Pemprov Banten Tingkatkan Bantuan Keuangan Daerah

Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten terus meningkatkan bantuan keuangan bagi kabupaten/kota dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah di wilayah Provinsi Banten.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Kurdi Matin di Serang, Kamis mengatakan, jika dilihat secara umum kecenderungan bantuan keuangan dari APBD Banten bagi kabupaten/kota terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kemampuan APBD Banten setiap tahunnya.

"Kedepan kami Pemerintah Provinsi Banten akan memberikan rumusan ataupun ketentuan-ketentuan utnuk mengevaluasi efektifitas dan ketepatan bantuan keuangan tersebut,"kata Kurdi Matin dalam diskusi publik "Menyoal Keberpihakan APBD Banten bagi Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten,". di Serang.

Kurdi mengatakan, bantuan keuangan dari Pemprov Banten untuk delapan kabupaten/kota terus meningkat setiap tahunnya, pada 2011 bantuan keuangan tersebut secara keseluruhan sekitar Rp87 miliar, meningkat pada 2012 menjadi Rp105 miliar, pada 2013 sebesar Rp223 miliar dan pada 2014 sekitar Rp351 miliar.

"Pada tahun berjalan ini bantuan keuangan kabupaten/kota sekitar Rp553 miliar. Kalau untuk 2016 masih dalam pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD,"kata Kurdi dalam diskusi rangkaian HUT ke 8 Tahun Kota Serang tersebut.

Namun demikian, pihaknya mengakui bahwa Pemprov Banten masih memiliki kelemahan dalam mengevaluasi efektivitas dan ketepatan serta menghitung menghitung kebutuhan bantuan keuangan tersebut untuk masing-masing kabupaten/kota.

Sehingga, kata Kurdi, kedepannya harus diberikan rumusan-rumusan dalam pengalokasian bantuan keuangan tersebut supaya lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan usulan dari masing-masing daerah.

"Nanti ada rumusannya, apa alasannya Kota Serang meminta anggaran yang lebih besar. Begitu juga daerah lainnya,"katanya.

Di antara rumusan dalam pengalokasian bantuan keuangan tersebut seperti melihat luas wilayah, jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai konversi PAD, jumlah penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat pengangguran terbuka.

"Nah untuk Kota Serang, nanti bisa ditambahkan kriterianya karena kedudukan Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten,"kata Kurdi.

Sementara itu Wakil Walikota Serang Sulhi Choir mengatakan, dalam usianya ke -8 Tahun Kota Serang dengan kemampuan APBD yang sangat terbatas yakni saat ini hanya sekitar Rp1,057 triliun, berupaay terus melakukan penataan, mengingat Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. namun demikian, masih banyak kekurangan-kekurangan atau kelemahan dalam melakukan penataan tersebut karena keterbatasan kemampuan anggaran.

"Kemampuan PAD Kota Serang saat ini hanya Rp84 miliar, itupun terbagi sekitar Rp44 miliar untuk program pendidikan gratis. Sehingga ini jelas membutuhkan bantuan dari provinsi dalam melakukan penataan. Apalagi Kota Serang sebagai ibukota provinsi,"kata Sulhi.

Ia mengatakan, saat ini bantuan dari Provinsi Banten hanya sekitar Rp75 miliar untuk membiayai sekitar 21 kegiatan seperti infrastruktur jalan, drainase serta sarana lainnya.

Salah seorang tokoh pembentukan Kota Serang KH Matin Syarkowi meminta Pemerintah Provinsi Banten memperhatikan Kota Serang dari segi bantuan keuangan. Sebab Kota Serang sebagai 'etalase' Provinsi Banten, masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penataan kota, kemiskinan masih tinggi serta infrastruktur belum memadai.

"Penataan Kota Serang masih semerawut padahal sudah berusia delapan tahun. Ini tidak sesuai dengan moto 'Kota Serang Madani'," kata Matin Syarkowi.