Sekretaris Prodi Administrasi Publik Fisip Universitas Pasundan (Unpas) Rizky Ilhami mendapatkan gelar Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jumat (27/1/2023).
Gelar Doktor itu diraih setelah melakukan penelitian tentang Jejaring Kebijakan dalam Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Dan Miskin (Gebrak Pakumis) di Kabupaten Tangerang.
Dalam kesempatan tersebut, Rizky menjelaskan terkait hasil penelitian yang dia temukan. Berdasarkan penelitian, Rizky menyimpulkan bahwa proses pola hubungan yang terjalin dalam jejaring kebijakan program Gebrak Pakumis belum berjalan sesuai konsep jejaring kebijakan, yang disebabkan oleh kepentingan-kepentingan antar aktor yang tinggi.
”Jadi, penyelesaian permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang masih belum terselesaikan secara merata,” kata Rizky dalam keterangan rilisnya.
Di mana Bappeda Kabupaten Tangerang sebagai leading sector berfokus pada segala bentuk perancanaannya, sementara aktor yang lain saling berkoordinasi untuk persiapan tahap implementasinya. Proses pembangunan dan pengentasan kawasan-kawasan tidak layak huni juga berkaitan erat dengan fungsi-fungsi dari para aktor.
”Seharusnya dalam menentukan target pembangunan pemerintah menjalin hubungan terlebih dahulu untuk memverifikasi terkait pembangunan mana yang akan didahulukan,” ujarnya.
Rizky menemukan bahwa pola hubungan antar aktor masih belum membentuk suatu koalisi yang bisa menguntungkan seluruh pihak, sehingga dibutuhkan cross collaboration actor. Menurutnya, dengan konsep cross collaboration actor dapat memberikan control akan kepentingan-kepentingan dari para aktor yang terlibat, sehingga seluruh aktor yang terlibat akan berfokus pada pencapaian tujuan program ini, tidak hanya kepentingan dari masing-masing aktor saja.
”Hal seperti ini dapat diredam salah satunya dengan koordinasi yang baik antar aktor pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat selaku penerima manfaat. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 tahun 2019 tentang pelaksanaan program Gebrak Pakumis Kabupaten Tangerang ini harus disempurnakan dengan adanya tambahan yang mengatur mengenai kompetensi dari sumber daya manusia pengurus program, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal,” jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Gelar Doktor itu diraih setelah melakukan penelitian tentang Jejaring Kebijakan dalam Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Dan Miskin (Gebrak Pakumis) di Kabupaten Tangerang.
Dalam kesempatan tersebut, Rizky menjelaskan terkait hasil penelitian yang dia temukan. Berdasarkan penelitian, Rizky menyimpulkan bahwa proses pola hubungan yang terjalin dalam jejaring kebijakan program Gebrak Pakumis belum berjalan sesuai konsep jejaring kebijakan, yang disebabkan oleh kepentingan-kepentingan antar aktor yang tinggi.
”Jadi, penyelesaian permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang masih belum terselesaikan secara merata,” kata Rizky dalam keterangan rilisnya.
Di mana Bappeda Kabupaten Tangerang sebagai leading sector berfokus pada segala bentuk perancanaannya, sementara aktor yang lain saling berkoordinasi untuk persiapan tahap implementasinya. Proses pembangunan dan pengentasan kawasan-kawasan tidak layak huni juga berkaitan erat dengan fungsi-fungsi dari para aktor.
”Seharusnya dalam menentukan target pembangunan pemerintah menjalin hubungan terlebih dahulu untuk memverifikasi terkait pembangunan mana yang akan didahulukan,” ujarnya.
Rizky menemukan bahwa pola hubungan antar aktor masih belum membentuk suatu koalisi yang bisa menguntungkan seluruh pihak, sehingga dibutuhkan cross collaboration actor. Menurutnya, dengan konsep cross collaboration actor dapat memberikan control akan kepentingan-kepentingan dari para aktor yang terlibat, sehingga seluruh aktor yang terlibat akan berfokus pada pencapaian tujuan program ini, tidak hanya kepentingan dari masing-masing aktor saja.
”Hal seperti ini dapat diredam salah satunya dengan koordinasi yang baik antar aktor pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat selaku penerima manfaat. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 tahun 2019 tentang pelaksanaan program Gebrak Pakumis Kabupaten Tangerang ini harus disempurnakan dengan adanya tambahan yang mengatur mengenai kompetensi dari sumber daya manusia pengurus program, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal,” jelasnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023