Pandeglang (Antaranews Banten) - Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berupaya membangkitka pariwisata pantai setelah lesu pascaterjadi tsunami pada 22 Desember 2018.
"Salah satu upayanya adalah telah berkirim surat ke Kementerian Pariwisata dan Pemprov Banten untuk melakukan berbagai kegiatan, baik event maupun rapat-rapat tertentu yang tempat penyelenggaraanya diadakan di Wilayah terdampak tsunami seperti Carita, Labuan, Panimbang dan Sumur," kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat pertemuan dengan pengurus Persatuan Hotel Restoran (PHRI) Pandeglang di Pandeglang, Kamis.
Dengan banyaknya kegiatan yang digelar, ia menyatakan optimistis dapat mendorong bangkitnya sektor pariwisata dan menyakinkan para wisatawatan untuk kembali berkunjung ke objek wisata yang ada di Pandeglang.
Masih, kata irna, selain langkah tersebut pemerintah juga sekarang tengah fokus dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampat tsunami, dan pendataan kerugian di berbagai sektor.
"Untuk itu kami berharap pihak PHRI dapat segera mungkin untuk menyampaikan berapa total kerugian, baik kerugian material maupun kerugian dari sisi bisnis. Data yang ada di kami baru tercatat kerugian seluruh infrastruktur sekitar Rp188 milyar, data tersebut belum final karena menunggu data dari pihak PHRI terkait kerugian di sektor wisata," ujarnya.
Bupati juga menhimbau agar legalitas keanggotaan PHRI terus di tingkatkan. Dari 750 hotel dan restoran yang ada di Pandeglang, baru 53 yang menjadi anggota, dan yang punya izin baru 62 persen.
"Tolong ya segera diurus tentang perizinan dan dorong untuk masuk menjadi anggota PHRI. Dengan mengantongi izin yang jelas maka kami pun dapat membantu 'recovery' ketika terjadi masalah seperti ini," katanya.
Irna juga menekankan agar PHRI masuk dalam program asuransi, mengingat Kabupaten Pandeglang merupakan daerah rawan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Ketua PHRI Pandeglang, Widi Widiasmanto memberikan apresiasi atas langkah yang telah dilakukan oleh Pemkab Pandeglang dalam mendorong bangkitkan sektor pariwisata pascatsunami Selat Sunda.
"Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah karena sangat intens dalam melakukan pemulihan pascatsunami, tapi kami juga masih memerlukan banyak dukungan lainnya, kami juga minta kebijakan terkait dengan keringanan atau penundaan pajak hotel dan restoran, penundaan pembayaran listrik dan air serta BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Pemkab bisa mendukung dalam bentuk kebijakan terkait hal-hal tersebut ," ujarnya.
Widi juga berharap agar proses recovery bencana ini bisa selesai tepat waktu. Semakin cepatnya proses recovery itu berarti semakin cepat pula pemulihan industri pariwisata di Pandeglang.
"Perlu diketahui oleh Ibu Bupati sampai dengan saat ini para pegawai kami masih bertahan dan belum ada yang dirumahkan, hanya saja jika semakin lama pemulihan di sektor wisata dan kami tidak bisa mendapatkan keuntungan maka kami dengan sangat terpaksa akan merumahkan para pekerja kami," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Salah satu upayanya adalah telah berkirim surat ke Kementerian Pariwisata dan Pemprov Banten untuk melakukan berbagai kegiatan, baik event maupun rapat-rapat tertentu yang tempat penyelenggaraanya diadakan di Wilayah terdampak tsunami seperti Carita, Labuan, Panimbang dan Sumur," kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat pertemuan dengan pengurus Persatuan Hotel Restoran (PHRI) Pandeglang di Pandeglang, Kamis.
Dengan banyaknya kegiatan yang digelar, ia menyatakan optimistis dapat mendorong bangkitnya sektor pariwisata dan menyakinkan para wisatawatan untuk kembali berkunjung ke objek wisata yang ada di Pandeglang.
Masih, kata irna, selain langkah tersebut pemerintah juga sekarang tengah fokus dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampat tsunami, dan pendataan kerugian di berbagai sektor.
"Untuk itu kami berharap pihak PHRI dapat segera mungkin untuk menyampaikan berapa total kerugian, baik kerugian material maupun kerugian dari sisi bisnis. Data yang ada di kami baru tercatat kerugian seluruh infrastruktur sekitar Rp188 milyar, data tersebut belum final karena menunggu data dari pihak PHRI terkait kerugian di sektor wisata," ujarnya.
Bupati juga menhimbau agar legalitas keanggotaan PHRI terus di tingkatkan. Dari 750 hotel dan restoran yang ada di Pandeglang, baru 53 yang menjadi anggota, dan yang punya izin baru 62 persen.
"Tolong ya segera diurus tentang perizinan dan dorong untuk masuk menjadi anggota PHRI. Dengan mengantongi izin yang jelas maka kami pun dapat membantu 'recovery' ketika terjadi masalah seperti ini," katanya.
Irna juga menekankan agar PHRI masuk dalam program asuransi, mengingat Kabupaten Pandeglang merupakan daerah rawan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Ketua PHRI Pandeglang, Widi Widiasmanto memberikan apresiasi atas langkah yang telah dilakukan oleh Pemkab Pandeglang dalam mendorong bangkitkan sektor pariwisata pascatsunami Selat Sunda.
"Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah karena sangat intens dalam melakukan pemulihan pascatsunami, tapi kami juga masih memerlukan banyak dukungan lainnya, kami juga minta kebijakan terkait dengan keringanan atau penundaan pajak hotel dan restoran, penundaan pembayaran listrik dan air serta BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Pemkab bisa mendukung dalam bentuk kebijakan terkait hal-hal tersebut ," ujarnya.
Widi juga berharap agar proses recovery bencana ini bisa selesai tepat waktu. Semakin cepatnya proses recovery itu berarti semakin cepat pula pemulihan industri pariwisata di Pandeglang.
"Perlu diketahui oleh Ibu Bupati sampai dengan saat ini para pegawai kami masih bertahan dan belum ada yang dirumahkan, hanya saja jika semakin lama pemulihan di sektor wisata dan kami tidak bisa mendapatkan keuntungan maka kami dengan sangat terpaksa akan merumahkan para pekerja kami," katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019