Tangerang (Antaranews Banten) - Pemerintah Kota Tangerang terus melakukan inovasi dan terobosan dalam mengatasi masalah kemacetan, mulai dari menyiapkan moda transportasi massal dalam kota dan terhubung langsung dengan daerah lainnya, membuat Transit Oriented Development (TOD) di Poris Plawad yang mengintegrasikan tujuh transportasi massal dalam satu kawasan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam memantau pergerakan kendaraan di suatu wilayah.
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Kamis, menjelaskan,Pemerintah Kota Tangerang telah menyusun rencana induk transportasi daerah untuk jaringan transportasi umum yang mengintegrasikan inter maupun antar moda baik yang telah ataupun sedang serta akan dikembangkan. Rencana ini, bagian dari pengembangan selama 20 tahun ke depan.
Sedangkan Transit Oriented Development (TOD) di Poris Plawad nantinya akan mencakup tujuh layanan moda transportasi umum yakni Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), Trans Jakarta, Trans Tangerang, kereta comutterline yang menghubungkan Jabodetabek, kereta Bandara Soekarno-Hatta serta rencana pembangunan LRT dari Serpong. Kawasan transit tingkat Kota berskala nasional itu akan menjadi percontohan pengembangan wilayah dan ekonomi di Indonesia.
Apalagi, Terminal Poris Plawad satu diantara tiga terminal yang direncanakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) menjadi TOD selain Terminal Baranangsiang di Kota Bogor, Terminal Jatijajar di Kota Depok dan Terminal Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan.
Ia mengatakan, mengatasi kemacetan di suatu kota harus diselesaikan secara bersama-sama dengan keterlibatan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini karena adanya pergerakan penumpang dari satu kota ke kota lainnya dan menyumbangkan jumlah kendaraan setiap waktunya.
"Inti dari penyelesaian kemacetan adalah adanya kerjasama antar daerah sehingga pergerakan penumpang dan kendaraan dapat diatasi. Termasuk menyediakan layanan transportasi dalam kota yang aman dan nyaman sehingga warga berpindah menggunakan angkutan massal dibandingkan kendaraan pribadi," katanya.
Oleh karena itu, penyediaan transportasi massal yang terintegrasi seperti Trans Jakarta yang menghubungkan antara Kota Tangerang dan DKI Jakarta sangat efektif. Dinas Perhubungan Kota Tangerang mencatat, jumlah penumpang Koridor 13 Jurusan Tendean - Puri Beta Ciledug dalam sehari mencapai 22 ribu orang.
Sementara pergerakan perjalanan mencapai 3,6 - 3,8 juta pergerakan di seluruh wilayah Jabodetabek per hari. "Kedepannya rute ini akan sampai CBD Ciledug bahkan Terminal Poris Plawad dan diyakini akan meningkat jumlah penumpangnya," katanya.
Selain transportasi massal antar kota, Pemkot Tangerang pun menyediakan yang di dalam Kota yakni Bus Rapid Transit (BRT) Trans Tangerang. Sejak diluncurkan akhir tahun 2016 dengan koridor Poris Plawad - Jatake, jumlah penumpangnya meningkat setiap bulan.
Oleh karena itu, pada pertengahan tahun 2018, koridor Trans Tangerang ditambah yakni Terminal Poris Plawad - Cibodas. Dengan tarif Rp2.000 sekali naik dan sarana bus yang nyaman serta tersedianya Halte di sejumlah titik, mendorong masyarakat mulai beralih ke transportasi massal tersebut.
Upaya lainnya dalam mengatasi kemacetan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) yang merupakan pusat pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan pemasangan 33 titik CCTV di persimpangan.
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin menjelaskan, seluruh rambu - rambu lalu lintas di Kota Tangerang telah terpantau secara langsung melalui Area Traffic Control System (ATCS).
"Sehingga, petugas dari ATCS bisa mengendalikan secara langsung jika ada kemacetan panjang dan perlu dilakukannya rekayasa lalu lintas," katanya. Dinas Perhubungan Kota Tangerang mencatat, ada 73 titik hambatan atau kemacetan yang saat ini terus dilakukan upaya penanganan dan solusinya dengan pengaturan rambu lalu lintas melalui ATCS.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Saeful Rohman menambahkan, rencana kedepan yang akan dilakukan adalah transportasi sungai dengan memaksimalkan potensi Sungai Cisadane sepanjang 126 kilometer.
Sedangkan untuk layanan setiap harinya, Dinas Perhubungan mengoptimalkan 196 petugas yang dibagi dalam 13 wilayah kecamatan dan dilengkapi 93 kendaraan operasional seperti mobil dan motor patroli.
Bahkan, saat ini sudah ada juga mobil derek yang berfungsi untuk memberikan tindakan kepada pengendara yang parkir sembarangan karena menganggu kelancaran lalu lintas. Hal ini sesuai Perwal No 43 Tahun 2017 yang mengatur mengenai sanksi parkir bukan pada tempatnya diantaranya mengunci ban kendaraan, mencabut pentil, merante dan pemindahan kendaraan melalui derek.
Upaya lain dalam mengetasi kemacetan adalah dengan membangun geometri jalan di beberapa persimpangan jalan seperti di Jalan Gatot Subroto Jatiuwung sehingga kendaraan mudah dalam berbelok. Lalu membuat looping atau putaran sehingga kendaraan tidak menumpuk di satu lokasi. Misalnya saja looping di Jalan Hasyim Ashari dan Jalan Teuku Umar- GJA.
"Pemkot saat ini sedang melakukan kajian untuk membuat putaran di taman royal dalam mengatasi kemacetan di Jalan Hasyim Ashari. Termasuk beberapa titik lainnya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Kamis, menjelaskan,Pemerintah Kota Tangerang telah menyusun rencana induk transportasi daerah untuk jaringan transportasi umum yang mengintegrasikan inter maupun antar moda baik yang telah ataupun sedang serta akan dikembangkan. Rencana ini, bagian dari pengembangan selama 20 tahun ke depan.
Sedangkan Transit Oriented Development (TOD) di Poris Plawad nantinya akan mencakup tujuh layanan moda transportasi umum yakni Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), Trans Jakarta, Trans Tangerang, kereta comutterline yang menghubungkan Jabodetabek, kereta Bandara Soekarno-Hatta serta rencana pembangunan LRT dari Serpong. Kawasan transit tingkat Kota berskala nasional itu akan menjadi percontohan pengembangan wilayah dan ekonomi di Indonesia.
Apalagi, Terminal Poris Plawad satu diantara tiga terminal yang direncanakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) menjadi TOD selain Terminal Baranangsiang di Kota Bogor, Terminal Jatijajar di Kota Depok dan Terminal Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan.
Ia mengatakan, mengatasi kemacetan di suatu kota harus diselesaikan secara bersama-sama dengan keterlibatan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini karena adanya pergerakan penumpang dari satu kota ke kota lainnya dan menyumbangkan jumlah kendaraan setiap waktunya.
"Inti dari penyelesaian kemacetan adalah adanya kerjasama antar daerah sehingga pergerakan penumpang dan kendaraan dapat diatasi. Termasuk menyediakan layanan transportasi dalam kota yang aman dan nyaman sehingga warga berpindah menggunakan angkutan massal dibandingkan kendaraan pribadi," katanya.
Oleh karena itu, penyediaan transportasi massal yang terintegrasi seperti Trans Jakarta yang menghubungkan antara Kota Tangerang dan DKI Jakarta sangat efektif. Dinas Perhubungan Kota Tangerang mencatat, jumlah penumpang Koridor 13 Jurusan Tendean - Puri Beta Ciledug dalam sehari mencapai 22 ribu orang.
Sementara pergerakan perjalanan mencapai 3,6 - 3,8 juta pergerakan di seluruh wilayah Jabodetabek per hari. "Kedepannya rute ini akan sampai CBD Ciledug bahkan Terminal Poris Plawad dan diyakini akan meningkat jumlah penumpangnya," katanya.
Selain transportasi massal antar kota, Pemkot Tangerang pun menyediakan yang di dalam Kota yakni Bus Rapid Transit (BRT) Trans Tangerang. Sejak diluncurkan akhir tahun 2016 dengan koridor Poris Plawad - Jatake, jumlah penumpangnya meningkat setiap bulan.
Oleh karena itu, pada pertengahan tahun 2018, koridor Trans Tangerang ditambah yakni Terminal Poris Plawad - Cibodas. Dengan tarif Rp2.000 sekali naik dan sarana bus yang nyaman serta tersedianya Halte di sejumlah titik, mendorong masyarakat mulai beralih ke transportasi massal tersebut.
Upaya lainnya dalam mengatasi kemacetan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) yang merupakan pusat pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan pemasangan 33 titik CCTV di persimpangan.
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin menjelaskan, seluruh rambu - rambu lalu lintas di Kota Tangerang telah terpantau secara langsung melalui Area Traffic Control System (ATCS).
"Sehingga, petugas dari ATCS bisa mengendalikan secara langsung jika ada kemacetan panjang dan perlu dilakukannya rekayasa lalu lintas," katanya. Dinas Perhubungan Kota Tangerang mencatat, ada 73 titik hambatan atau kemacetan yang saat ini terus dilakukan upaya penanganan dan solusinya dengan pengaturan rambu lalu lintas melalui ATCS.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Saeful Rohman menambahkan, rencana kedepan yang akan dilakukan adalah transportasi sungai dengan memaksimalkan potensi Sungai Cisadane sepanjang 126 kilometer.
Sedangkan untuk layanan setiap harinya, Dinas Perhubungan mengoptimalkan 196 petugas yang dibagi dalam 13 wilayah kecamatan dan dilengkapi 93 kendaraan operasional seperti mobil dan motor patroli.
Bahkan, saat ini sudah ada juga mobil derek yang berfungsi untuk memberikan tindakan kepada pengendara yang parkir sembarangan karena menganggu kelancaran lalu lintas. Hal ini sesuai Perwal No 43 Tahun 2017 yang mengatur mengenai sanksi parkir bukan pada tempatnya diantaranya mengunci ban kendaraan, mencabut pentil, merante dan pemindahan kendaraan melalui derek.
Upaya lain dalam mengetasi kemacetan adalah dengan membangun geometri jalan di beberapa persimpangan jalan seperti di Jalan Gatot Subroto Jatiuwung sehingga kendaraan mudah dalam berbelok. Lalu membuat looping atau putaran sehingga kendaraan tidak menumpuk di satu lokasi. Misalnya saja looping di Jalan Hasyim Ashari dan Jalan Teuku Umar- GJA.
"Pemkot saat ini sedang melakukan kajian untuk membuat putaran di taman royal dalam mengatasi kemacetan di Jalan Hasyim Ashari. Termasuk beberapa titik lainnya," ujarnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018