BTN Fasilitasi KPR PNS Kementerian Pariwisata

Jakarta (Antara News)  - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjalin kerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk memfasilitasi penyaluran KPR kepada PNS di lingkungan kementerian.

Naskah perjanjian kedua instansi ditandangani Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya dan Direktur Utama Bank BTN, Maryono di Jakarta, Senin. 

Maryono mengatakan, Bank BTN mematok kredit tahun 2015 akan tumbuh sekitar 19 persen. Untuk memenuhi target tersebut perseroan diantaranya menjalin kerja sama dengan Kementerian Pariwisata. 

"Kami menawarkan kepada PNS di lingkungan Kementerian Pariwisata untuk memanfaatkan KPR BTN untuk membeli rumah," kata Maryono.

Naskah kerja sama tersebut dimaksudkan sebagai landasan untuk menjalankan bisnis meliputi  penyediaan jasa layanan dan pemanfaatan fasilitas kredit / pembiayaan konsumer serta jasa layanan perbankan lainnya bagi PNS di Lingkungan Kementerian Pariwisata.

Maryono mengakui ini adalah langkah awal yang dibangun oleh perseroan bersama kementrian pariwisata. Nantinya akan dikembangkan kerjasama lanjutan bagaimana Bank BTN dapat berperan serta dalam pengembangan pariwisata Indonesia. 

Sumber devisa Negara yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata sangat besar. Pariwisata menjadi sumber masuk wisatawan ke Indonesia. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk bagaimana kami ikut berperan di dalam pengembangan pariwisata itu, tegas Maryono.

"Ini adalah awal kerjasama yang mempunyai nilai strategis bagi pengembangan bisnis kedua belah pihak. Bisnis perbankan yang dimiliki oleh Bank BTN dengan dukungan jaringan layanan yang luas, sumber daya yang kompeten disamping dukungan IT modern dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis pariwisata Indonesia," ujar Maryono.

Bank BTN per 31 Maret 2015 telah memiliki 3 Kantor Wilayah, 65 Kantor Cabang, 223 Kantor Cabang Pembantu, 479 Kantor Kas, 50 Unit Usaha Syariah, dan 2.951 outlet Kantor Pos Online. 

Perseroan juga telah  memiliki 1.830 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank BTN juga telah dilengkapi dengan kantor layanan prioritas sebanyak 34 kantor yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.