Banten Diminta Perbaiki Tata Kelola Pendidikan

Serang, (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten diminta memperbaiki tata kelola pendidikan, terutama peningkatan kompetensi guru serta distribusi guru ke daerah-daerah yang masih kurang.

Wakil Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten Prof Dr Dodi Nandika di Serang, Sabtu mengatakan, gubernur Banten dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Banten harus bisa melakukan pemetaan terutama pada masalah kompetensi guru, distribusi guru serta melakukan perbaikan sekolah-sekolah yang rusak.

"Terutama yang harus diperhatikan adalah sekolah SMK karena sekarang ini menjadi kewenangan gubernur dengan adanya UU yang baru ini," kata Dodi.

Menurut Guru Besar IPB ini, Pemprov Banten harus segera melakukan pemetaan guru dan SMK yang sudah produktif dan penguatan SMK dengan 'Teaching Factory'.

"Gubernur juga bisa mengeluarkan beasiswa untuk sertifikasi lulusan SMK. Kalau lulusan SMK itu harus bersertifikat, kalau ahli las atau ahli roti ya harus benar-benar ahli dan memiliki sertifikat," kata mantan Sekjen Dediknas tersebut.

Ia mengatakan, seharusnya gubernur atau OPD terkait menyiapkan anggaran bagi sertifikasi siswa yang akan lulus SMK. Sehingga disaat keluar sekolah sudah benar-benar siap masuk ke dunia kerja.

"Jadi disaat siswa kelas tiga SMK, harus disiapkan anggaran untuk sertifikasi ke lembaga yang memiliki kualifikasi untuk mengeluarkan sertifikat," kata Dodi.

Menurutnya, sertifikasi yang dikeluarkan tersebut juga harus berstandar internasional, sehingga jika ada kesempatan di luar negeri bisa memenuhi kualifikasi karena sudah standar internasional.

"Nanti kalau ada lowongan di luar negeri lulusan SMK di Banten bisa masuk karena memenuhi kualifikasi," katanya.

Dodi juga menyarankan agar pemprov Banten bersama kabupaten/kota melakukan terobosan-terobosan dalam pemenuhan anggaran untuk pendidikan, mengingat kondisi saat ini secara riil anggaran pendidikan tersebut masih rendah.