Jakarta (Antaranews) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) saat ini tengah melakukan percepatan pembangunan 50 daerah tertinggal di seluruh Indonesia terkait upaya itu telah dilaksanakan rapat koordinasi bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta 27-29 Agustus.
"Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan difasilitasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu (Ditjen PDTU), tahun 2019 dalam upaya memenuhi kebutuhan daerah," kata Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi di Jakarta, Kamis (30/8).
Anwar Sanusi menyampaikan bagi daerah yang penyerapan anggarannya masih rendah agar dipacu lagi serta evaluasinya diperketat.
"Pemerintah daerah juga diharapkan betul-betul memberikan perhatian terhadap kelengkapan data dukung dan dokumen lainnya agar kegiatan berjalan lancar,” ujar Anwar Sanusi.
Sementara itu, Aisyah Gamawati, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PDTU menyampaikan pokok-pokok bahasan yang menjadi prioritas program dan lokasi pengembangan daerah tertentu tahun 2019 sebagai tahun terakhir RPJMN 2015-2019 sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah tertinggal serta perlunya koordinasi dan dukungan Kementerian/Lembaga sektor terkait.
“Saat ini ada 54 kabupaten yang masih termasuk dalam kategori daerah rawan pangan, 23 kabupaten perbatasan, 95 kabupaten rawan bencana, dan 58 kabupaten pulau kecil dan terluar yang menjadi perhatian dari program kerja Ditjen PDTu. Untuk bantuan pendanaan 2019, kita fokuskan pada 50 kabupaten, dari 122 kabupaten daerah tertinggal yang merupakan bagian dari program dan target kerja direktorat tahun 2015 – 2019,” tambah Aisyah.
Dalam pengarahan program kerja hadir juga pembicara dari tiga kementerian terkait, yaitu Sonny Harry Budiutomo, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan dari Kemenko PMK, Sumedi Andono Mulyo, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan dari Kementerian PPN/Bappenas), dan Itjok Henandarto dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
Pembicara lainnya dari Kemendes PDTT, diantaranya Muhammad Rizal, Kepala Biro Perencanaan, Putu Edy Sasono, Direktur Penanganan Daerah Rawan Pangan; Hasrul Edyar, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar, Hasman Ma'ani, Direktur Pengembangan Daerah Rawan Bencana; Endang Supriyani, Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan; dan Sugito, Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik.
Untuk tahun 2019 tercatat ada 50 Kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia yang akan kembali menjadi sasaran program kerja ini, meliputi daerah-daerah berkarakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, pasca bencana, daerah pulau-pulau kecil dan terluar serta daerah perbatasan yang masih kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakatnya.
Selain itu, pengembangan potensi sumber daya unggulan yang produktif dan prospektif juga dapat mengangkat kualitas masyarakat. Dari 50 Kabupate ln sasaran, beberapa diantaranya adalah Kabupaten Aceh Singkil, Kepulauan Mentawai, Manggarai Barat, Kayong Utara, Konawe Kepulauan, Tojo Una Una, Sambas, Bengkayang, Bima, Ende, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Biak Numfor, Yapen, Alor, Lebak, Pandeglang.
Berbagai kegiatan akan dikerjakan dalam rencana kerja tahun 2019, diantaranya pembangunan sarana air bersih, pengembangan desa wisata, pengadaan kapal barang dan penumpang untuk pulau kecil dan terluar, pengembangan potensi sumberdaya potensial seperti perluasan ladang garam dan rumput laut, perbaikan sarana jalan, penyediaan alat early warning system (EWS), pembangunan embung, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, dan juga penguatan masyarakat adat melalui festival budaya .
Hasrul Edyar, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar mengingatkan hendaknya pemerintah daerah yang akan mendapat bantuan perlu memperhatikan permasalahan dan status aset lahan untuk lokasi kegiatan sehingga proyek bisa tetap berlanjut setelah program selesai dan tanpa ada permasalahan di kemudian hari, serta terutama hasil pembangunan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah pulau kecil dan terluar.
Sementara itu, paparan dari Aloisius, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, menyampaikan bahwa pada 2019 medatang, wilayahnya akan memfokuskan pada proyek unggulan berupa penyediaan sarana dan prasarana produksi garam dan budidaya rumput laut. “Rencananya akan dilaksanakan di Pulau Selaru, yang juga merupakan pulau terluar di Indonesia,” ujar Aloisius. "Dukungan Ditjen PDTu Kemendes PDTT sangat membantu rencana itu”, tambahnya.
Sedangkan Elyandri, Kasubag Potensi Kewilayahan Perbatasan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, merencanakan akan menggunakan dana program percepatan pembangunan dari Kemendes PDTT ini untuk perluasan jalan penghubung antara jalan paralel dengan jalan nasional di Desa Sanatap, Kecamatan Sajingan Besar, dalam rangka penguatan daerah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Indonesia.
Begitu pula, Flora, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan berterima kasih daerah diberi perhatian dan kembali mendapatkan bantuan pendanaan dari Kemendes PDTT khususnya Ditjen PDTu, untuk program kerja 2019. Rencananya, dana akan digunakan untuk melanjutkan program kerja yang juga sebelumnya sudah didanai pada 2018 yakni berupa program pengembangan desa wisata untuk wisata surfing di Pulau Pantar, Kabupaten Alor.
"Daerah kami kan sudah terkenal untuk wisata menyelam (diving), sekarang kami juga mengembangkan atraksi baru untuk wisata surfing," papar Flora.
Baca juga: Mendes PDTT Serahkan Bantuan Pengembangan Di Bengkulu
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan difasilitasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu (Ditjen PDTU), tahun 2019 dalam upaya memenuhi kebutuhan daerah," kata Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi di Jakarta, Kamis (30/8).
Anwar Sanusi menyampaikan bagi daerah yang penyerapan anggarannya masih rendah agar dipacu lagi serta evaluasinya diperketat.
"Pemerintah daerah juga diharapkan betul-betul memberikan perhatian terhadap kelengkapan data dukung dan dokumen lainnya agar kegiatan berjalan lancar,” ujar Anwar Sanusi.
Sementara itu, Aisyah Gamawati, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PDTU menyampaikan pokok-pokok bahasan yang menjadi prioritas program dan lokasi pengembangan daerah tertentu tahun 2019 sebagai tahun terakhir RPJMN 2015-2019 sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah tertinggal serta perlunya koordinasi dan dukungan Kementerian/Lembaga sektor terkait.
“Saat ini ada 54 kabupaten yang masih termasuk dalam kategori daerah rawan pangan, 23 kabupaten perbatasan, 95 kabupaten rawan bencana, dan 58 kabupaten pulau kecil dan terluar yang menjadi perhatian dari program kerja Ditjen PDTu. Untuk bantuan pendanaan 2019, kita fokuskan pada 50 kabupaten, dari 122 kabupaten daerah tertinggal yang merupakan bagian dari program dan target kerja direktorat tahun 2015 – 2019,” tambah Aisyah.
Dalam pengarahan program kerja hadir juga pembicara dari tiga kementerian terkait, yaitu Sonny Harry Budiutomo, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan dari Kemenko PMK, Sumedi Andono Mulyo, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan dari Kementerian PPN/Bappenas), dan Itjok Henandarto dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
Pembicara lainnya dari Kemendes PDTT, diantaranya Muhammad Rizal, Kepala Biro Perencanaan, Putu Edy Sasono, Direktur Penanganan Daerah Rawan Pangan; Hasrul Edyar, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar, Hasman Ma'ani, Direktur Pengembangan Daerah Rawan Bencana; Endang Supriyani, Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan; dan Sugito, Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik.
Untuk tahun 2019 tercatat ada 50 Kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia yang akan kembali menjadi sasaran program kerja ini, meliputi daerah-daerah berkarakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, pasca bencana, daerah pulau-pulau kecil dan terluar serta daerah perbatasan yang masih kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakatnya.
Selain itu, pengembangan potensi sumber daya unggulan yang produktif dan prospektif juga dapat mengangkat kualitas masyarakat. Dari 50 Kabupate ln sasaran, beberapa diantaranya adalah Kabupaten Aceh Singkil, Kepulauan Mentawai, Manggarai Barat, Kayong Utara, Konawe Kepulauan, Tojo Una Una, Sambas, Bengkayang, Bima, Ende, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Biak Numfor, Yapen, Alor, Lebak, Pandeglang.
Berbagai kegiatan akan dikerjakan dalam rencana kerja tahun 2019, diantaranya pembangunan sarana air bersih, pengembangan desa wisata, pengadaan kapal barang dan penumpang untuk pulau kecil dan terluar, pengembangan potensi sumberdaya potensial seperti perluasan ladang garam dan rumput laut, perbaikan sarana jalan, penyediaan alat early warning system (EWS), pembangunan embung, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, dan juga penguatan masyarakat adat melalui festival budaya .
Hasrul Edyar, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar mengingatkan hendaknya pemerintah daerah yang akan mendapat bantuan perlu memperhatikan permasalahan dan status aset lahan untuk lokasi kegiatan sehingga proyek bisa tetap berlanjut setelah program selesai dan tanpa ada permasalahan di kemudian hari, serta terutama hasil pembangunan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah pulau kecil dan terluar.
Sementara itu, paparan dari Aloisius, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, menyampaikan bahwa pada 2019 medatang, wilayahnya akan memfokuskan pada proyek unggulan berupa penyediaan sarana dan prasarana produksi garam dan budidaya rumput laut. “Rencananya akan dilaksanakan di Pulau Selaru, yang juga merupakan pulau terluar di Indonesia,” ujar Aloisius. "Dukungan Ditjen PDTu Kemendes PDTT sangat membantu rencana itu”, tambahnya.
Sedangkan Elyandri, Kasubag Potensi Kewilayahan Perbatasan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, merencanakan akan menggunakan dana program percepatan pembangunan dari Kemendes PDTT ini untuk perluasan jalan penghubung antara jalan paralel dengan jalan nasional di Desa Sanatap, Kecamatan Sajingan Besar, dalam rangka penguatan daerah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Indonesia.
Begitu pula, Flora, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan berterima kasih daerah diberi perhatian dan kembali mendapatkan bantuan pendanaan dari Kemendes PDTT khususnya Ditjen PDTu, untuk program kerja 2019. Rencananya, dana akan digunakan untuk melanjutkan program kerja yang juga sebelumnya sudah didanai pada 2018 yakni berupa program pengembangan desa wisata untuk wisata surfing di Pulau Pantar, Kabupaten Alor.
"Daerah kami kan sudah terkenal untuk wisata menyelam (diving), sekarang kami juga mengembangkan atraksi baru untuk wisata surfing," papar Flora.
Baca juga: Mendes PDTT Serahkan Bantuan Pengembangan Di Bengkulu
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018