Dua Pejabat Banten Hasil 'Lelang' Segera Dilantik

Serang (Antara News) - Dua pejabat baru setingkat eselon II  hasil seleksi "lelang jabatan" di lingkungan Pemprov Banten yakni Direktur RSUD Banten Dwi Hesti Herdarti dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Babar Suharso akan dilantik Gubernur Banten, Rano Karno, Jumat (14/8.

"Hari ini surat keputusan (SK) pengangkatan kedua pejabat itu sudah ditandatangani Pak Gubernur, dan besok langsung dilantik di pendopo sekitar jam 08.00 WIB," kata Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Banten Cepi Safrul Alam di Serang, Kamis.

Kedua pejabat tersebut terpilih dari hasil seleksi terbuka pimpinan tinggi pratama yang diselenggarakan beberapa pekan sebelumnya di lingkungan provinsi Banten.

Babar Suharso merupakan Kabid Pengendalian Program Pembangunan pada Bappeda Banten dan Dwi Hesti Hendarti adalah Kabid Pemberdayaan Perempuan BPM Kabupaten Tangerang.

"Setelah pelantikan mereka akan menerima SK dan sudah mulai bekerja di posisi yang baru," kata Cepi.

Sementara posisi jabatan yang ditinggalkan Babar Suharso di Bappeda masih kosong, selanjutnya akan diisi dengan pejabat terpilih dari proses assesment.

"Tidak menjadi masalah masih kosong, karena nanti akan diisi oleh pejabat yang sudah disiapkan. Beberapa waktu lalu kan kami lakukan 'assesment' terhadap pejabat eselon III dan IV," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Rano Karno menunjuk keduanya berdasarkan ranking yang diperoleh pada hasil akhir seleksi. Rano menekankan khusus kepada direktur RSUD Banten yang baru agar bisa bekerja dengan baik, mengingat banyaknya persoalan yang terjadi di RSUD Banten.

"Mereka sudah paham apa yang akan dilakukan, karena sudah membuat perencanaan jika nanti terpilih pada saat seleksi. Ya, kami harapkan bisa bekerja maksimal," kata Rano.

Dua jabatan tersebut yakni staf ahli gubernur bidang pembangunan sebelumnya kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun dan Direktur RSUD Banten mengundurkan diri.

Dengan kekosongan dua jabatan tersebut Pemprov Banten kemudian membuka pendaftaran 'lelang jabatan' yang terbuka bagi pejabat di Provinsi Banten dan delapan kabupaten/kota untuk mendaftar dengan persyaratan dan kriteria yang sudah ditentukan sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).