Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Fahrul Muzaqqi menilai peluang terealisasinya duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sulit terjadi lantaran terkendala sejumlah faktor.
"Pertama partai politik, kedua tingkat elektabilitas, ketiga faktor historis, dan keempat kombinasi nasionalis religius," kata Fahrul kepada ANTARA melalui sambungan telepon di Surabaya, Senin.
Dia menjelaskan faktor partai politik, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Dua partai itu disebutnya sama-sama memiliki basis masa yang besar dan menginginkan menjadi pemenangan pada di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tidak semata-mata ambisi dari Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, tetapi lebih kepada kekuatan partai yang menurut saya realistis dari kedua belah pihak," ujarnya.
Baca juga: Ganjar Pranowo silaturahmi dengan tokoh agama di Tangerang
Faktor kedua, lanjut dia, melihat dari tingkat elektabilitas Ganjar dan Pranowo, sebab dua sosok bakal calon presiden itu sama-sama memiliki persentase angka yang sama-sama kuat.
"Artinya selisih elektabilitas dari satu bakal calon presiden dengan lainnya tidak signifikan, kalau dalam kajian survei masih dianggap setara, jadi saling berpotensi menyalip," ucapnya.
Sedangkan aspek historis melihat pada rekam jejak Prabowo Subianto yang sudah punya pengalaman terjun sebagai peserta di dua edisi Pilpres, yakni tahun 2014 dan 2019.
"Tentu gengsi dan berat kalau beliau merelakan menjadi wakilnya Pak Ganjar," kata Fahrul.
Baca juga: Kata politisi PDIP, nyaris mustahil Ganjar jadi cawapres
Ganjar disebutnya juga tak rela jika dijadikan sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo, sebab Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partai sedang mengincar target hattrick atau tiga kali kemenangan di pilpres.
"Jadi, Prabowo maupun Ganjar tidak berada di posisi kedua atau bukan sebagai bakal calon wakil presiden tetapi di posisi pertama," tuturnya
Fahrul menyatakan kecilnya peluang dua sosok itu disatukan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden juga karena keduanya bukan merupakan representasi kalangan religius, namun nasionalis.
"Biasanya dalam konteks pilpres kombinasi nasionalis dan religius dan Islam. Ideologi keduanya sama-sama nasionalis," kata dia.
Dia menambahkan, ketika keduanya disatukan malah berpotensi membuka peluang kemenangan bagi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau "AMIN".
"Prabowo dan Ganjar disatukan justru memberikan ceruk bagi Anies-Muhaimin yang mengambil ranah keagamaan," ucap dia.
Baca juga: Tiga kabupaten/kota di Banten sudah lakukan penertiban APK
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Persiapan pemilu, warga binaan Rutan Serang jalani perekaman E-KTP
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Pertama partai politik, kedua tingkat elektabilitas, ketiga faktor historis, dan keempat kombinasi nasionalis religius," kata Fahrul kepada ANTARA melalui sambungan telepon di Surabaya, Senin.
Dia menjelaskan faktor partai politik, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Dua partai itu disebutnya sama-sama memiliki basis masa yang besar dan menginginkan menjadi pemenangan pada di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tidak semata-mata ambisi dari Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, tetapi lebih kepada kekuatan partai yang menurut saya realistis dari kedua belah pihak," ujarnya.
Baca juga: Ganjar Pranowo silaturahmi dengan tokoh agama di Tangerang
Faktor kedua, lanjut dia, melihat dari tingkat elektabilitas Ganjar dan Pranowo, sebab dua sosok bakal calon presiden itu sama-sama memiliki persentase angka yang sama-sama kuat.
"Artinya selisih elektabilitas dari satu bakal calon presiden dengan lainnya tidak signifikan, kalau dalam kajian survei masih dianggap setara, jadi saling berpotensi menyalip," ucapnya.
Sedangkan aspek historis melihat pada rekam jejak Prabowo Subianto yang sudah punya pengalaman terjun sebagai peserta di dua edisi Pilpres, yakni tahun 2014 dan 2019.
"Tentu gengsi dan berat kalau beliau merelakan menjadi wakilnya Pak Ganjar," kata Fahrul.
Baca juga: Kata politisi PDIP, nyaris mustahil Ganjar jadi cawapres
Ganjar disebutnya juga tak rela jika dijadikan sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo, sebab Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partai sedang mengincar target hattrick atau tiga kali kemenangan di pilpres.
"Jadi, Prabowo maupun Ganjar tidak berada di posisi kedua atau bukan sebagai bakal calon wakil presiden tetapi di posisi pertama," tuturnya
Fahrul menyatakan kecilnya peluang dua sosok itu disatukan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden juga karena keduanya bukan merupakan representasi kalangan religius, namun nasionalis.
"Biasanya dalam konteks pilpres kombinasi nasionalis dan religius dan Islam. Ideologi keduanya sama-sama nasionalis," kata dia.
Dia menambahkan, ketika keduanya disatukan malah berpotensi membuka peluang kemenangan bagi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau "AMIN".
"Prabowo dan Ganjar disatukan justru memberikan ceruk bagi Anies-Muhaimin yang mengambil ranah keagamaan," ucap dia.
Baca juga: Tiga kabupaten/kota di Banten sudah lakukan penertiban APK
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Persiapan pemilu, warga binaan Rutan Serang jalani perekaman E-KTP
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023