasalnya, menurut dia, pemerintah mampu melakukan itu dari sisi anggaran yang ada. Ia pun menyebut anggaran pemindahan ibu kota bahkan lebih kecil dari anggaran pengembangan DKI Jakarta yang diajukan baru-baru ini.
"Perbaiki DKI itu saja butuh Rp571 triliun. Itu pengajuan gubernur. Sementara, pemindahan ibu kota kira-kira Rp300 triliun kalau saya tidak keliru," katanya.
Luhut pun menampik pendapat sejumlah politisi yang menyebut rencana pemindahan ibu kota hanya isapan jempol dan akan hilang dengan sendirinya seperti halnya yang terjadi di masa lalu.
"Kenapa itu hilang, ya karena tidak direalisasi. Sekarang tidak ada masalah anggaran karena itu program 'multiyears'," katanya.
Luhut pun meminta publik bersabar atas realisasi rencana pemindahan ibu kota. Ia menyebut studi mengenai rencana itu akan terus dilakukan pemerintah termasuk mengenai soal calon ibu kota baru nanti.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019