BPKP Sarankan Banten Tambah SDM Perbaiki Aset

Serang (Antara News) - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan Pemerintah Provinsi Banten, menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan latar belakang akuntansi untuk mempercepat pembenahan asset yang bermasalah.

"Bagusnya Pemprov Banten menambah SDM yang faham dalam akunting. Kalau tidak bisa merekrut yang baru, kan bisa disekolahkan," kata Kepala BPKP Perwakilan Banten Rizal Sihite usai bertemu Gubernur Banten di Serang, Senin.

Pihaknya menyarankan agar Pemprov Banten segera memperbaiki aset-aset yang bermasalah, karena masalah tersebut akan selalu menjadi ganjalan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK.

"Selama ini kita juga akan lakukan pendampingan terus agar persoalan aset-aset ini seperti dokumen yang bermasalah sejak beberapa tahun lalu bisa segera diperbaiki," kata Rizal.

Menurutnya, BPKP Banten yang merupakan pendamping memiliki tugas memberikan pendampingan dan masukan kepada Pemprov Banten, agar laporan keuangan Pemprov Banten bisa lebih baik.

"Pemprov Banten coba untuk membuka komunikasi secara intens dengan BPKP dan BPK Banten, untuk mendapatkan masukan terkait dengan laporan keuangan dan aset," kata Rizal.

Ia menilai, kondisi saat ini Pemprov Banten tidak memiliki akuntan yang memadai, sehingga banyak laporan keuangan dan aset yang menjadi temuan BPK.

"Selama ini prosedurnya mungkin belum ditempuh, kita hanya mendampingi saja dan memberikan saran kalau diminta," kata Rizal.

Permasalahan dalam aset tersebut, kata dia, bukan hanya dokumennya serta kepemilikan aset tersebut, tetapi bagaimana cara menjelaskan dan melaporkan aset karena ada standar-standar yang harus dipenuhi.

"Misalnya aset situ yang berasal dari Jawa Barat, kalau memang dokumennya belum lengkap, bisa tidak masuk di aktiva modal tapi bisa masuk aktiva lain-lain," kata Rizal.

Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya saran-saran dari BPKP dan juga BPK, Pemprov Banten harus bisa menjalankannya sehingga laporan keuangan mendapatkan opini yang lebih baik.

Kepala Inspektorat Banten Takro Jaka Rooseno mengaku optimistis Pemprov Banten akan mendapatkan opini laporan keuangan yang lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Alasannya, karena sejumlah temuan dan kekeliruan dalam laporan sudah diperbaiki.

"Saat ini inspektorat dengan SKPD terkait sedang berdiskusi, untuk segera melakukan perbaikan sesuai dengan arahan BPK dan BPKP Banten," katanya.

Terkait dengan kekurangan SDM, Ia mengaku, Pemprov Banten juga akan melatih sejumlah pengelola keuangan dan aset untuk paham dengan akuntansi dan standar akuntansi pemerintah.

"Pak Gubernur sangat menyambut baik saran tersebut, dan tentunya kami akan melakukan saran-saran dari BPKP dan BPK," kata Jaka.