Serang (Antaranews Banten) - Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) mengevaluasi penggunaan bantuan hibah ke 3.122 pondok pesantren (ponpes) yang diberikan Pemprov Banten dari APBD Banten Tahun 2018 sebesar Rp20 juta untuk masiung-masing pesantren.
Evaluasi dan monitoring bantuan dana ponpes digelar di lantai dasar Masjid Raya Al Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Serang, dihadiri ratusan perwakilan pengurus pondok pesantren dari sejumlah daerah di Banten.
Ketua Bidang Media FSPP Banten Fadlullah mengatakan, evaluasi dan monitoring dilakukan sejak pertengahan pekan ini. Setiap hari dijadwalkan ratusan perwakilan pengurus ponpes secara bergiliran menyampaikan laporan secara tertulis kepada pihak FSPP untuk selanjutnya disampaikan ke Pemprov Banten.
''Itu dilaksanakan minggu ini mulai dari Rabu (7/11). Untuk hari ini sampai besok dari Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon. Nanti pada periode kedua Insya Allah Pandegang, Lebak dan berikutnya Tangerang Raya," katanya.
Ia mengatakan, evaluasi dan monitoring itu bertujuan untuk memastikan penerima bantuan ponpes menggunakan dana itu untuk pemberdayaan pesantren. Kemudian pihaknya juga ingin memastikan dana bantuan yang disalurkan melalui FSPP telah berkontribusi untuk pemberdayaan pesantren, baik untuk pengembangan pendidikan, pemberdayaan ekonomi maupun peningkatan sarana dan prasarana pondok pesantren.
''Yang sangat penting adalah ini bagian dari cara kita memastikan akuntabilitas masing - masing pesantren dalam memanfaatkan dana. Memastikan pemanfaatannya sesuai dengan yang mereka ajukan," kata Fadlullah.
Disinggung soal serapan anggaran bantuan dana ponpes, Fadlullah mengaku saat ini progresnya sudah mencapai 100 persen. Pihaknya mengaku masih dalam proses pengumpulan laporan, sehingga belum bisa melihat apakah ada penyimpangan yang terjadi atau tidak.
''Saya percaya sesuai dengan peruntukan, tidak ada kepentingan bagi pesantren untuk tidak sesuai dengan apa yang mereka ajukan," katanya.
Sebelumnya Kepala biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Provinsi Banten, mahdani mengatakan, Pemprov Banten dalam RAPBD Banten 2019 kembali mengangagrkan untuk bantuan pondok pesantren. Namun demikian, pihaknya masih melakukan penghitungan besarnya kebutuhan anggaran ril hibah tersebut karena bertambahnya jumlah pengajuan dari pondok pesantren di Banten.
''Kita tetap menganggarkan kembali untuk hibah pondok pesantren. Hanya saja besarannya naik atau tidak belum bisa dipastikan, karena jumlah pesantren yang mengajukan bertambah sekitar 1000 pesantren. Tahun ini kan kurang lebih 3 ribu pesantren yang dapat, sekarang yang mengajukan 4 ribu lebih," kata mahdani.
Untuk diketahui, pada tahun 2018 Pemprov Banten telah menyalurkan bantuan ke 3.122 ponpes di delapan kabupaten/kota di Banten. Masing-masing ponpes mendapat Rp 20 juta dengan total anggaran yang dialokasikan senilai Rp 66,2 miliar. Pemprov menunjuk FSPP untuk mendistribusikan dan merumuskan peruntukan bantuan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Evaluasi dan monitoring bantuan dana ponpes digelar di lantai dasar Masjid Raya Al Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Serang, dihadiri ratusan perwakilan pengurus pondok pesantren dari sejumlah daerah di Banten.
Ketua Bidang Media FSPP Banten Fadlullah mengatakan, evaluasi dan monitoring dilakukan sejak pertengahan pekan ini. Setiap hari dijadwalkan ratusan perwakilan pengurus ponpes secara bergiliran menyampaikan laporan secara tertulis kepada pihak FSPP untuk selanjutnya disampaikan ke Pemprov Banten.
''Itu dilaksanakan minggu ini mulai dari Rabu (7/11). Untuk hari ini sampai besok dari Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon. Nanti pada periode kedua Insya Allah Pandegang, Lebak dan berikutnya Tangerang Raya," katanya.
Ia mengatakan, evaluasi dan monitoring itu bertujuan untuk memastikan penerima bantuan ponpes menggunakan dana itu untuk pemberdayaan pesantren. Kemudian pihaknya juga ingin memastikan dana bantuan yang disalurkan melalui FSPP telah berkontribusi untuk pemberdayaan pesantren, baik untuk pengembangan pendidikan, pemberdayaan ekonomi maupun peningkatan sarana dan prasarana pondok pesantren.
''Yang sangat penting adalah ini bagian dari cara kita memastikan akuntabilitas masing - masing pesantren dalam memanfaatkan dana. Memastikan pemanfaatannya sesuai dengan yang mereka ajukan," kata Fadlullah.
Disinggung soal serapan anggaran bantuan dana ponpes, Fadlullah mengaku saat ini progresnya sudah mencapai 100 persen. Pihaknya mengaku masih dalam proses pengumpulan laporan, sehingga belum bisa melihat apakah ada penyimpangan yang terjadi atau tidak.
''Saya percaya sesuai dengan peruntukan, tidak ada kepentingan bagi pesantren untuk tidak sesuai dengan apa yang mereka ajukan," katanya.
Sebelumnya Kepala biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Provinsi Banten, mahdani mengatakan, Pemprov Banten dalam RAPBD Banten 2019 kembali mengangagrkan untuk bantuan pondok pesantren. Namun demikian, pihaknya masih melakukan penghitungan besarnya kebutuhan anggaran ril hibah tersebut karena bertambahnya jumlah pengajuan dari pondok pesantren di Banten.
''Kita tetap menganggarkan kembali untuk hibah pondok pesantren. Hanya saja besarannya naik atau tidak belum bisa dipastikan, karena jumlah pesantren yang mengajukan bertambah sekitar 1000 pesantren. Tahun ini kan kurang lebih 3 ribu pesantren yang dapat, sekarang yang mengajukan 4 ribu lebih," kata mahdani.
Untuk diketahui, pada tahun 2018 Pemprov Banten telah menyalurkan bantuan ke 3.122 ponpes di delapan kabupaten/kota di Banten. Masing-masing ponpes mendapat Rp 20 juta dengan total anggaran yang dialokasikan senilai Rp 66,2 miliar. Pemprov menunjuk FSPP untuk mendistribusikan dan merumuskan peruntukan bantuan tersebut.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018