Gubernur Banten Tidak Mempersoalkan ASN Ikut Pilkada

Serang (Antara News) - Gubernur Banten Wahidin Halim tidak mempersoalkan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi setempat yang ingin mengikuti kontentasi pemeilihan kepala daerah serentak 2018 sepanjang tidak menganggu kinerja dan belum ditetapkan sebagai calon.

"Belum, belum daftar. Ya kalau daftar harus mundur," kata Gubernur Banten Wahidin Halim, di Serang, Selasa, saat dimintai tanggapannya terkait ASN Pemprov Banten yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2018 di Banten.

Menurut Wahidin Halim, sesuai aturan yang ada seorang ASN tidak boleh melakukan politik praktis, kecuali sudah mengundurkan diri sebagai ASN.

 "Memang dari dulu juga nggak boleh," kata Wahidin Halim.

Saat ditanya ada dua ASN Pemprov Banten yang akan mengikuti Pilkada di Kota Serang dan Kota Tangerang, Wahidin menyatakan ASN tersebut belum mendaftarkan diri ke KPU. Namun jika ASN tersebut sudah mendaftar ke penyelenggara pemilu, maka sesuai ketentuan harus mengundurkan diri.

"Kalau sudah mengikuti proses pendaftaran, ketentuannya harus mundur. Kalau sekarang kan baru sosialisasi, memperkenalkan diri," kata Wahidin.

Namun demikian, aktivitas yang dilakukan ASN tersebut dalam melakukan sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat tidak menganggu kiner ASN tersebut.

"Kan belum menganggu kinerja dia. Belum terganggu," kata Wahidin.

Sementara itu Kepala Bappeda Banten Hudaya mengatakan, selama ini aktivitasnya dalam melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik berkaitan dengan rencana pencalonan dirinya pada Pilkada Kota Tangerang, tidak menganggu jadwal dan tugasnya sebagai ASN di Pemprov Banten.

Bahkan, kata Hudaya, kegiatan-kegiatan kaitannya dengan partai politik tersebut dilakukan pada hari libur yakni Sabtu dan Minggu.

"Kalau kerja sebagai ASN tetap aja tidak tergangu, hampir setiap hari pulang malam karena kerjaan kantor. Kalau aktivitas di luar tugas kantor itu, saya lakukan hari Sabtu Minggu," kata Hudaya.

Ia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik, berkaitan dengan rencana mencalonkan diri untuk mengikuti Pilkada di Kota Tangerang.

Hudaya juga mengakui sudah mengikuti penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota Tangerang di empat partai politik (Parpol) yakni PKB, PDI Perjuangan, PAN dan Hanura.

"Saya sudah ikut mendaftar penjaringan di empat partai itu," kata Hudaya.

Hudaya mengaku sudah meminta ijin kepada gubernur terkait proses penjaringan di partai politik dalam proses pilkada di Kota Tangerang tersebut. Bahkan, ia juga mengaku sudah mengajukan surat pensiun kepada Presiden melalui gubernur Banten terkait tugasnya sebagai ASN di Pemprov Banten.

"Bagi saya ikut ataupun tidak ikut Pilkada, tahun depan tetap pensiun. Bahkan saya sudah ajukan surat pensiun kepada presiden," kata Hudaya.

Selain Hudaya, pejabat Pemprov Banten lainnya yang berencana mengikuti Pilkada serentak 2018 yakni Sekda Banten Ranta Soeharta untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Serang.

Sekda Banten Ranta Soeharta, selain mengikuti pendaftaran penjaringan di sejumlah partai politik di Kota Serang, Ranta Soeharta juga sudah melakukan sosialisasi dengan memasang alat sosialisasi berupa baliho kecil di wilayah Kota Serang.