Serang (Antaranews Banten) - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Banten tidak hanya menitikberatkan pada stok atau ketersediaan pangan saja, tetapi harus memperhatikan eprsoalan lain seperti keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
''Masyarakat tidak hanya dititik beratkan atas dasar stok ketahanan pangan yang ada, tetapi permasalahanya juga tentang keterjangkauan harga. Apakah masyarakat mampu tidak untuk membeli atau mampu tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Andika Hazrumy saat membuka rapat pleno dewan ketahanan pangan Provinsi Banten, dengan tema “Sinergitas pembangunan ketahanan pangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota dalam mendukung kedaulatan pangan menuju Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah," di Aula Dinas Ketahanan Provinsi Banten, di Serang, Rabu.
Dalam kaitan Kebijakan dewan ketahanan pangan ,Wagub mengharapkan untuk bersama-sama bagaimana meminimalisir permasalahan pangan yang ada diwilayah Provinsi Banten. Keterjangkauan harga pangan bagi masyarkat juga harus menjadi perhatian, apakah masyarakat mampu tidak untuk membeli atau mampu tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
''Ini juga merupakan permasalahan, setiap saya datang ke kabupaten/kota yang terdiri dari 155 kecamatan,1550 desa/kelurahan. Masyarakat selalu mengeluhkan mengneai harga pangan," katanya.
Menurutnya, ia selaku wakil gubernur bersama gubernur sudah memformulasikan terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk bagaimana dapat memacu penguatan ekonomi masyarakat dan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat tersebut. Salah satu program yang sudah direalisasikan dalam kaitan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui program bantuan hibah langsung kepada masyarakat melalui program Jamsosratu.
''Program ini merupakan salah satu cara bagimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari," kata Andika.
Wagub Banten mengharapkan bahwa permasalah-permasalahn ini bisa diselesaikan bersama, karena masalah ketahan pangan ini maslah hulu dan hilir yang di butuhkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
''Dalam kaitan tata ruang, kabupaten/kota harus dapat memfokuskan prioritas lahan pertanian yang produktif. Ini harus betul-betul di jaga dalam kaitan tata ruang," kata Andika.
Menurutnya, Provinsi Banten ini memiliki potensi pertanian yang luar biasa yaitu di wilayah selatan, yakni Lebak dan Pandeglang yang sudah di fokuskan untuk wilayah pertanian, perkebunan, kehutanan termasuk perikanan.
''Ini kita harapkan menjadi salah satu kekuatan dalam pembangunan ketahanan pangan yang ada di Provinsi Banten," kata Andika.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Ali Fadilah mengatakan, pleno dewan ketahanan pangan Provinsi Banten tahun 2018 dilaksanakan dengann tujuan untuk menyepakati kebijakan serta melakukan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan, yang mencakup bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, serta pencegahan dan penangulangan maslah pangan dan gizi di Provinsi Banten.
''Kami mengharapkan dengan dilaksanakan Rapat Pleno dewan ketahanan pangan ini ,disepakatinya hasil rapat koordinasi dewan ketahanan pangan daerah Provinsi Banten tahun 2018 yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kesepakatan tersebut diantaranya, meningkatkan komitmen dan sinergitas pemerintah daerah di semua tingkatan provinsi, kabupaten dan kota dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan," kata Ali Fadillah.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
''Masyarakat tidak hanya dititik beratkan atas dasar stok ketahanan pangan yang ada, tetapi permasalahanya juga tentang keterjangkauan harga. Apakah masyarakat mampu tidak untuk membeli atau mampu tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Andika Hazrumy saat membuka rapat pleno dewan ketahanan pangan Provinsi Banten, dengan tema “Sinergitas pembangunan ketahanan pangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota dalam mendukung kedaulatan pangan menuju Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah," di Aula Dinas Ketahanan Provinsi Banten, di Serang, Rabu.
Dalam kaitan Kebijakan dewan ketahanan pangan ,Wagub mengharapkan untuk bersama-sama bagaimana meminimalisir permasalahan pangan yang ada diwilayah Provinsi Banten. Keterjangkauan harga pangan bagi masyarkat juga harus menjadi perhatian, apakah masyarakat mampu tidak untuk membeli atau mampu tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
''Ini juga merupakan permasalahan, setiap saya datang ke kabupaten/kota yang terdiri dari 155 kecamatan,1550 desa/kelurahan. Masyarakat selalu mengeluhkan mengneai harga pangan," katanya.
Menurutnya, ia selaku wakil gubernur bersama gubernur sudah memformulasikan terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk bagaimana dapat memacu penguatan ekonomi masyarakat dan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat tersebut. Salah satu program yang sudah direalisasikan dalam kaitan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui program bantuan hibah langsung kepada masyarakat melalui program Jamsosratu.
''Program ini merupakan salah satu cara bagimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari," kata Andika.
Wagub Banten mengharapkan bahwa permasalah-permasalahn ini bisa diselesaikan bersama, karena masalah ketahan pangan ini maslah hulu dan hilir yang di butuhkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
''Dalam kaitan tata ruang, kabupaten/kota harus dapat memfokuskan prioritas lahan pertanian yang produktif. Ini harus betul-betul di jaga dalam kaitan tata ruang," kata Andika.
Menurutnya, Provinsi Banten ini memiliki potensi pertanian yang luar biasa yaitu di wilayah selatan, yakni Lebak dan Pandeglang yang sudah di fokuskan untuk wilayah pertanian, perkebunan, kehutanan termasuk perikanan.
''Ini kita harapkan menjadi salah satu kekuatan dalam pembangunan ketahanan pangan yang ada di Provinsi Banten," kata Andika.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Ali Fadilah mengatakan, pleno dewan ketahanan pangan Provinsi Banten tahun 2018 dilaksanakan dengann tujuan untuk menyepakati kebijakan serta melakukan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan, yang mencakup bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, serta pencegahan dan penangulangan maslah pangan dan gizi di Provinsi Banten.
''Kami mengharapkan dengan dilaksanakan Rapat Pleno dewan ketahanan pangan ini ,disepakatinya hasil rapat koordinasi dewan ketahanan pangan daerah Provinsi Banten tahun 2018 yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kesepakatan tersebut diantaranya, meningkatkan komitmen dan sinergitas pemerintah daerah di semua tingkatan provinsi, kabupaten dan kota dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan," kata Ali Fadillah.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018