Serang, (Antaranews Banten) - Penggunaan dana Tidak Terduga (TT) dalam APBD Banten masih menunggu hasil pendataan secara ril di lapangan mengenai kerusakan fasilitas warga seperti rumah serta fasilitas umum lainnya yang rusak akibat tsunami di Pandeglang dan Serang, Sabtu (22/12) lalu.
''Kami masih melakukan pendataan secara ril di lapangan, apa aja yang rusak baik rumah warga maupun fasilitas umum lainnya seperti saran ibadah, sekolah atau yang lainnya. Kami sudah menurunkan tim untuk verifikasi di lapangan,": kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Kusmayadi di Serang, Selasa.
Menurut dia, BPBD Banten bersama dengan tim dari kabupaten/kota sedang melakukan pendataan di lapangan untuk mengetahui jumlah pasti rumah dan sarana umum lainnya yang rusak. Setelah data tersebut terkumpul, pihaknya bersama dengan kabupaten/kota akan melakukan rapat koordinasi untuk langkah selanjutnya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Saat ini kan masih tanggap darurat sampai 9 Januari 2019. Nah setelah pendataan kami akan rapat bersama tim yang lain untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Kusmayadi.
Sehingga, kata dia, sampai saat ini belum bisa diketahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana tsunami tersebut. Sebab, selain dari APBD Provinsi Banten melalui dana TT, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat juga akan membantu dalam proses rehabilitasi terutama untuk rumah warga yang rusak.
''Jadi nilainya belum bisa diketahui berapa yang dibutuhkannya. nanti menunggu hasil pendataan dulu," katanya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten mencatat data terakhir korban meninggal dunia akibat Tsunami di Pandeglang dan Serang hingga Senin (31/12) sebanyak 317 orang.
Menurut dia, korban meninggal tersebut di wilayah Kabupaten Pandeglang sebanyak 296 orang dan di Kabupaten Serang sebanyak 21 orang.
"Mungkin masih akan bertambah lagi karena bisa saja ada yang belum ditemukan sampai hari ini," kata Kusmayadi.
Sedangkan yang luka-luka, kata dia, sebanyak 757 orang yakni di Pandeglang 675 orang dan di Serang sebanyak 82 orang serta empat orang masih dinyatakan hilang untuk korban yang berada di wilayah Pandeglang.
"Saat ini kan masih masa tanggap darurat, konsentrasinya pendistribusian logistik bagi posko pengungsian terutama yang belum tersentuh bantuan. Jumlah posko ada 29 posko di Pandeglang dan Serang," katanya.
Pihaknya juga masih melakukan pendataan sarana dan fasilitas umum serta rumah yang rusak akibat Tsunami tersebut. Namun demikian, kata dia, catatan sementara jumlah rumah yang rusak sebanyak 1.315 rumah rusak dan saat ini masi dilakukan pendataan.
Sampai saat ini, kata dia, masih ada sekitar 25 ribu warga yang masihmengungsi di 29 titik pengungsian dan untuk kebutuhan bantuan terutama bahan pokok masih mencukupi dengan pasokan langsung dari posko induk logistik bantuan yang berlokasi di Gedung Aspirasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Sementara itu Kepala Bappeda Banten Muhtarom mengatakan, dana tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD Banten 2018 sebesar Rp19 miliar. Dana tersebut, kata dia, belum dicairkan karena masih menunggu hasil pendataan dan verifikasi di lapangan mengenai rumah warga dan fasilitas umum lainnya yang rusak akibat tsunami.
"Dana TT kita Tahun 2018 itu Rp19 miliar. Adapun berapa kebutuhan untuk rehabilitasi rumah warga yang rusak dan lainnya itu, masih menunggu dari BPBD," kata Muhtarom. ***3***
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019