Serang (Antaranews Banten) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Rahmat Hernowo mengatakan pemberian bantuan sosial kepada rakyat miskin seperti program Jamsosratu dengan sistem nontunai secara tidak langsung telah mengedukasi warga kurang mampu memahami kehadiran bank di wilayah itu.
"Saya pernah melihat di suatu daerah warga miskin yang dapat bantuan serupa masuk ke kantor bank dengan mencopot sandalnya, karena belum pernah memasuki kantor bank tersebut. Mudah-mudahan di sini (Banten) tidak ada yang seperti itu," kata Rapat Hernowo di sela-sela acara "Edukasi Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai kepada Pendamping Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) di Kantor BI Banten, Serang, Senin (16/2).
Ia menambahkan, dengan adanya program Jamsosratu yang diluncurkan Dinsos Banten dengan mentransformasi sistem penyaluran bantuan yang selama ini secara tunai menjadi nontunai merupakan suatu kemajuan dan sejalan dengan yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo.
Rahmat Hernowo mengapresiasi kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar, yaitu "memajukan kesejahteraan umum" sehingga sudah seharusnya lembaga negara melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Dengan mekanisme transaksi non tunai, diharapkan penyaluran Bantuan Sosial dapat tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada para pendamping yang berkomitmen agar penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) dapat berjalan dengan lancar. Harapannya penyaluran di tahun 2018 bisa lebih sukses lagi dibandingkan tahun 2017.
Kartu nontunai yang diberikan kepada rakyat miskin tersebut merupakan kerja sama dengan Bank Banten, Bank Jabar Banten (BJB) dan BNI, kata Rahmat.
Dia menambahkan bahwa banyak juga bank lain yang ingin menyalurkan kartu nontunai tersebut, namun untuk tahun ini baru tiga bank tersebut yang diajak kerja sama.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Banten E Kusmayadi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten yang telah memfasilitasi dan mengkoordinasikan secara optimal Dinas Sosial Provinsi Banten dan perbankan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat bertransformasi dari tunai menjadi nontunai.
Hal ini sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan Bank Indonesia sejak tahun 2014. Pada tahun 2018, dalam waktu dekat akan diluncurkan kembali BSNT.
Dengan mekanisme nontunai, maka pendamping Jamsosratu bertugas hanya mengawal. Inspektorat Provinsi Banten akan terus melakukan pengawasan dan memastikan bantuan sosial seluruhnya diterima warga miskin.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana menyampaikan bahwa penyaluran BSNT di tahun 2018 diperuntukkan kepada 30.000 warga miskin, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 48.150 warga miskin.
"Ini bukan berarti warga miskin sudah menurun, tetapi karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi jumlahnya terbatas," katanya.
Bagi warga miskin lainnya yang belum mendapatkan bantuan akan diupayakan melalui program PKH, kata Nurhana dan menyebutkan bagi tiap warga miskin mendapatkan bantuan secara bertahap sebanyak tiga kali dalam satu tahun dengan nilai masing-masing Rp1.600.000.
Dalam penyaluran dengan sistem nontunai tersebut, maka 250 pendamping yang dikerahkan memiliki tugas yang sangat krusial yaitu melakukan verifikasi dan validasi data agar penyaluran dapat tepat sasaran serta mendampingi Penerima Manfaat pada saat penyaluran.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018