Warga Penggusuran KA Bandara Seleksi Pegawai PT. KAI

Tangerang (Antara News) - Sebanyak 16 warga yang rumahnya digusur untuk pembangunan rel Kereta Api Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten, mengikuti seleksi penerimaan pegawai PT. KAI.

Executive Vice President Logistik Development PT KAI, Rochsjid di Tangerang, Selasa, mengatakan, ke-16 warga tersebut saat ini sudah mengikuti tahap tes kesehatan.

Ia menjelaskan, PT.KAI selain melakukan ganti rumah terhadap rumah dan bangunan milik warga untuk pembangunan rel kereta api, juga membuka lowongan kerja bagi warga di PT.KAI.

"Jadi, program ini hanya untuk warga atau anaknya yang rumahnya terkena penggusuran pembangunan rel kereta api," ujarnya.

Bila ke-16 warga ini lolos mengikuti berbagai tahapan seleksi maka akan masuk dalam proses rekrutmen sebagai pegawai PT.KAI.

Diharapkan, dengan adanya pembukaan lowongan pekerjaan ini, bisa mempermudah dalam proses pembebasan lahan.

Apalagi, harga tanah dan bangunan warga yang dibeli oleh PT.KAI, sesuai dengan harga pasaran. Sehingga warga mendapat ganti rugi dengan nominal besar.

"Ada yang mendapatkan ganti rugi mulai dari Rp2 Miliar hingga paling besar dalam tahap keempat yakni Rp7 Miliar," jelasnya.

Tak hanya itu saja, PT.KAI pun akan memperhitungkan bila ada warga yang memiliki usaha jual beli. "Kalau ada yang berdagang dan terkena gusur, akan kita hitung juga," paparnya.

Kereta api Bandara Soekarno - Hatta berangkat dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Bandara sepanjang 36,3 kilometer dengan melewati dan berhenti di Stasiun Sudimara Baru, Stasiun Duri dan Stasiun Batu Ceper dengan waktu tempuh diperkirakan 50 menit.

Jalur 24 kilometernya merupakan jalur yang telah ada, sedangkan 12,3 kilometer merupakan jalur baru yang pembangunannya diperlukan pengadaan tanah.

Sementara itu, jumlah bidang yang diperlukan untuk pembangunan jalur Kereta Api Bandara Soekarno - Hatta adalah 815 bidang seluas 36 hektar meliputi lima kecamatan dan delapan kelurahan.     

Sementara itu, PT KAI telah membayarkan 71 bidang tanah milik warga sejak bulan September hingga kini secara bertahap.