Cilegon (Antaranews Banten) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan pentingnya menyelaraskan pendidikan dengan industri untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkompetensi.
"Kami sangat mendukung apa yang dilakukan perusahaan/industri untuk menggandeng sekolah/SMK sebagai upaya mendapatkan tenaga kerja terampil sesuai yang dibutuhkan," kata Puan saat meluncukran program vokasi industri di Cilegon, Banten, Senin.
Hadir pada acara tersebut Menperin Airlangga Hartarto, Mendikbud Muhadjir Effendy, Pimpinan dan Anggota Komisi VI dan X DPR RI, Wagub Banten Andhika Hazrumy, Bupati Wali Kota Se-Provinsi Banten.
Puan berharap kerja sama yang terjalin antara perusahaan dengan SMK tidak terbatas di Kota Cilegon saja, tetapi juga diperluas di semua wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.
Menurut Puan, kemajuan industri yang berdaya saing harus didukung tenaga yang profesional. Untuk itu perlu dilakukan kerja sama sektor industri dengan pendidikan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut dia, dengan jumlah tenaga kerja yang 63 persen diantaranya hanya lulusan SMP dan rata-rata berpenghasilan serta berdaya saing rendah, pasar tenaga kerja Indonesia juga belum diperkuat dengan sistem pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
"SMK di tanah air selama ini masih terkendala dengan muatan kurikulum pendidikan yang kurang adaptif terhadap perkembangan industri, jumlah guru produktif yang masih terbatas, dan peralatan praktik kerja yang tertinggal teknologinya dari perkembangan industri," ungkap Puan.
Maka Pemerintah melalui Inpres No. 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK menyusun beberapa agenda yang menjadi perhatian dalam revitalisasi vokasional antara lain meningkatkan kapabilitas lembaga pendidikan vokasi meliputi penguatan kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan industri, penguatan tenaga pengajar berbasis keahlian dan peralatan praktik.
Termasuk akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, serta memperluas kerja sama SMK dengan dunia usaha/industri, ujarnya menambahkan.
Puan juga mengajak semua pihak untuk melihat apa saja kebutuhan industri dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dimiliki. Upaya sinergis semua pihak ini menjadi syarat mutlak yang berkesinambungan untuk memajukan perekenomian dan juga SDM.
"Saat ini Kemendikbud dan Kemenperin telah menginisiasi kerja sama antara SMK dan Industri untuk menciptakan keselarasan antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan Industri," papar Puan.
Ia mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah aktif, seraya mendorong semakin banyak perusahaan terlibat dalam program tersebut untuk melakukan pembinaan terhadap SMK yang menjadi mitranya, termasuk memberikan bantuan peralatan praktik.
Dalam peluncuran tersebut, Puan juga berkesempatan menyaksikan langsung Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara industri dengan SMK, pemberian hibah peralatan kerja dan kendaraan operasional dari industri kepada SMK, serta penyematan tanda pengenal secara simbolik kepada wakil peserta Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan Sertifkasi Penempatan Kerja).
Ia juga menekan tombol sirine sebagai tanda diluncurkannya Program Pendidikan Vokasi Industri Wilayah DKI Jakarta dan Banten.
Peluncuran program pendidikan vokasi industri sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah pulau Jawa dan Sebagian Sumatera, dimana Tahap I dilakukan di Jawa Timur, dengan melibatkan 50 perusahaan industri dan 234 SMK yang langsung diresmikan oleh Wakil Presiden RI.
Tahap II di Jawa Tengah, melibatkan 117 perusahaan industri dan 392 SMK yang diresmikan langsung oleh Menperin bersama dengan Mendikbud, dan Tahap III di wilayah Jawa Barat, dengan melibatkan 141 perusahaan industri dan 393 SMK yang langsung diluncurkan oleh Presiden RI.
Sementara Tahap IV dilakukan di wilayah Sumatera Utara, melibatkan 117 perusahaan industri dan 226 SMK, kemudian di wilayah Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau yang diresmikan oleh Menko Perekonomian.
Rencananya, setelah DKI Jakarta dan Banten, program yang sama diteruskan secara bertahap untuk Wilayah Sumatera bagian Selatan (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung), dan Sulawesi Selatan sampai 2019, hingga mencapai sebanyak 1.795 SMK yang akan dibina dan bekerja sama dengan perusahaan industri. Setelah peluncuran pada hari ini total telah tercapai kerjasama sebanyak 1.534 SMK dengan 558 perusahaan industri.
Di samping menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi, Kementerian Perindustrian juga menggelar Program Pelatihan Sistem 3 in 1 dan Diklat peningkatan kompetensi.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Kami sangat mendukung apa yang dilakukan perusahaan/industri untuk menggandeng sekolah/SMK sebagai upaya mendapatkan tenaga kerja terampil sesuai yang dibutuhkan," kata Puan saat meluncukran program vokasi industri di Cilegon, Banten, Senin.
Hadir pada acara tersebut Menperin Airlangga Hartarto, Mendikbud Muhadjir Effendy, Pimpinan dan Anggota Komisi VI dan X DPR RI, Wagub Banten Andhika Hazrumy, Bupati Wali Kota Se-Provinsi Banten.
Puan berharap kerja sama yang terjalin antara perusahaan dengan SMK tidak terbatas di Kota Cilegon saja, tetapi juga diperluas di semua wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.
Menurut Puan, kemajuan industri yang berdaya saing harus didukung tenaga yang profesional. Untuk itu perlu dilakukan kerja sama sektor industri dengan pendidikan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut dia, dengan jumlah tenaga kerja yang 63 persen diantaranya hanya lulusan SMP dan rata-rata berpenghasilan serta berdaya saing rendah, pasar tenaga kerja Indonesia juga belum diperkuat dengan sistem pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
"SMK di tanah air selama ini masih terkendala dengan muatan kurikulum pendidikan yang kurang adaptif terhadap perkembangan industri, jumlah guru produktif yang masih terbatas, dan peralatan praktik kerja yang tertinggal teknologinya dari perkembangan industri," ungkap Puan.
Maka Pemerintah melalui Inpres No. 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK menyusun beberapa agenda yang menjadi perhatian dalam revitalisasi vokasional antara lain meningkatkan kapabilitas lembaga pendidikan vokasi meliputi penguatan kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan industri, penguatan tenaga pengajar berbasis keahlian dan peralatan praktik.
Termasuk akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, serta memperluas kerja sama SMK dengan dunia usaha/industri, ujarnya menambahkan.
Puan juga mengajak semua pihak untuk melihat apa saja kebutuhan industri dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dimiliki. Upaya sinergis semua pihak ini menjadi syarat mutlak yang berkesinambungan untuk memajukan perekenomian dan juga SDM.
"Saat ini Kemendikbud dan Kemenperin telah menginisiasi kerja sama antara SMK dan Industri untuk menciptakan keselarasan antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan Industri," papar Puan.
Ia mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah aktif, seraya mendorong semakin banyak perusahaan terlibat dalam program tersebut untuk melakukan pembinaan terhadap SMK yang menjadi mitranya, termasuk memberikan bantuan peralatan praktik.
Dalam peluncuran tersebut, Puan juga berkesempatan menyaksikan langsung Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara industri dengan SMK, pemberian hibah peralatan kerja dan kendaraan operasional dari industri kepada SMK, serta penyematan tanda pengenal secara simbolik kepada wakil peserta Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan Sertifkasi Penempatan Kerja).
Ia juga menekan tombol sirine sebagai tanda diluncurkannya Program Pendidikan Vokasi Industri Wilayah DKI Jakarta dan Banten.
Peluncuran program pendidikan vokasi industri sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah pulau Jawa dan Sebagian Sumatera, dimana Tahap I dilakukan di Jawa Timur, dengan melibatkan 50 perusahaan industri dan 234 SMK yang langsung diresmikan oleh Wakil Presiden RI.
Tahap II di Jawa Tengah, melibatkan 117 perusahaan industri dan 392 SMK yang diresmikan langsung oleh Menperin bersama dengan Mendikbud, dan Tahap III di wilayah Jawa Barat, dengan melibatkan 141 perusahaan industri dan 393 SMK yang langsung diluncurkan oleh Presiden RI.
Sementara Tahap IV dilakukan di wilayah Sumatera Utara, melibatkan 117 perusahaan industri dan 226 SMK, kemudian di wilayah Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau yang diresmikan oleh Menko Perekonomian.
Rencananya, setelah DKI Jakarta dan Banten, program yang sama diteruskan secara bertahap untuk Wilayah Sumatera bagian Selatan (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung), dan Sulawesi Selatan sampai 2019, hingga mencapai sebanyak 1.795 SMK yang akan dibina dan bekerja sama dengan perusahaan industri. Setelah peluncuran pada hari ini total telah tercapai kerjasama sebanyak 1.534 SMK dengan 558 perusahaan industri.
Di samping menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi, Kementerian Perindustrian juga menggelar Program Pelatihan Sistem 3 in 1 dan Diklat peningkatan kompetensi.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018