Pemprov Banten Bantu Keuangan Lebak Rp110 Miliar

Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan keuangan untuk delapan kabupaten/kota di Banten pada 2017 sebesar Rp574,5 miliar, dan Kabupaten Lebak mendapatkan alokasi bantuan paling besar yakni Rp110 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya di Serang, Selasa, mengatakan, delapan kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan keuangan tersebut yakni Kabupaten Lebak Rp110 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp90 miliar, Kabupaten Serang Rp100 miliar, dan Kabupaten Tangerang Rp100 miliar.

Kemudian Kota Serang mendapatkan alokasi bantuan keuangan Rp32 miliar, Kota Cilegon Rp70 miliar, Kota Tangerang Rp32,5 miliar dan Kota Tangerang Selatan Rp40 miliar.

''Untuk kabupaten memang mendapatkan alokasi lebih besar dibandingkan kota, karena selain wilayahnya lebih luas, juga kaitannya dengan bebang kebutuhan anggaran yang lebih besar,"kata Hudaya.

Ia mengatakan, pemberian bantuan keuangan tersebut aturan teknisnya menunggu ditandatangani gubernur dan saat ini sedang dilakukan konsolidasi dengan badan pengelolaan keuangan daerah.

''Bantuan keuangan tersebut prioritasnya untuk membantu daerah dalam peningaktan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sanitasi lingkungan,"kata Hudaya.

Rencananya bantuan keuangan tersebut akan dicairkan dalam dua tahap, namun setiap pencairan harus menyertakan pertanggunjawaban pelaksanaan kegiatan tahap pertama begitu juga pada tahap ke dua.

''Pemprov Banten wajib memeriksa hasil pelaksanaannya dan nanti juga diperiksa BPK," kata Hudaya.

Menurutnya, pemprov Banten akan berupaya meningkatkan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota tersebut diseusaikan dengan kemampauan APBD Banten.

Hudaya juga mengatakan, saat ini Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), ruang praktek dan alat-alat prakel di SMA/SMK sebesar Rp69 miliar terancam tak terserap. Sebab saat ini masih menunggu petunjuk tekhnis tentang pengelolaan DAK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kemungkinan bisa saja tidak terserap, bagi anggaran untuk konstruksi. Tetapi kalau pengadaan barang saya rasa bisa terkejar, karena proses lelangnya sangat mudah. Sudah ada katalognya," kata Hudaya.