IPA: Perlu Reformasi Kebijakan Bangkitkan Industri Migas

Jakarta (Antara News) - Indonesian Petroleum Association (IPA) dalam rapat umum tahunan merekomendasikan perlunya segera dilakukan reformasi kebijakan sebagai upaya membangkitkan kembali industri minyak dan gas (Migas).

"Harga minyak mentah dunia diperkirakan pada tahun-tahun mendatang masih tertekan. Kondisi ini perlu disikapi serius oleh pemangku kepentingan dengan melakukan reformasi terhadap aturan terkait di industri migas sehingga menarik investor untuk datang ke Indonesia," kata Presiden IPA, Christina Verchere  di Jakarta, Rabu.

Menurut Christina, reformasi peraturan dan kebijakan fiskal dalam negeri merupakan salah satu upaya yang diyakini dapat membangkitkan kembali industri migas di Indonesia.

Dijelaskannya, upaya Pemerintah Indonesia untuk menarik banyak investasi masuk ke dalam negeri sudah terlihat dengan banyaknya perubahan peraturan terkait, tetapi di sisi lain masih banyak tantangan dari para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kepentingan berbeda.

Christina mengakui IPA dan Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak diskusi dan pertemuan untuk membahas mengenai reformasi peraturan dan kebijakan fiskal sepanjang tahun 2016.

"Ke depan, kami akan terus bersama Pemerintah untuk mencari formula dan implementasi yang tepat guna memperbaiki iklim investasi migas di Indonesia," tegasnya.

Beberapa hal yang menjadi diskusi antara IPA dan Pemerintah Indonesia selama kurun waktu 2016 di antaranya Revisi PP 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, FGD terkait Tata Kelola Gas, Pengembangan Lapangan Laut Dalam, Penyederhanaan Perijinan, Implementasi Permen ESDM 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional, dan masukan untuk draft UU Migas yang baru.

Dalam agenda Rapat Umum Tahunan kali ini IPA  menentukan Susunan Dewan Direksi dan Pengawas yang akan bertugas untuk periode Tahun 2017. Adapun susunannya sebagai berikut:

Posisi Supervisory Board dijabat Evita Herawati Legowo (Director General of Oil & Gas of the Ministry of Energy and Mineral Resources 2008 - 2012). Sedangkan Board of Directory dijabat Christina Verchere (BP Indonesia) President, Dan L. Wieczynzki (ExxonMobil Indonesia) Vice President,  Bijan Agarwal  (ConocoPhillips Indonesia) Vice President, Ronald Gunawan (PT Medco E&P Indonesia) Secretary, Luca de Caro (ENI Indonesia) Treasurer, I. Tenny Wibowo (Santos) Director, Hardy Pramono (Total E&P Indonesie) Director, Gunung Sardjono Hadi (Pertamina) Director, Charles A. Taylor (Chevron Indonesia Company) Director, Nico Muhyiddin (INPEX) Director, Sammy Hamzah (Ephindo) Director, Tumbur Parlindungan (Saka Indonesia Pangkah Ltd.) Director, dan Gong Bencai (Petrochina) Director.

Para Direksi dan Pengawas tersebut mulai efektif bekerja pada 7 Desember 2016 dengan dibantu oleh 13 komite yang ada.

IPA  merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada 1972 dan merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Saat ini, IPA memiliki anggota yang terdiri dari tiga kategori, yaitu 47 anggota perusahaan migas, 118 anggota perusahaan penunjang, dan hampir 1.000 orang anggota professional migas.

IPA didirikan untuk memastikan potensi hidrokarbon di Indonesia akan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor dan pemerintah pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Sebagai mitra pemerintah, IPA berfungsi memajukan industry hulu minyak dan gas bumi di Indonesia melalui penyusunan kebijakan yang tepat dan sekaligus memfasilitasi konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di antara para pemangku kepentingan, pemerintah dan instansi-instansi lainnya.