Bandung (Antaranes Banten) - Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban didampingi Kepala BPKD Ramadani menghadiri sosialisasi penambahan modal Bank BJB tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang diselenggarakan di Kantor Pusat Bank BJB, Naripan Bandung, Rabu (24/10).
Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Tanto Warsono Arban mengatakan penyertaan modal bagi pemerintah daerah sangat penting sekali karena devidenya cukup besar.
Apalagi, Kabupaten Pandeglang masih sebagai predikat tertinggal di Provinsi Banten, sehingga butuh banyak sumber pendapatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Untuk saat ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pandeglang belum mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan
"Oleh karena itu pihaknya berharap penambahan modal bank bjb pada tahun ini bisa di eksekusi," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala BPKD Pandeglang, Ramadani mengatakan secara prinsip Pemkab Pandeglang sudah siap karena sudah di anggarkan, tinggal eksekusi saja nunggu hasil RUPS.
Ia mengungkapkan secara administrasi kita sudah siapkan jauh-jauh hari, karena terkait hal ini ada batasan waktu penyetoran yaitu tanggal 17-26 desember 2018 tapi secara prinsip Pemkab Pandeglang sudah siap. "Mudah-mudahan harga pasar sesuai dengan RUPS jadi kita bisa langsung eksekusi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Tanto Warsono Arban mengatakan penyertaan modal bagi pemerintah daerah sangat penting sekali karena devidenya cukup besar.
Apalagi, Kabupaten Pandeglang masih sebagai predikat tertinggal di Provinsi Banten, sehingga butuh banyak sumber pendapatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Untuk saat ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pandeglang belum mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan
"Oleh karena itu pihaknya berharap penambahan modal bank bjb pada tahun ini bisa di eksekusi," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala BPKD Pandeglang, Ramadani mengatakan secara prinsip Pemkab Pandeglang sudah siap karena sudah di anggarkan, tinggal eksekusi saja nunggu hasil RUPS.
Ia mengungkapkan secara administrasi kita sudah siapkan jauh-jauh hari, karena terkait hal ini ada batasan waktu penyetoran yaitu tanggal 17-26 desember 2018 tapi secara prinsip Pemkab Pandeglang sudah siap. "Mudah-mudahan harga pasar sesuai dengan RUPS jadi kita bisa langsung eksekusi," ujarnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018