Lebak (Antaranews Banten) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Benteng Aliansi Rakyat (Bentar) Provinsi Banten menyesalkan kasus korupsi melibatkan kepala daerah yang semestinya memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap kejahatan korupsi yang dilakukan kepala daerah itu mendapatkan hukuman berat," kata Ketua LSM Bentar Provinsi Banten Ahmad Yani saat dihubungi di Lebak, Selasa.
Pemerintah tentu harus hadir mencegah perilaku korupsi yang melibatkan kepala daerah, karena akan berdampak buruk terhadap program-program kesejahteraan masyarakat.
Program kesejahteraan yang digulirkan pemerintah dikhawatirkan dikorupsi kepala daerah untuk memperkaya diri.
Saat ini, sepanjang tahun 2018 tercatat 17 kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan terakhir OTT Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar diduga menerima suap dana alokasi khusus (DAK) pembangunan gedung sekolah.
"Kami yakin kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah akan terus berlanjut jika pemerintah tidak segera melakukan upaya pencegahan secara nyata," katanya menjelaskan.
Pembinaan
Menurut dia, seharusnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan aktif untuk mencegah korupsi kepala daerah dengan melakukan intervensi pembinaan mental dan agama.
Dimana kepala daerah terpilih dari hasil Pilkada itu,terlebih dahulu sebelum dilakukan pelantikan, mereka dikarantina untuk mengikuti pembinaan mental dan agama.
Mereka para kepala daerah terpilih itu bisa melaksanakan pembinaan mental dan agama selama tiga bulan.
Pembinaan itu, kata dia, dinilai sangat efektif untuk mengurangi kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Sebab, pembinaan mental mereka dapat mengenal pelajaran nilai-nilai ideologi Pancasila, Patriotisme, Kedisiplinan dan Sosial.
Sedangkan, pembinaan agama mereka dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan juga menjauhi perbuatan laranganya,termasuk korupsi.
"Kami yakin melalui pembinaan mental dan agama tentu menyadarkan jiwa mereka agar tidak melakukan kejahatan," katanya.
Ia mengatakan, selama ini, kepala daerah terpilih hanya menunggu pelantikan saja tanpa dilakukan pembinaan mental dan agama.
Apalagi, biaya politik pemilihan kepala daerah di Tanah Air cukup besar dan dibebankan kepada calon kepala daerah bersangkutan.
Karen itu, sistem seperti tentu cukup berpotensi kepala daerah melakukan korupsi.
"Kami optimisme melalui pembinaan mental dan agama akan mencetak dalam diri kepala daerah merasa keterpanggilan untuk mensejahterakan masyarakat dan bekerja sebagai nilai ibadah semata,sehingga tidak akan lagi kepala daerah melakukan korupsi," katanya menegaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Kami berharap kejahatan korupsi yang dilakukan kepala daerah itu mendapatkan hukuman berat," kata Ketua LSM Bentar Provinsi Banten Ahmad Yani saat dihubungi di Lebak, Selasa.
Pemerintah tentu harus hadir mencegah perilaku korupsi yang melibatkan kepala daerah, karena akan berdampak buruk terhadap program-program kesejahteraan masyarakat.
Program kesejahteraan yang digulirkan pemerintah dikhawatirkan dikorupsi kepala daerah untuk memperkaya diri.
Saat ini, sepanjang tahun 2018 tercatat 17 kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan terakhir OTT Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar diduga menerima suap dana alokasi khusus (DAK) pembangunan gedung sekolah.
"Kami yakin kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah akan terus berlanjut jika pemerintah tidak segera melakukan upaya pencegahan secara nyata," katanya menjelaskan.
Pembinaan
Menurut dia, seharusnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan aktif untuk mencegah korupsi kepala daerah dengan melakukan intervensi pembinaan mental dan agama.
Dimana kepala daerah terpilih dari hasil Pilkada itu,terlebih dahulu sebelum dilakukan pelantikan, mereka dikarantina untuk mengikuti pembinaan mental dan agama.
Mereka para kepala daerah terpilih itu bisa melaksanakan pembinaan mental dan agama selama tiga bulan.
Pembinaan itu, kata dia, dinilai sangat efektif untuk mengurangi kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Sebab, pembinaan mental mereka dapat mengenal pelajaran nilai-nilai ideologi Pancasila, Patriotisme, Kedisiplinan dan Sosial.
Sedangkan, pembinaan agama mereka dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan juga menjauhi perbuatan laranganya,termasuk korupsi.
"Kami yakin melalui pembinaan mental dan agama tentu menyadarkan jiwa mereka agar tidak melakukan kejahatan," katanya.
Ia mengatakan, selama ini, kepala daerah terpilih hanya menunggu pelantikan saja tanpa dilakukan pembinaan mental dan agama.
Apalagi, biaya politik pemilihan kepala daerah di Tanah Air cukup besar dan dibebankan kepada calon kepala daerah bersangkutan.
Karen itu, sistem seperti tentu cukup berpotensi kepala daerah melakukan korupsi.
"Kami optimisme melalui pembinaan mental dan agama akan mencetak dalam diri kepala daerah merasa keterpanggilan untuk mensejahterakan masyarakat dan bekerja sebagai nilai ibadah semata,sehingga tidak akan lagi kepala daerah melakukan korupsi," katanya menegaskan.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018