PEMKAB Lebak Butuh Bimbingan Kementrian PANRB

Lebak ( Antara News) - Pemerintahan Kabupaten Lebak membutuhkan bimbingan dari tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk meluruskan pemahaman tentang sasaran indikator dan perjanjian kinerja yang masih berorientasi pada "output" menjadi "outcomes".

"Kami tentu sangat memerlukan bimbingan itu," kata Bupati Lebak Iti Octavia saat mengikuti acara pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lebak, Jumat.

Menurut Bupati, pra evaluasi SAKIP wajib diikuti oleh seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar terwujud "good goverment" atau pemerintahan bersih.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih tentu pelayanan SKPD bersangkutan harus meningkatkan kualitas.

Sebab, pemerintah sebagai pelayan masyarakat sehingga benar-benar memberikan layanan publik yang baik.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk menunjang visi dan misi sehingga harus sinergis dengan program SKPD tersebut.

Selain itu juga berupaya menerapkan "money follow" program sebagai dasar penggunaan anggaran.

"Kami berharap Kementerian PANRB dapat membimbing bagaimana bisa mencapai pemerintahan yang bersih dan berkualitas sebagai pelayan publik," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenetrian PANRB Ronald Andrea Annas mengatakan nilai evaluasi SAKIP bukan suatu kompetisi,tetapi sebagai bentuk motivasi dalam menghindari pemborosan anggaran guna meningkatkan pelayanan publik dan fokus terhadap kinerja.

"Tidak cukup hanya kerja saja, tapi harus berkinerja," katanya.

Ia mengatakan, Kementerian PANRB untuk menindaklanjuti PP nomor 60 tahun 2008 dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 29 tahun 2014 telah melakukan pembinaan kepada seluruh instansi pemerintah, yakni dalam bentuk SSAKIP).

Pemborosan yang terjadi pada instansi pemerintah dapat dilakukan pencegahan jika implementasi SAKIP telah diterapkan secara konsisten sejak perencanaan dan penganggaran.

"Saya kira  implementasi SAKIP akan mengarahkan penganggaran yang berbasis kepada "outcomes"," katanya.