Aparat Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, menggandeng akademisi dalam menyeleksi calon kepala desa pada pilkades serentak 2019.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Rabu mengatakan pihaknya melakukan kerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat.
"Kami berharap akademisi itu telah teruji dan menyeleksi agar dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan sesuai kemampuan," katanya.
Maesyal mengatakan pelaksanaan pilkades dimulai November 2019 dan saat ini telah melalui beberapa tahapan.
Hal itu terkait Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hafid, mengatakan pilkades serentak pada 153 desa.
Masalah tersebut karena dominan masa berlaku jabatan kades yang tersebar 18 kecamatan awal Juni 2019.
Pihaknya telah menyediakan dana pilkades sebesar Rp5 milyar dari yang dibutuhkan Rp22,5 milyar.
Sedangkan anggaran untuk pelaksanaan pilkades berasal dari APBD setempat 2019 dan sisanya dapat dicairkan pada Anggaran Belanja Tahunan (ABT).
Pelaksanaan pilkades serentak digelar 17 November 2019 pascapilres dan pileg serta pertengahan Juli 2019 dengan membentuk Badan Permusyawarahan Desa (BPD) setempat.
Namun, sebelumnya menetapkan pejabat sementara (pjs) kades agar roda pemerintahan desa tetap berjalan seperti biasa demi pelayanan kepada penduduk setempat.
Pjs kades adalah aparat sipil negara (ASN) yang dianggap telah berpengalaman bidang pemerintahan, biasanya yang bertugas di kantor kecamatan.
Pihaknya melarang Pjs Kades dari tenaga guru atau medis karena mereka lebih diutamakan mengajar maupun pelayanan kesehatan warga.
Maesyal menambahkan perguruan tinggi itu memiliki pengalaman dalam mencetak ASN yang handal, maka perlu ada kerja sama agar kades yang lolos dapat bertugas dengan baik.*
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Rabu mengatakan pihaknya melakukan kerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat.
"Kami berharap akademisi itu telah teruji dan menyeleksi agar dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan sesuai kemampuan," katanya.
Maesyal mengatakan pelaksanaan pilkades dimulai November 2019 dan saat ini telah melalui beberapa tahapan.
Hal itu terkait Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hafid, mengatakan pilkades serentak pada 153 desa.
Masalah tersebut karena dominan masa berlaku jabatan kades yang tersebar 18 kecamatan awal Juni 2019.
Pihaknya telah menyediakan dana pilkades sebesar Rp5 milyar dari yang dibutuhkan Rp22,5 milyar.
Sedangkan anggaran untuk pelaksanaan pilkades berasal dari APBD setempat 2019 dan sisanya dapat dicairkan pada Anggaran Belanja Tahunan (ABT).
Pelaksanaan pilkades serentak digelar 17 November 2019 pascapilres dan pileg serta pertengahan Juli 2019 dengan membentuk Badan Permusyawarahan Desa (BPD) setempat.
Namun, sebelumnya menetapkan pejabat sementara (pjs) kades agar roda pemerintahan desa tetap berjalan seperti biasa demi pelayanan kepada penduduk setempat.
Pjs kades adalah aparat sipil negara (ASN) yang dianggap telah berpengalaman bidang pemerintahan, biasanya yang bertugas di kantor kecamatan.
Pihaknya melarang Pjs Kades dari tenaga guru atau medis karena mereka lebih diutamakan mengajar maupun pelayanan kesehatan warga.
Maesyal menambahkan perguruan tinggi itu memiliki pengalaman dalam mencetak ASN yang handal, maka perlu ada kerja sama agar kades yang lolos dapat bertugas dengan baik.*
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019