Indonesia dan Thailand punya potensi besar di industri kecantikan
Indonesia dan Thailand memiliki potensi besar di industri kecantikan terlihat dari tindak lanjut kegiatan temu bisnis di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada 25 Juli.
Pertemuan ini menyadarkan pelaku di bisnis kecantikan kedua negara tentang potensi yang besar dan menguntungkan, jika mampu memanfaatkan peluang kolaborasi dan kerja sama.
Acara tersebut diselenggarakan sebagai wujud kerjasama antara Kedutaan Besar Thailand di Jakarta, diwakili oleh Minister of Counsellor Kantor Urusan Perdagangan Internasional Kedubes Thailand sekaligus Direktur Thai Trade Centre di Jakarta, Indonesia, Mrs. Hataichanok Sivara, dengan PT ICP Cipta Prima.
Baca juga: Kolaborasi Thailand dan Indonesia di sektor kosmetik bisa tumbuhkan industri
Seminar dihadiri oleh kurang lebih 19 perwakilan perusahaan kosmetik dan perawatan tubuh dari Thailand dalam rangkaian kegiatan misi dagang ke Indonesia khusus untuk produk kosmetik dan health care.
Hadir dari Indonesia, para narasumber dari perwakilan Pemerintah Indonesia dan dunia usaha yang diwakili oleh pengusaha yang tergabung dalam KADIN DKI, KADIN Indonesia, sejumlah asosiasi dunia usaha seperti Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK), serta Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi).
Narasumber dari Pemerintah adalah Dra. Dwiana Andayani, Apt selaku Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI serta Fertiana Santy, MPPM, Ph.D selaku Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI.
Direktur Thai Trade Center Jakarta, Hataichanok Sivara, berharap bahwa acara "Thailand Cosmetics & Personal Care Business Matching" dapat menghasilkan terjadinya jalinan koneksi bisnis antara Indonesia dan Thailand, yang diharapkan akan berkembang lebih kuat dengan diadakannya event ini.
Regulasi
Dra. Dwiana Andayani, Apt selaku Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengemukakan bahwa untuk melindungi kepentingan konsumen terkait dengan produk-produk kosmetik, maka Pemerintah mengharuskan industri dan importir melakukan proses notifikasi.
"Maka terhitung mulai 1 Januari 2011 sejak diterapkannya harmonisasi di negara-negara ASEAN, saat itulah mulai berlakunya proses notifikasi untuk produk-produk kosmetik. Artinya perusahaan bertanggung jawab menghasilkan produk-produk kosmetik yang diyakini memenuhi standar keamanan (safety), memenuhi kualitas mutu produk (quality), menghasilkan keuntungan (benefit), dan memenuhi ketentuan label," papar Dwiana.
Sejalan dengan berkembangnya pasar kosmetika di Indonesia, maka jumlah produk yang dinotifikasi ke BPOM selalu bertambah selama tiga tahun terakhir. Jika di tahun 2021 notifikasinya mencapai 96.611 produk maka di tahun 2022 meningkat menjadi 98.310 produk. Selama tahun 2023 hingga bulan Juni 2023 notifikasi sudah mencapai 51.390.
Adapun notifkasi untuk produk kosmetika Thailand yang berasal dari 78 industri di Thailand dan 72 importirnya di Indonesia juga sudah mencapai 3.186 notifikasi produk di BPOM. "Indonesia amat terbuka akan masuknya produk kosmetik dari luar dan juga dari Thailand," tukasnya.
Sementara itu Fertiana Santy, MPPM, Ph.D selaku Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI berbicara seputar produk kosmetik halal di Indonesia.
Dalam pertemuan G20 beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo mengemukakan di tahun 2024, Indonesia berpotensi menjadi global hub bagi produk-produk halal, mengingat besarnya dukungan ekosistem dan industri yang menjadi mesin penggerak bangkitnya ekonomi nasional menuju Indonesia maju.
Baca juga: Temu bisnis industri kosmetik Thailand digelar di Jakarta
Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Perindustrian memperkirakan potensi nilai dari produk-produk halal beserta peluang pasar dan kegiatan ekonominya akan mencapai US$303 miliar pada 2022. Saat ini konsumsi masyarakat Muslim terhadap produk-produk halal sendiri mencapai 3,1 persen menjadi US$2,3 triliun nantinya sampai 2024.
Di tengah berbagai hambatan geopolitik dan pandemi COVID-19, kebutuhan Indonesia untuk memaksimalkan sektor ekonomi dan juga keketuaan Indonesia sebagai Chairman ASEAN di 2023 ini, menjadi katalis bagi perkembangan ekonomi global secara inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan regional ASEAN.
Melihat potensi konsumsi produk-produk halal yang cukup besar, isu halal dapat menjadi hambatan teknis di bidang perdagangan, sehingga untuk itu pemerintah juga menggalang berbagai kerjasama untuk me-rebranding Halal Indonesia dengan berbagai lembaga kerjasama antara negara baik di dalam dan di luar negeri, sehingga pandangan atau oritentasinya menjadi “Halal Itu Baik (MyHalalMyBaik)“.
BPJPH memandang halal dari berbagai perspektif baik dari sisi ekonomi, halal ditujukan untuk setiap orang dan bagi mereka baik yang yakin dan percaya maupun yang tidak percaya. Karena halal sendiri mengacu pada segi (aspek) kesehatan, keamanan produk (safety), kebersihan (cleanliness), keberlangsungan (sustainability) dan integritas (integrity).
Penyelenggaraan "Thailand Cosmetics & Personal Care Business Matching" mendapat sambutan positif. Selain mendapatkan pengetahuan yang berharga, para peserta juga dengan antusias menjalin hubungan untuk berkolaborasi dalam bisnis masa depan.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Indonesia dan Thailand memiliki potensi besar di industri kecantikan terlihat dari tindak lanjut kegiatan temu bisnis di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada 25 Juli.
Pertemuan ini menyadarkan pelaku di bisnis kecantikan kedua negara tentang potensi yang besar dan menguntungkan, jika mampu memanfaatkan peluang kolaborasi dan kerja sama.
Acara tersebut diselenggarakan sebagai wujud kerjasama antara Kedutaan Besar Thailand di Jakarta, diwakili oleh Minister of Counsellor Kantor Urusan Perdagangan Internasional Kedubes Thailand sekaligus Direktur Thai Trade Centre di Jakarta, Indonesia, Mrs. Hataichanok Sivara, dengan PT ICP Cipta Prima.
Baca juga: Kolaborasi Thailand dan Indonesia di sektor kosmetik bisa tumbuhkan industri
Seminar dihadiri oleh kurang lebih 19 perwakilan perusahaan kosmetik dan perawatan tubuh dari Thailand dalam rangkaian kegiatan misi dagang ke Indonesia khusus untuk produk kosmetik dan health care.
Hadir dari Indonesia, para narasumber dari perwakilan Pemerintah Indonesia dan dunia usaha yang diwakili oleh pengusaha yang tergabung dalam KADIN DKI, KADIN Indonesia, sejumlah asosiasi dunia usaha seperti Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK), serta Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi).
Narasumber dari Pemerintah adalah Dra. Dwiana Andayani, Apt selaku Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI serta Fertiana Santy, MPPM, Ph.D selaku Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI.
Direktur Thai Trade Center Jakarta, Hataichanok Sivara, berharap bahwa acara "Thailand Cosmetics & Personal Care Business Matching" dapat menghasilkan terjadinya jalinan koneksi bisnis antara Indonesia dan Thailand, yang diharapkan akan berkembang lebih kuat dengan diadakannya event ini.
Regulasi
Dra. Dwiana Andayani, Apt selaku Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengemukakan bahwa untuk melindungi kepentingan konsumen terkait dengan produk-produk kosmetik, maka Pemerintah mengharuskan industri dan importir melakukan proses notifikasi.
"Maka terhitung mulai 1 Januari 2011 sejak diterapkannya harmonisasi di negara-negara ASEAN, saat itulah mulai berlakunya proses notifikasi untuk produk-produk kosmetik. Artinya perusahaan bertanggung jawab menghasilkan produk-produk kosmetik yang diyakini memenuhi standar keamanan (safety), memenuhi kualitas mutu produk (quality), menghasilkan keuntungan (benefit), dan memenuhi ketentuan label," papar Dwiana.
Sejalan dengan berkembangnya pasar kosmetika di Indonesia, maka jumlah produk yang dinotifikasi ke BPOM selalu bertambah selama tiga tahun terakhir. Jika di tahun 2021 notifikasinya mencapai 96.611 produk maka di tahun 2022 meningkat menjadi 98.310 produk. Selama tahun 2023 hingga bulan Juni 2023 notifikasi sudah mencapai 51.390.
Adapun notifkasi untuk produk kosmetika Thailand yang berasal dari 78 industri di Thailand dan 72 importirnya di Indonesia juga sudah mencapai 3.186 notifikasi produk di BPOM. "Indonesia amat terbuka akan masuknya produk kosmetik dari luar dan juga dari Thailand," tukasnya.
Sementara itu Fertiana Santy, MPPM, Ph.D selaku Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI berbicara seputar produk kosmetik halal di Indonesia.
Dalam pertemuan G20 beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo mengemukakan di tahun 2024, Indonesia berpotensi menjadi global hub bagi produk-produk halal, mengingat besarnya dukungan ekosistem dan industri yang menjadi mesin penggerak bangkitnya ekonomi nasional menuju Indonesia maju.
Baca juga: Temu bisnis industri kosmetik Thailand digelar di Jakarta
Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Perindustrian memperkirakan potensi nilai dari produk-produk halal beserta peluang pasar dan kegiatan ekonominya akan mencapai US$303 miliar pada 2022. Saat ini konsumsi masyarakat Muslim terhadap produk-produk halal sendiri mencapai 3,1 persen menjadi US$2,3 triliun nantinya sampai 2024.
Di tengah berbagai hambatan geopolitik dan pandemi COVID-19, kebutuhan Indonesia untuk memaksimalkan sektor ekonomi dan juga keketuaan Indonesia sebagai Chairman ASEAN di 2023 ini, menjadi katalis bagi perkembangan ekonomi global secara inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan regional ASEAN.
Melihat potensi konsumsi produk-produk halal yang cukup besar, isu halal dapat menjadi hambatan teknis di bidang perdagangan, sehingga untuk itu pemerintah juga menggalang berbagai kerjasama untuk me-rebranding Halal Indonesia dengan berbagai lembaga kerjasama antara negara baik di dalam dan di luar negeri, sehingga pandangan atau oritentasinya menjadi “Halal Itu Baik (MyHalalMyBaik)“.
BPJPH memandang halal dari berbagai perspektif baik dari sisi ekonomi, halal ditujukan untuk setiap orang dan bagi mereka baik yang yakin dan percaya maupun yang tidak percaya. Karena halal sendiri mengacu pada segi (aspek) kesehatan, keamanan produk (safety), kebersihan (cleanliness), keberlangsungan (sustainability) dan integritas (integrity).
Penyelenggaraan "Thailand Cosmetics & Personal Care Business Matching" mendapat sambutan positif. Selain mendapatkan pengetahuan yang berharga, para peserta juga dengan antusias menjalin hubungan untuk berkolaborasi dalam bisnis masa depan.
Editor : Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023