Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Banten agar maksimal melakukan serapan anggaran APBD Banten 2022, supaya manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Bagaimana serapan anggaran belanja, pendapatan. Kemudian evaluasi pendapatannya juga. Semua itu kita konsolidasikan dari semua OPD,” kata Al Muktabar di Serang, Selasa.
Baca juga: Pemprov Banten kucurkan bantuan keuangan untuk 1.238 desa
Ia mengatakan, pada saat melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD di pendopo Gubernur Banten, Curug, Kota Serang meminta kepada seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten agar memaksimalkan penyerapan belanja di sisa waktu yang tersisa.
Al Muktabar mengaku serapan anggaran Pemprov Banten masuk empat besar nasional dan itu merupakan progres yang cukup baik.
"Namun kita terus mengupayakan pendapatan kita bisa maksimal di tahun 2022 ini," katanya.
Terkait dengan penanganan inflasi, kata dia, secara umum berdasarkan laporan dari Kemendag, Provinsi Banten masih pada posisi di bawah angka nasional.
Untuk mempertahankan itu, pihaknya memfokuskan pada penanganan enam area, seperti menggunakan BTT untuk penanganan inflasi kita sudah lakukan, kemudian pemantauan pasar kita sudah lakukan, operasi pasar sudah dilakukan.
“Kemudian tanam cabe juga sudah kita lakukan. Termasuk pengoptimalan BUMD dalam hal ini PT ABM dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan cabe sudah kita lakukan,” katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti mengungkapkan, sampai posisi tanggal 14 November 2022 realisasi pendapatan pemprov sudah mencapai 83,58 persen dan realisasi belanja sudah 72,57 persen.
"Insya Allah capaian realisasi di akhir tahun realisasinya diupayakan maksimal," kata Rina.
Satu bulan menjelang penghabisan tahun anggaran Tahun 2022, serapan atas APBD Banten tahun 2022 masih di bawah rata-rata. Saat ini serapannya masih pada angka 72,57 persen dari total APBD Rp12,7 triliun.
Adapun kendala yang dihadapi oleh OPD masih belum mampu menyerap anggaran secara maksimal, kata Rina, salah satunya adalah waktu.
"Kendala karena memang proses dimulai setelah perubahan APBD 2022. Makanya perlu effort (upaya) yang kuat," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
"Bagaimana serapan anggaran belanja, pendapatan. Kemudian evaluasi pendapatannya juga. Semua itu kita konsolidasikan dari semua OPD,” kata Al Muktabar di Serang, Selasa.
Baca juga: Pemprov Banten kucurkan bantuan keuangan untuk 1.238 desa
Ia mengatakan, pada saat melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD di pendopo Gubernur Banten, Curug, Kota Serang meminta kepada seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten agar memaksimalkan penyerapan belanja di sisa waktu yang tersisa.
Al Muktabar mengaku serapan anggaran Pemprov Banten masuk empat besar nasional dan itu merupakan progres yang cukup baik.
"Namun kita terus mengupayakan pendapatan kita bisa maksimal di tahun 2022 ini," katanya.
Terkait dengan penanganan inflasi, kata dia, secara umum berdasarkan laporan dari Kemendag, Provinsi Banten masih pada posisi di bawah angka nasional.
Untuk mempertahankan itu, pihaknya memfokuskan pada penanganan enam area, seperti menggunakan BTT untuk penanganan inflasi kita sudah lakukan, kemudian pemantauan pasar kita sudah lakukan, operasi pasar sudah dilakukan.
“Kemudian tanam cabe juga sudah kita lakukan. Termasuk pengoptimalan BUMD dalam hal ini PT ABM dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan cabe sudah kita lakukan,” katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti mengungkapkan, sampai posisi tanggal 14 November 2022 realisasi pendapatan pemprov sudah mencapai 83,58 persen dan realisasi belanja sudah 72,57 persen.
"Insya Allah capaian realisasi di akhir tahun realisasinya diupayakan maksimal," kata Rina.
Satu bulan menjelang penghabisan tahun anggaran Tahun 2022, serapan atas APBD Banten tahun 2022 masih di bawah rata-rata. Saat ini serapannya masih pada angka 72,57 persen dari total APBD Rp12,7 triliun.
Adapun kendala yang dihadapi oleh OPD masih belum mampu menyerap anggaran secara maksimal, kata Rina, salah satunya adalah waktu.
"Kendala karena memang proses dimulai setelah perubahan APBD 2022. Makanya perlu effort (upaya) yang kuat," kata dia.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022