Jakarta (Antaranews Banten) - Kalangan perempuan sependapat agar pemerintah menunda kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) mengingat sebagai ibu rumah tangga sangat merasakan dampak beratnya kebijakan tersebut dalam rangka menopang ekonomi dalam kehidupan berumah tangga.
Hal ini disampaikan tokoh-tokoh perempuan dalam diskusi bertajuk "Perempuan dan Energi", menghadirkan pembicara Mutia Sari Syamsul sebagai Founder HCAUS (Human Capital for Us Community), Rusilowati sebagai Ketua Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Nunung Nur Kurniawati dari Yayasan Al Mukhlisin, serta Sri Mulyani sebagai penggerak PKK di Bintara Jaya/Bekasi Barat, bertempat di Foodtopia, Tebet, Jakarta, Minggu.
Mutiasari Sari Syamsul mengingatkan tarif listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok primer, sama pentingnya dengan kebutuhan pulsa telepon dan bahan pangan. Kalau sampai naik maka dampaknya kebutuhan lain akan ikut naik.
"Pastinya transportasi bakal naik angkot, ojek, bus umum dan kereta api. Begitu juga kebutuhan utama lainnya seperti pakaian seragam, alat tulis, buku-buku sekolah, dan buku pelajaran," ujar dia.
Sedangkan, Nunung Nur Kurniawati mengatakan, suami-suami, pasti bingung, karena harus kerja lebih keras, agar pendapatannya bisa mengikuti kenaikan harga listrik dan tarif-tarif lain yang mengikutinya.
"Buntut-buntutnya, setiap hari di rumah, kerja kami hanya ribut melulu, karena jumlah uang yang ada, tidak bisa mengimbangi kebutuhan hidup yang terus melangit. Kami inginnya, kondisi ekonomi tetap stabil, tarif listrik tetap seperti sekarang ini, syukur-syukur bisa turun," ujar Nunung.
Sedangkan Rusilowati mengatakan, buntut dari kenaikan TDL itu akan membuat beban ibu rumah tangga akan semakin bertambah, padahal peran mereka sangat penting untuk mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan, memang bisa juga ibu rumah tangga membantu suami dengan menghasilkan produk rumahan, namun semua itu membutuhkan persiapan jauh-jauh sebelumnya.
Rusilowati berharap hadirnya infrastruktur yang dibangun pemerintah akan membuat segala sesuatunya menjadi efisien dan murah termasuk penyaluran energi dan bahan bakar.
Menurut dia, apabila pengiriman batu bara dapat efisien akan berpengaruh terhadap harga listrik, mengingat pemerintah sudah membangun infrastruktur maka perlunya menetapkan harga khusus bagi konsumsi batubara di dalam negeri.
Rusilowati mendukung apabila pemerintah menyiapkan pola perhitungan baru TDL dengan menetapkan harga batubara dalam acuan (HBA) melalui skema DMO (Domestic Market Obligation) yaitu kewajiban memasok batubara ke dalam negeri sepanjang membuat tarif listrik stabil dan menguntungkan masyarakat.
Seperti diketahui pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk menyempurnakan skema DMO dengan menetapkan harga batubara acuan (HBA) yang dijual untuk PLN bagi energi pembangkit listrik, yang dijual di luar PLN, dan untuk ekspor,
Saat ini naiknya harga batubara menjadi problem serius bagi PLN yang menggantungkan 60 persennya kepada produk tambang tersebut. Setiap kenaikan harga batubara, pasti akan mendongkrak biaya produksi listrik
Tahun 2017 akibat melonjaknya harga batubara, biaya pokok produksi PLN pun ikut terkerek naik sampai Rp16,18 triliun. Akibatnya, laba PLN juga turun 72 persen, dari Rp10,98 triliun (Sep 2016) menjadi Rp3,06 triliun (Sep 2017)
Sebenarnya, PLN bersama pemerintah dan pengusaha batubara pemah mendiskusikan masalah tersebut, di mana penetapan tarif dasar listrik ditentukan oleh tiga poin penting yakni harga minyak indonesia (indonesia Crude Price/ICP), cost plus margin, dan diskon dari Harga Batu Bara Acuan (HBA). Sayangnya, belum ada kata sepakat, termasuk soal harga batubara untuk domestic market obligation (DMO).
Saat ini Indonesia menjadi produsen batubara terbesar keenam dunia, bahkan sekaligus menjadikannya sebagai eksportir terbesar di dunia. Mengingat kebutuhan energi listrik terus meningkat, maka pengendalian harga batubara menjadi pilihan yang cukup bijak ke depannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Hal ini disampaikan tokoh-tokoh perempuan dalam diskusi bertajuk "Perempuan dan Energi", menghadirkan pembicara Mutia Sari Syamsul sebagai Founder HCAUS (Human Capital for Us Community), Rusilowati sebagai Ketua Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Nunung Nur Kurniawati dari Yayasan Al Mukhlisin, serta Sri Mulyani sebagai penggerak PKK di Bintara Jaya/Bekasi Barat, bertempat di Foodtopia, Tebet, Jakarta, Minggu.
Mutiasari Sari Syamsul mengingatkan tarif listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok primer, sama pentingnya dengan kebutuhan pulsa telepon dan bahan pangan. Kalau sampai naik maka dampaknya kebutuhan lain akan ikut naik.
"Pastinya transportasi bakal naik angkot, ojek, bus umum dan kereta api. Begitu juga kebutuhan utama lainnya seperti pakaian seragam, alat tulis, buku-buku sekolah, dan buku pelajaran," ujar dia.
Sedangkan, Nunung Nur Kurniawati mengatakan, suami-suami, pasti bingung, karena harus kerja lebih keras, agar pendapatannya bisa mengikuti kenaikan harga listrik dan tarif-tarif lain yang mengikutinya.
"Buntut-buntutnya, setiap hari di rumah, kerja kami hanya ribut melulu, karena jumlah uang yang ada, tidak bisa mengimbangi kebutuhan hidup yang terus melangit. Kami inginnya, kondisi ekonomi tetap stabil, tarif listrik tetap seperti sekarang ini, syukur-syukur bisa turun," ujar Nunung.
Sedangkan Rusilowati mengatakan, buntut dari kenaikan TDL itu akan membuat beban ibu rumah tangga akan semakin bertambah, padahal peran mereka sangat penting untuk mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan, memang bisa juga ibu rumah tangga membantu suami dengan menghasilkan produk rumahan, namun semua itu membutuhkan persiapan jauh-jauh sebelumnya.
Rusilowati berharap hadirnya infrastruktur yang dibangun pemerintah akan membuat segala sesuatunya menjadi efisien dan murah termasuk penyaluran energi dan bahan bakar.
Menurut dia, apabila pengiriman batu bara dapat efisien akan berpengaruh terhadap harga listrik, mengingat pemerintah sudah membangun infrastruktur maka perlunya menetapkan harga khusus bagi konsumsi batubara di dalam negeri.
Rusilowati mendukung apabila pemerintah menyiapkan pola perhitungan baru TDL dengan menetapkan harga batubara dalam acuan (HBA) melalui skema DMO (Domestic Market Obligation) yaitu kewajiban memasok batubara ke dalam negeri sepanjang membuat tarif listrik stabil dan menguntungkan masyarakat.
Seperti diketahui pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk menyempurnakan skema DMO dengan menetapkan harga batubara acuan (HBA) yang dijual untuk PLN bagi energi pembangkit listrik, yang dijual di luar PLN, dan untuk ekspor,
Saat ini naiknya harga batubara menjadi problem serius bagi PLN yang menggantungkan 60 persennya kepada produk tambang tersebut. Setiap kenaikan harga batubara, pasti akan mendongkrak biaya produksi listrik
Tahun 2017 akibat melonjaknya harga batubara, biaya pokok produksi PLN pun ikut terkerek naik sampai Rp16,18 triliun. Akibatnya, laba PLN juga turun 72 persen, dari Rp10,98 triliun (Sep 2016) menjadi Rp3,06 triliun (Sep 2017)
Sebenarnya, PLN bersama pemerintah dan pengusaha batubara pemah mendiskusikan masalah tersebut, di mana penetapan tarif dasar listrik ditentukan oleh tiga poin penting yakni harga minyak indonesia (indonesia Crude Price/ICP), cost plus margin, dan diskon dari Harga Batu Bara Acuan (HBA). Sayangnya, belum ada kata sepakat, termasuk soal harga batubara untuk domestic market obligation (DMO).
Saat ini Indonesia menjadi produsen batubara terbesar keenam dunia, bahkan sekaligus menjadikannya sebagai eksportir terbesar di dunia. Mengingat kebutuhan energi listrik terus meningkat, maka pengendalian harga batubara menjadi pilihan yang cukup bijak ke depannya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018