Serang (Antaranews Banten) - Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan komitmennya untuk terus melanjutkan kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam membentuk satuan tugas (Satgas) keuangan yang sudah dilakukan sejak 2018.
"BPKP telah menerjunkan 20 auditor untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di Pemprov Banten. 20 orang auditor tersebut sudah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap keuangan pemprov terkait pemeriksaan oleh BPK," kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat pengukuhan Muhammad Masykur sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten menggantikan Bonardo Hutahuruk di Pendopo Gubernur, di Serang, Jumat.
Menurutnya, Pemprov Banten bersama BPKP perwakilan Banten sepakat menjalin kerja sama untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keuangan sejak tahun 2018 lalu. Dalam kesepakatan itu, BPKP telah menerjunkan 20 auditor untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di Pemprov Banten
Ia mengatakan, salah satu pertimbangan mengapa meminta bantuan ke BPKP, dikarenakan saat ini pemprov kekurangan tenaga akuntansi, tenaga pemeriksa keuangan atau auditor. Adapun tugas auditor BPKP yang tergabung dalam Satgas Keuangan meliputi monitoring, pemeriksaan hingga pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
''Kita membutuhkan 120 orang tenaga auditor, saat ini hanya ada 40 orang, jadi kurangnya sekitar 80 orang. Tenaga ini sangat dibutuhkan di Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan termasuk dalam rangka pelaksanaan anggaran," kata dia.
Wahidin mengatakan, Pemprov Banten berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan terhadap laporan keuangan daerah. Selain mengoptimalkan kinerja Inspektorat, pemprov juga telah menjalin kerja sama dengan BPKP untuk membentuk Satgas Keuangan tersebut.
''Dalam kurung dua tahun kita mendapat WTP dua kali berturut-turut dan besok juga insya Allah dapat lagi WTP 2018. Tapi ada WTP bukan berarti tidak ada korupsi dan tidak ada penyimpangan, tidak ada kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu memang program saya bersama Pak Andika dalam rangka reformasi birokrasi, salah satunya perbaikan di tata kelola keuangan," kata Wahidin.
Wahidin Halim juga mengharapkan pejabat BPKP Perwakilan Banten yang baru, dapat berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan Pemprov Banten dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPKP Pusat Ardan Adi Perdana mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten yang telah mengukuhkan Kepala BPKP Perwakilan Banten dan mengharapkan Pemerintah Provinsi Banten beserta jajarannya, bisa menerima Kepala BPKP Perwakilan Banten menjadi mitra kerja, sehingga sinergi yang telah berjalan dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.
''Kami juga mencatat dari tahun 2015-2018 telah menunjukan tren yang positif, dimana dari delapan pemerintah kabupaten dan kota di Banten sudah mendapatkan level III termasuk Pemprov Banten, untuk sistem pengendalian intern pemerintah yang menunjukan kemampuannya untuk bisa menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan," kata Ardan.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"BPKP telah menerjunkan 20 auditor untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di Pemprov Banten. 20 orang auditor tersebut sudah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap keuangan pemprov terkait pemeriksaan oleh BPK," kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat pengukuhan Muhammad Masykur sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten menggantikan Bonardo Hutahuruk di Pendopo Gubernur, di Serang, Jumat.
Menurutnya, Pemprov Banten bersama BPKP perwakilan Banten sepakat menjalin kerja sama untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keuangan sejak tahun 2018 lalu. Dalam kesepakatan itu, BPKP telah menerjunkan 20 auditor untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di Pemprov Banten
Ia mengatakan, salah satu pertimbangan mengapa meminta bantuan ke BPKP, dikarenakan saat ini pemprov kekurangan tenaga akuntansi, tenaga pemeriksa keuangan atau auditor. Adapun tugas auditor BPKP yang tergabung dalam Satgas Keuangan meliputi monitoring, pemeriksaan hingga pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
''Kita membutuhkan 120 orang tenaga auditor, saat ini hanya ada 40 orang, jadi kurangnya sekitar 80 orang. Tenaga ini sangat dibutuhkan di Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan termasuk dalam rangka pelaksanaan anggaran," kata dia.
Wahidin mengatakan, Pemprov Banten berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan terhadap laporan keuangan daerah. Selain mengoptimalkan kinerja Inspektorat, pemprov juga telah menjalin kerja sama dengan BPKP untuk membentuk Satgas Keuangan tersebut.
''Dalam kurung dua tahun kita mendapat WTP dua kali berturut-turut dan besok juga insya Allah dapat lagi WTP 2018. Tapi ada WTP bukan berarti tidak ada korupsi dan tidak ada penyimpangan, tidak ada kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu memang program saya bersama Pak Andika dalam rangka reformasi birokrasi, salah satunya perbaikan di tata kelola keuangan," kata Wahidin.
Wahidin Halim juga mengharapkan pejabat BPKP Perwakilan Banten yang baru, dapat berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan Pemprov Banten dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPKP Pusat Ardan Adi Perdana mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten yang telah mengukuhkan Kepala BPKP Perwakilan Banten dan mengharapkan Pemerintah Provinsi Banten beserta jajarannya, bisa menerima Kepala BPKP Perwakilan Banten menjadi mitra kerja, sehingga sinergi yang telah berjalan dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.
''Kami juga mencatat dari tahun 2015-2018 telah menunjukan tren yang positif, dimana dari delapan pemerintah kabupaten dan kota di Banten sudah mendapatkan level III termasuk Pemprov Banten, untuk sistem pengendalian intern pemerintah yang menunjukan kemampuannya untuk bisa menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan," kata Ardan.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019