Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Bencana (AMPB) melakukan aksi galang dana untuk korban Tsunami Selat Sunda guna membantu korban bencana alam.
Koordinator AMPB Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin (UIN) SMH Banten Jejen mengatakan, aksi galang dana kembali dilakukan karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang hingga saat ini belum memberikan kepastian nasib para korban Tsunami Selat Sunda.
"Selama ini, pemerintah hanya mengumbar janji-janji tanpa ada realisasi yang pasti. Untuk itu kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan bagi para korban, khususnya nelayan di Pandeglang" kata Jejen, di Serang, Jumat.
Jejen menjelaskan, AMPB pernah melakukan aksi demonstrasi di Pemkab Pandeglang untuk menuntut kepastian nasib masyarakat Kecamatan Sumur korban bencana, namun tidak mendapatkan kepastian. Apabila keadaan ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari.
"Kami akan terus mendorong pemerintah agar melihat dan membantu korban bencana di Selat Sunda. Jika harus menunggu bantuan dari pemerintah, korban bisa mati kelaparan. Karena mayoritas mata pencaharian mereka melaut, menyebabkan mereka sulit melaut sehingga penghasilannya belum kembali normal seperti biasa. Sehingga, kami berinsiatif untuk menggalang persatuan guna membantu korban bencana di Sumur, khususnya di tiga desa yaitu Cigorondong, Taman Jaya dan Ujung Jaya" katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Pandeglang telah mendapatkan bantuan dana sebesar Rp7,7 miliar untuk melakukan pemulihan pasca bencana tsunami Selat Sunda.
"Kita mengetahui bahwa ada Rp7,7 miliar donasi untuk korban bencana di Pandeglang. Namun tidak ada bentuk bantuan yang konkrit terhadap para korban tsunami" katanya.
Hingga kini, pihaknya mengaku akan terus melakukan penggalangan dana hingga ada kepastian nasib para korban Tsunami Selat Sunda.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Koordinator AMPB Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin (UIN) SMH Banten Jejen mengatakan, aksi galang dana kembali dilakukan karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang hingga saat ini belum memberikan kepastian nasib para korban Tsunami Selat Sunda.
"Selama ini, pemerintah hanya mengumbar janji-janji tanpa ada realisasi yang pasti. Untuk itu kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan bagi para korban, khususnya nelayan di Pandeglang" kata Jejen, di Serang, Jumat.
Jejen menjelaskan, AMPB pernah melakukan aksi demonstrasi di Pemkab Pandeglang untuk menuntut kepastian nasib masyarakat Kecamatan Sumur korban bencana, namun tidak mendapatkan kepastian. Apabila keadaan ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari.
"Kami akan terus mendorong pemerintah agar melihat dan membantu korban bencana di Selat Sunda. Jika harus menunggu bantuan dari pemerintah, korban bisa mati kelaparan. Karena mayoritas mata pencaharian mereka melaut, menyebabkan mereka sulit melaut sehingga penghasilannya belum kembali normal seperti biasa. Sehingga, kami berinsiatif untuk menggalang persatuan guna membantu korban bencana di Sumur, khususnya di tiga desa yaitu Cigorondong, Taman Jaya dan Ujung Jaya" katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Pandeglang telah mendapatkan bantuan dana sebesar Rp7,7 miliar untuk melakukan pemulihan pasca bencana tsunami Selat Sunda.
"Kita mengetahui bahwa ada Rp7,7 miliar donasi untuk korban bencana di Pandeglang. Namun tidak ada bentuk bantuan yang konkrit terhadap para korban tsunami" katanya.
Hingga kini, pihaknya mengaku akan terus melakukan penggalangan dana hingga ada kepastian nasib para korban Tsunami Selat Sunda.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019