Jakarta (Antara News) - Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) mengajak pemerintah kota/ kabupaten mewujudkan kota Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai wujud komitmen pelaksanaan HAM di daerah secara kredibel dan akuntabel.
"Saat ini baru ada tiga kota yang mendeklarasikan sebagai kota HAM yakni Bandung, Palu, dan Wonosobo, Kami berharap lebih banyak lagi kota di Indonesia yang merealisasikan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan seperti tiga kota yang sudah ada," kata Direktur Operasi FIHRRST, Bahtiar Manurung di Jakarta, Senin.
Bahtiar mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya sudah memiliki regulasi terkait Kota HAM hanya saja di dalamnya disebutkan sebagai "Kota Ramah HAM", kehadiran FIHRRST mengajak pemerintah daerah mewujudkannya.
Menurutnya terdapat lima kritera untuk mewujudkan kota HAM mengacu kepada standar dunia yakni partisipasi, akuntabel, transparan, penegakan hukum, dan edukasi diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang bukan dipaksakan seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, ruang terbuka hijau, trotoar, dan layanan lainnya.
Bahtiar mengatakan, bertambahnya kota HAM sangat penting dalam merealisasikan pemenuhan HAM di seluruh dunia dan sesuai dengan tujuan 2048 yang memiliki visi terciptanya kovenan HAM internasional yang berlaku global.
Kota HAM sendiri mulai diperkenalkan di Indonesia sejak bulan April 2015 bersamaan dengan peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. Hadir pada peringatan konferensi tersebut, walikota Bandung Ridwan Kamil mendeklarasikan komitmen Bandung menjadi kota HAM, jelas Bahtiar
Untuk merealisasikan komitmen ini, pemerintah kota bandung bersama dengan FIHRRST dan Paguyuban HAM Fakultas Hukum Universitas Padjajaran telah menyelesaikan citizen-driven proses yang melibatkan bebagai unsur pemangku kepentingan kota Bandung pada tahun 2015 yang dituangkan melalui Piagam HAM kota Bandung tanggal 10 Desember 2015
"Agar kota HAM dapat menjadi kendaraan yang dapat mengantarkan ke tujuan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan, perlu dibangun pemahaman bersama tentang pengertian dan proses penyusunan kota HAM. Website HRRC menyajikan analisa mekanisme penyusunan kota HAM yang ada di Indonesia dan di berbagai kota di negara lain, bersama dengan aspek-aspek utama yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah kota yang berkomitmen menjadi kota HAM," ujar Bahtiar
Menurut Bahtiar terdapat dua kriteria kunci pembentukan kota HAM. Pertama, pendekatan dari bawah, dimulai dari warga kota dengan melakukan dialog terbuka dan sukarela yang memberikan warga kesempatan mengeluarkan pendapat mereka tentang hak-hak yang mereka inginkan disertakan dalam piagam HAM. Kedua, diperlukan sistem pengawasan yang memungkinkan warga kota mengawasi dan menelaah tindakan pemerintah dalam pemenuhan komitmen atau piagam HAM kota.
"Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kota HAM menjadi kesempatan bagi pemerintah kota dalam penyampaian pesan pentingnya penghargaan atas hak-hak kaum minoritas mengingat masih adanya insiden intoleransi di beberapa kota di Indonesia saat ini,," ujar H.S. Dillon, salah satu pendiri FIHRRST.
Meskipun terdapat berbagai pendekatan dalam penyusunan kota HAM, pendekatan terbaik telah disusun oleh FIHRRST berdasarkan riset yang bertujuan menyatukan pendekatan mendasar dalam penyusunan kota HAM.
Hal ini sangatlah penting sebagaimana dinyatakan oleh Kirk Boyd dalam bukunya 2048, “tidak ada yang lebih kuat dibandingkan 6,7 miliar manusia bersuara pada saat yang sama, “ terutama juka mereka menyuarakan pikiran yang sama.
Hal inilah yang menjadi dasar penyusunan website HRRC yang berupaya mendorong pemerintah kota untuk ikut serta dan memulai perjalanan mereka menjadi kota HAM yang kredibel dengan FIHRRST sebagai mitra.
FIHRRST senantiasa mendorong lulusan universitas dari dalam dan luar negeri untuk menjadi bagian dari kegiatan riset FIHRRST.
Nicole Gabree, periset lulusan New England Law | Boston, Amerika Serikat merupakan salah satu periset yang bekerja di FIHRRST dan melakukan riset pada isu kota HAM yang hasilnya akan segera diterbitkan.
Nicole bermaksud melanjutkan inisiatif penyusunan kota HAM di kota-kota di Amerika Serikat sekembalinya ke Amerika Serikat.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017
"Saat ini baru ada tiga kota yang mendeklarasikan sebagai kota HAM yakni Bandung, Palu, dan Wonosobo, Kami berharap lebih banyak lagi kota di Indonesia yang merealisasikan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan seperti tiga kota yang sudah ada," kata Direktur Operasi FIHRRST, Bahtiar Manurung di Jakarta, Senin.
Bahtiar mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya sudah memiliki regulasi terkait Kota HAM hanya saja di dalamnya disebutkan sebagai "Kota Ramah HAM", kehadiran FIHRRST mengajak pemerintah daerah mewujudkannya.
Menurutnya terdapat lima kritera untuk mewujudkan kota HAM mengacu kepada standar dunia yakni partisipasi, akuntabel, transparan, penegakan hukum, dan edukasi diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang bukan dipaksakan seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, ruang terbuka hijau, trotoar, dan layanan lainnya.
Bahtiar mengatakan, bertambahnya kota HAM sangat penting dalam merealisasikan pemenuhan HAM di seluruh dunia dan sesuai dengan tujuan 2048 yang memiliki visi terciptanya kovenan HAM internasional yang berlaku global.
Kota HAM sendiri mulai diperkenalkan di Indonesia sejak bulan April 2015 bersamaan dengan peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. Hadir pada peringatan konferensi tersebut, walikota Bandung Ridwan Kamil mendeklarasikan komitmen Bandung menjadi kota HAM, jelas Bahtiar
Untuk merealisasikan komitmen ini, pemerintah kota bandung bersama dengan FIHRRST dan Paguyuban HAM Fakultas Hukum Universitas Padjajaran telah menyelesaikan citizen-driven proses yang melibatkan bebagai unsur pemangku kepentingan kota Bandung pada tahun 2015 yang dituangkan melalui Piagam HAM kota Bandung tanggal 10 Desember 2015
"Agar kota HAM dapat menjadi kendaraan yang dapat mengantarkan ke tujuan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan, perlu dibangun pemahaman bersama tentang pengertian dan proses penyusunan kota HAM. Website HRRC menyajikan analisa mekanisme penyusunan kota HAM yang ada di Indonesia dan di berbagai kota di negara lain, bersama dengan aspek-aspek utama yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah kota yang berkomitmen menjadi kota HAM," ujar Bahtiar
Menurut Bahtiar terdapat dua kriteria kunci pembentukan kota HAM. Pertama, pendekatan dari bawah, dimulai dari warga kota dengan melakukan dialog terbuka dan sukarela yang memberikan warga kesempatan mengeluarkan pendapat mereka tentang hak-hak yang mereka inginkan disertakan dalam piagam HAM. Kedua, diperlukan sistem pengawasan yang memungkinkan warga kota mengawasi dan menelaah tindakan pemerintah dalam pemenuhan komitmen atau piagam HAM kota.
"Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kota HAM menjadi kesempatan bagi pemerintah kota dalam penyampaian pesan pentingnya penghargaan atas hak-hak kaum minoritas mengingat masih adanya insiden intoleransi di beberapa kota di Indonesia saat ini,," ujar H.S. Dillon, salah satu pendiri FIHRRST.
Meskipun terdapat berbagai pendekatan dalam penyusunan kota HAM, pendekatan terbaik telah disusun oleh FIHRRST berdasarkan riset yang bertujuan menyatukan pendekatan mendasar dalam penyusunan kota HAM.
Hal ini sangatlah penting sebagaimana dinyatakan oleh Kirk Boyd dalam bukunya 2048, “tidak ada yang lebih kuat dibandingkan 6,7 miliar manusia bersuara pada saat yang sama, “ terutama juka mereka menyuarakan pikiran yang sama.
Hal inilah yang menjadi dasar penyusunan website HRRC yang berupaya mendorong pemerintah kota untuk ikut serta dan memulai perjalanan mereka menjadi kota HAM yang kredibel dengan FIHRRST sebagai mitra.
FIHRRST senantiasa mendorong lulusan universitas dari dalam dan luar negeri untuk menjadi bagian dari kegiatan riset FIHRRST.
Nicole Gabree, periset lulusan New England Law | Boston, Amerika Serikat merupakan salah satu periset yang bekerja di FIHRRST dan melakukan riset pada isu kota HAM yang hasilnya akan segera diterbitkan.
Nicole bermaksud melanjutkan inisiatif penyusunan kota HAM di kota-kota di Amerika Serikat sekembalinya ke Amerika Serikat.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017