Dishub Banten Usulkan Rp165 Miliar APBD 2017

Serang, 23/11 (Antara) - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Banten mengusulkan alokasi anggaran belanja di SKPD tersebut dalam APBD Banten 2017 sebesar Rp165 miliar, terutama untuk kelengkapan markah jalan provinsi.

Kepala Dishubkominfo Banten Revri Aroes di Serang, Rabu, mengatakan kebutuhan anggaran di Dishub Banten dalam APBD 2017 paling besar untuk melengkapi rambu-rambu dan markah jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten yakni sekitar 850 Km.

Dari panjang jalan provinsi tersebut, yang sudah dipasang rambu-rambu baru sekitar 30 persen.

"Kebutuhan saat ini peralatan-peralatan di atas jalan seperti Penerangan Jalan Umum (PJU) gadril (pagar pembatas jalan) dan rambu-rambu seperti kaca cembung. Saat ini jalan provinsi baru sekitar 30 persen yang memiliki rambu," kata Revri.

Ia mengatakan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Banten dalam APBD 2017, pihaknya mengajukan untuk skala prioritas dalam pengadaan markah jalan tersebut dengan mengajukan anggaran sekitar Rp165 miliar termasuk kebutuhan lainnya.

Namun demikian yang disetujui dalam pagu sementara APBD Banten 2017 untuk Dishubkominfo hanya Rp47 miliar.

"Markah jalan yang tadinya menjadi tanggung jawab DBMTR, mulai 2017 diserahkan ke Dishub, jadi kebutuhannya bertambah," katanya.

Sementara itu Kepala Bappeda Banten Hudaya mengatakan pemangkasan anggaran pada APBD 2017 dari yang diusulkan masing-masing SKPD tidak hanya terjadi di Dinas Perhubungan, tetapi hampir semua SKPD dilakukan pemangkasan dari usulan sementara rata-rata sekitar 8 persen.

Pemangkasan tersebut dilakukan untuk dialokasikan pada program-program prioritas salah satunya terkait dengan pendidikan karena adanya pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

"Semua SKPD boleh menyampaikan usulan anggaran, tapi harus melihat skala prioritas dan kemampuan anggaran. Jadi pemangkasan itu bukan dilakukan oleh Bappeda, tetapi hasil konsultasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Semua memang harus prioritas, tetapi harus melihat kemampuan anggaran dan selaras antara RPJMD dengan program dan indikator kinerja," kata Hudaya.  

Ia mengaku pembahasan RAPBD 2017 belum final karena masih dilakukan pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran DPRD Banten.