Pemprov Banten Diminta Tingkatkan Anggaran Atasi Kemiskinan

Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten diminta untuk meningkatkan anggaran yang berpihak pada persoalan mengatasi kemiskinan, pendidikan dan infrastruktur.

"Kami melihat komitmen pimpinan daerah masih lemah dalam mengatasi persoalan kemiskian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ini terlihat dari komposisi dan struktur anggaran yang berpihak pada sektor itu," kata Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi (MATA) Banten Fuadudin Bagas dalam Diskusi 'Analisis dan Evaluasi APBD Banten 2015" di Serang, Minggu.

Ia mengatakan, berdasarkan dokumen Perda No 8 Tahun 2014 Tentang APBD Banten 2015, belanja pendidikan yang mestinya diarahkan pada pendidikan yang sesuai dengan pasa tenaga kerja, faktanya dari toal alokasi sekitar Rp331,4 miliar, sekitar 33,36 persen atau Rp110,6 miliar diantaranya habis untuk nelanja pegawai. Kemudian 14,21 persen atau Rp47,1 miliar dibelanjakan untuk program tenaga pendidik dan kependidikan.

"Hanya sekitar 8,82 persen atau Rp29,27 miliar alokasi anggaran yang sesuai dengan sasaran program dalam kebijakan umum anggaran," kata Bagas.

Selain itu, kata Bagas, belanja sektor kesehatan yang mestinya diarahkan pada peningkartan kesehatan masyarakat, dari total anggaran sekitar Rp143,7 miliar 42,9 persen atau sekitar Rp61,6 miliar habis untuk belanja pegawai dan aparatur. Hanya sekitar 7,9 persen atau Rp11,4 miliar yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat yang Rpw,38 miliar diantaranya diperuntukan bagi warga miskin.

Pihaknya juga menyoroti program jaring pengaman sosial melalui Program Jamsosratu yang hanya ditujukan bagi sekitar 49 ribu rumah tangga sasaran. Padaha, menurut Bagas,  ada sekitar 170.677 kepala keluara yang terfgolong miskin di Provinsi Banten.

"Kami melihat politik anggaran dalam perencanaan dan penyusunan APBD Banten 2015, belum mencerminkan 9 prioritas pembangunan yang dicanangkan pemprov Banten untuk 2015," katanya.

Sementara itu Pengamat Politik yang juga akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Ikhsan Ahmad mengatakan, akselerasi pembangunan di Banten pasca kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah belum menunjukan perbaikan seperti apa yang menjadi harapan masyarakat. Untuk itu, Plt Gubernur Banten harus berani melakukan terobosan-terobosan melalui politik anggaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjawab persepsi masyarakat luas mengenai Banten yang sudah tercoreng dengan berbagai kasus korupsi yang mencuat.

"Bisa jadi demokrasi di Banten belum berjalan sepenuhnya pada aspek substansialnya, namun terletak pada pada transformasi bentuk-bentuk kepemimpinan simbolisasi tertentu," kata Ikhsan.