Lebak (Antara News) - Bupati Lebak Iti Octavia menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) terhadap petugas penyuluh pertanian (PPL) dari tenaga harian lepas tenaga bantu (THL-TB).
"Pengangkatan CPNS itu berkat kerja keras pemerintah daerah untuk memperjuangkan kesejahteraan nasib para penyuluh," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak Dede Supriatna di Lebak, Kamis.
Menurut Dede, jumlah PPL dari THL-TB yang diangkat menjadi CPNS tercatat 31 orang dan mereka sudah memiliki kompetensi bidang penyuluh pertanian.
Kebanyakan penyuluh itu rata-rata usia 35 tahun dengan mengabdi selama sembilan tahun berstatus THL-TB.
Pengangkatan para PPL itu tentu diharapkan bisa menyebarluaskan penerapan rekayasa teknologi bidang pertanian guna mendukung kedaulatan pangan nasional juga peningkatan pendapatan ekonomi petani.
Selain itu juga mendukung program nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan swasembada beras.
Penerapan rekayasa teknologi menjadikan kewajiban bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan, seperti petani mengembangkan jejar tanam legowo.
Petani menggunakan pupuk yang berimbang antara organik dan non organik.
Selain itu juga pemakaian benih yang berlabel atau benih unggul agar menghasilkan produksi yang bagus serta tahan terhadap serangan hama maupun penyakit tanaman.
Karena itu, penyuluh harus mampu mengembangkan peningkatan perilaku sikap ketrampilan (PSK) petani guna penerapan rekayasa teknologi tersebut.
"Kami minta penyuluh yang diangkat CPNS itu bekerja keras untuk mewujudkan swasembada beras, namun mereka diberikan masa percobaan selama dua tahun jika tidak menunjukkan disiplin dan kinerja yang baik, maka pemerintah daerah akan berikap tegas untuk memberhentikan CPNS itu," tegas Dede Supriatna.
Dede mengatakan, pemerintah daerah juga akan memperjuangkan para PPL yang belum diangkat CPNS melalui pengusulan dan pengajuan kepada Pemerintah Pusat.
Saat ini, jumlah penyuluh yang berusia di atas 35 tahun tercatat 49 orang dan diharapkan kedepan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja (P3K).
Mereka PPL itu juga sudah mengabdikan selama sembilan tahun dan telah teruji kompetensi bidang pertanian pangan.
Namun demikian, Kabupaten Lebak yang memiliki 340 desa dan lima kelurahan cukup kekurangan tenaga penyuluh dan tidak sesuai dengan revitalisasi penyuluh yang dicanangkan pemerintah.
Idealnya, revitalisasi penyuluh itu satu desa ditugaskan seorang penyuluh.
Sedangkan, tenaga penyuluh yang ada di Kabupaten Lebak sebanyak 133 orang terdiri dari 18 orang berstatus PNS, 31 orang CPNS, 49 orang THL-TB, 35 orang PPL TKK Lebak.
"Kita kekurangan tenaga penyuluh sekitar 215 orang jika mengacu pada revitalisasi penyuluh itu," ujarnya.
Meski kekurangan tenaga penyuluh, kata Dede, tahun ke tahun petani Kabupaten Lebak menjadi daerah lumbung pangan di Provinsi Banten.
Bahkan, produksi beras tahun 2016 Kabupaten Lebak surplus 15 bulan hingga tahun 2018 dengan produksi beras sebanyak 320.000 ton.
Keberhasilan ini, ujar dia, tentu berkat kerja keras tenaga penyuluh,kelompok tani, pemerintah daerah, TNI dan stakeholder lainnya.
Untuk meningkatkan produksi pangan, pemerintah daerah mengintruksikan kepada petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian kecamatan dan Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan kelompok tani agar melaksanakan percepatan tanam.
Apalagi, sepanjang tahun 2017 dikatageorikan cuaca musim basah dengan banyaknya curah hujan di daerah itu.
"Kami menerima laporan percepatan tanam hingga Juli 2017 seluas 52.155 hektare dan jagung seluas 26.854 hektare," katanya.
Samian (50) seorang petani Blok Cibungur Desa Rangkasbitung Timur Kabupaten Lebak menyatakan sebagian besar petani di sini sudah melakukan percepatan tanam karena curah hujan selama beberapa hari terakhir relatif tinggi.
Percepatan tanam ini, ia menggarap tanaman padi seluas satu hektare dengan benih unggul Ciherang.
Seluruh areal persawahan di daerah itu sudah melakukan percepatan tanam sehubungan curah hujan meningkat.
"Kami jika tanam padi pada bulan Juli dipastikan panen Oktober mendatang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017
"Pengangkatan CPNS itu berkat kerja keras pemerintah daerah untuk memperjuangkan kesejahteraan nasib para penyuluh," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak Dede Supriatna di Lebak, Kamis.
Menurut Dede, jumlah PPL dari THL-TB yang diangkat menjadi CPNS tercatat 31 orang dan mereka sudah memiliki kompetensi bidang penyuluh pertanian.
Kebanyakan penyuluh itu rata-rata usia 35 tahun dengan mengabdi selama sembilan tahun berstatus THL-TB.
Pengangkatan para PPL itu tentu diharapkan bisa menyebarluaskan penerapan rekayasa teknologi bidang pertanian guna mendukung kedaulatan pangan nasional juga peningkatan pendapatan ekonomi petani.
Selain itu juga mendukung program nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan swasembada beras.
Penerapan rekayasa teknologi menjadikan kewajiban bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan, seperti petani mengembangkan jejar tanam legowo.
Petani menggunakan pupuk yang berimbang antara organik dan non organik.
Selain itu juga pemakaian benih yang berlabel atau benih unggul agar menghasilkan produksi yang bagus serta tahan terhadap serangan hama maupun penyakit tanaman.
Karena itu, penyuluh harus mampu mengembangkan peningkatan perilaku sikap ketrampilan (PSK) petani guna penerapan rekayasa teknologi tersebut.
"Kami minta penyuluh yang diangkat CPNS itu bekerja keras untuk mewujudkan swasembada beras, namun mereka diberikan masa percobaan selama dua tahun jika tidak menunjukkan disiplin dan kinerja yang baik, maka pemerintah daerah akan berikap tegas untuk memberhentikan CPNS itu," tegas Dede Supriatna.
Dede mengatakan, pemerintah daerah juga akan memperjuangkan para PPL yang belum diangkat CPNS melalui pengusulan dan pengajuan kepada Pemerintah Pusat.
Saat ini, jumlah penyuluh yang berusia di atas 35 tahun tercatat 49 orang dan diharapkan kedepan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja (P3K).
Mereka PPL itu juga sudah mengabdikan selama sembilan tahun dan telah teruji kompetensi bidang pertanian pangan.
Namun demikian, Kabupaten Lebak yang memiliki 340 desa dan lima kelurahan cukup kekurangan tenaga penyuluh dan tidak sesuai dengan revitalisasi penyuluh yang dicanangkan pemerintah.
Idealnya, revitalisasi penyuluh itu satu desa ditugaskan seorang penyuluh.
Sedangkan, tenaga penyuluh yang ada di Kabupaten Lebak sebanyak 133 orang terdiri dari 18 orang berstatus PNS, 31 orang CPNS, 49 orang THL-TB, 35 orang PPL TKK Lebak.
"Kita kekurangan tenaga penyuluh sekitar 215 orang jika mengacu pada revitalisasi penyuluh itu," ujarnya.
Meski kekurangan tenaga penyuluh, kata Dede, tahun ke tahun petani Kabupaten Lebak menjadi daerah lumbung pangan di Provinsi Banten.
Bahkan, produksi beras tahun 2016 Kabupaten Lebak surplus 15 bulan hingga tahun 2018 dengan produksi beras sebanyak 320.000 ton.
Keberhasilan ini, ujar dia, tentu berkat kerja keras tenaga penyuluh,kelompok tani, pemerintah daerah, TNI dan stakeholder lainnya.
Untuk meningkatkan produksi pangan, pemerintah daerah mengintruksikan kepada petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian kecamatan dan Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan kelompok tani agar melaksanakan percepatan tanam.
Apalagi, sepanjang tahun 2017 dikatageorikan cuaca musim basah dengan banyaknya curah hujan di daerah itu.
"Kami menerima laporan percepatan tanam hingga Juli 2017 seluas 52.155 hektare dan jagung seluas 26.854 hektare," katanya.
Samian (50) seorang petani Blok Cibungur Desa Rangkasbitung Timur Kabupaten Lebak menyatakan sebagian besar petani di sini sudah melakukan percepatan tanam karena curah hujan selama beberapa hari terakhir relatif tinggi.
Percepatan tanam ini, ia menggarap tanaman padi seluas satu hektare dengan benih unggul Ciherang.
Seluruh areal persawahan di daerah itu sudah melakukan percepatan tanam sehubungan curah hujan meningkat.
"Kami jika tanam padi pada bulan Juli dipastikan panen Oktober mendatang," katanya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017