Lebak (Antara News) - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mensosialisasikan larangan menangkap benur udang lobster atau anak lobster karena dilindungi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 1/2015.
"Kami berharap pengelola tempat pelelangan ikan (TPI) dan nelayan memahami larangan Peraturan Menteri itu," kata Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Rizal Ardiansyah di Lebak, Rabu.
Kegiatan sosialisasi larangan tangkapan benur lobster bertujuan untuk pelestarian populasi udang tersebut.
Selama ini, banyak pelaku pemasok benur udang diekspor ke luar negeri sehingga berdampak terhadap populasi lobster, kepiting dan rajungan di tanah air.
Bahkan, nelayan pesisir selatan Kabupaten Lebak hingga kini masih ada melakukan penangkapan benur udang lobster.
Meski petugas penegakan hukum telah melakukan penahanan terhadap sindikat penjualan benur udang lobster itu.
Karena itu, pihaknya terus mengoptimalkan sosialisasi agar pengelola TPI dan nelayan tidak menangkap benur lobster.
"Melalui sosialisasi larangan tangkapan benur lobster ini diharapkan nelayan tidak terlibat hukum," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah daerah terus mengoptimalkan sosialisasi larangan tangkapan benur udang lobster dengan panjang di bawah delapan sentimeter dan berat 200 gram, termasuk telur udang itu.
Ia mengajak nelayan dapat melestarikan benur lobster agar berkembang di pesisir selatan Lebak yang berhadapan dengan Perairan Samudera Hindia.
"Kami berharap nelayan dapat melindungi habitat udang lobster kecil juga telurnya agar pesisir selatan Lebak menjadikan kawasan populasi udang lobster," ujarnya.
Kepala TPI Binuangeun Kabupaten Lebak Ahmad Hadi mengatakan pihaknya mendukung larangan tangkapan benur dan telur lobster sesuai dengan kebijakan pemerintah guna pelestarian populasi udang tersebut.
"Kami sudah menyampaikan surat imbauan ke 11 TPI agar nelayan tidak menangkap benur maupun telur benur lobster," katanya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017