Muktamar Pemikiran Nahdlatul Ulama (NU) 2023 yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (1/12)-Minggu (3/12), menghasilkan 11 poin keputusan berdasar tukar gagasan kader NU lintas generasi, akademisi, aktivis, hingga organisasi masyarakat.
"Hasil pokok-pokok pikiran dalam Muktamar Pemikiran NU kami harapkan nanti akan menjadi panduan kita atau paling tidak menjadi arah yang ingin kita tuju," ujar Steering Committee (SC) Muktamar Pemikiran NU Rumadi Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan poin pertama menyangkut politik. Muktamar Pemikiran NU tidak memiliki pretensi politik untuk terlibat dalam dukung-mendukung pada politik elektoral.
Baca juga: Dalam Pilpres 2024. PBNU larang semua pihak bawa nama NU
Kedua, muktamar tersebut disebut sebagai "Muktamar Pemikiran" karena ruang publik saat ini, khususnya di media sosial, sering dilakukan secara instan, emosional, dan cepat, tetapi dangkal.
"Ketiga, perlunya mengusahakan adanya ruang percakapan yang lebih mendalam dan serius tentang berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini, di tengah-tengah pendangkalan komunikasi dan pemiskinan ide," katanya.
Poin keempat, kata dia, perlunya membawa kembali tema tentang masyarakat ke tengah-tengah percakapan publik, melihat adanya tantangan-tantangan bahkan ancaman terhadap lembaga masyarakat.
Kelima, bentuk masyarakat harus menjadi tema terbuka yang diperbincangkan oleh semua pihak. Apabila berhasil dirumuskan, harus merupakan bentuk yang terbuka (open society), bukan tertutup yang mengeksklusi yang lain.
Baca juga: Ketum PBNU harap penetapan biaya haji tidak beratkan jamaah
Keenam, harus ada nilai-nilai yang mendasari bentuk masyarakat apapun yang akan dibayangkan di masa depan, seperti kejujuran, amanah dan memenuhi janji, keadilan, kerja sama, dan konsistensi.
Ketujuh, apapun bentuk masyarakat yang akan dirumuskan di masa depan itu, kedudukan utama harus diberikan kepada manusia.
"Masyarakat yang dibayangkan di masa depan adalah masyarakat manusia dan manusia harus menempati posisi sentral," katanya.
Kedelapan, meskipun gambaran masyarakat di masa depan adalah yang berposisi sebagai sentral, tapi tidak berarti aspek ekologis harus diabaikan.
Baca juga: Erick Thohir bakal diangkat jadi Ketua Lakpesdam PBNU
Kesembilan, perkembangan yang cepat dalam bidang kecerdasan buatan perlu terus dicermati. Perkembangan-perkembangan ini tidak perlu dicurigai, apalagi ditakuti.
"Karena adanya unsur ilahiah dalam diri manusia dan karena kemuliaan derajat yang diberikan oleh Allah SWT. kepadanya, manusia akan bisa mengarahkan perkembangan dalam kecerdasan buatan," kata dia.
Kesepuluh, masyarakat di masa depan harus berlandaskan pada sejumlah visi yakni keterbukaan, keadilan, penghormatan pada keragaman, akhlak mulia, keluarga dan pengasuhan anak, pendidikan anak, hingga kesetaraan.
Kesebelas, Muktamar Pemikiran tak menolak secara total modernitas, modernisasi, dan perkembangan sosial, tapi turut merumuskan sikap terhadap perkembangan itu.
Baca juga: Ketum PBNU minta capres-cawapres tak atasnamakan NU di pilpres
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Hasil pokok-pokok pikiran dalam Muktamar Pemikiran NU kami harapkan nanti akan menjadi panduan kita atau paling tidak menjadi arah yang ingin kita tuju," ujar Steering Committee (SC) Muktamar Pemikiran NU Rumadi Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan poin pertama menyangkut politik. Muktamar Pemikiran NU tidak memiliki pretensi politik untuk terlibat dalam dukung-mendukung pada politik elektoral.
Baca juga: Dalam Pilpres 2024. PBNU larang semua pihak bawa nama NU
Kedua, muktamar tersebut disebut sebagai "Muktamar Pemikiran" karena ruang publik saat ini, khususnya di media sosial, sering dilakukan secara instan, emosional, dan cepat, tetapi dangkal.
"Ketiga, perlunya mengusahakan adanya ruang percakapan yang lebih mendalam dan serius tentang berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini, di tengah-tengah pendangkalan komunikasi dan pemiskinan ide," katanya.
Poin keempat, kata dia, perlunya membawa kembali tema tentang masyarakat ke tengah-tengah percakapan publik, melihat adanya tantangan-tantangan bahkan ancaman terhadap lembaga masyarakat.
Kelima, bentuk masyarakat harus menjadi tema terbuka yang diperbincangkan oleh semua pihak. Apabila berhasil dirumuskan, harus merupakan bentuk yang terbuka (open society), bukan tertutup yang mengeksklusi yang lain.
Baca juga: Ketum PBNU harap penetapan biaya haji tidak beratkan jamaah
Keenam, harus ada nilai-nilai yang mendasari bentuk masyarakat apapun yang akan dibayangkan di masa depan, seperti kejujuran, amanah dan memenuhi janji, keadilan, kerja sama, dan konsistensi.
Ketujuh, apapun bentuk masyarakat yang akan dirumuskan di masa depan itu, kedudukan utama harus diberikan kepada manusia.
"Masyarakat yang dibayangkan di masa depan adalah masyarakat manusia dan manusia harus menempati posisi sentral," katanya.
Kedelapan, meskipun gambaran masyarakat di masa depan adalah yang berposisi sebagai sentral, tapi tidak berarti aspek ekologis harus diabaikan.
Baca juga: Erick Thohir bakal diangkat jadi Ketua Lakpesdam PBNU
Kesembilan, perkembangan yang cepat dalam bidang kecerdasan buatan perlu terus dicermati. Perkembangan-perkembangan ini tidak perlu dicurigai, apalagi ditakuti.
"Karena adanya unsur ilahiah dalam diri manusia dan karena kemuliaan derajat yang diberikan oleh Allah SWT. kepadanya, manusia akan bisa mengarahkan perkembangan dalam kecerdasan buatan," kata dia.
Kesepuluh, masyarakat di masa depan harus berlandaskan pada sejumlah visi yakni keterbukaan, keadilan, penghormatan pada keragaman, akhlak mulia, keluarga dan pengasuhan anak, pendidikan anak, hingga kesetaraan.
Kesebelas, Muktamar Pemikiran tak menolak secara total modernitas, modernisasi, dan perkembangan sosial, tapi turut merumuskan sikap terhadap perkembangan itu.
Baca juga: Ketum PBNU minta capres-cawapres tak atasnamakan NU di pilpres
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023