KPU Pandeglang Siapkan 2.079 TPS Untuk Pilkada

Pandeglang (Antara News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang menyiapkan 2.079 tempat pemungutan suara (TPS) untuk pencoblosan pemilu kepala daerah (pilkada) di daerah itu.

"Perkiraan akan kita bentuk 2.079 TPS tersebar di 339 desa/kelurahan dan 35 kecamatan, tapi nanti bisa saja bertambah atau berkurang kalau memang diperlukan," kata Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja'i di Pandeglang, Banten, Senin.

Menurut dia, kalaupun terjadi perubahan, bertambah atau berkurang tidak akan banyak dari jumlah tersebut.

Suja'i menjelaskan, pemilihan bupati dan wakil bupati Pandeglang periode 2016-2021 akan digelar 9 Desember 2015, serentak dengan pemilihan kepala daerah di Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan.

Ia menjelaskan, pilkada di Pandeglang dibarengkan dengan tiga kabupaten/kota lain di Banten, sesuai dengan Permendagri No. 57 tahun 2009.

Dalam Permendagri tersebut, kata dia, dijelaskan bagi daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya habis pada 2015 atau semester pertama 2016 maka pilkada digelar pada 2015.

Jabatan bupati dan wakil bupati Pandeglang berakhir pada Maret 2016, maka pilkada-nya dimajukan menjadi 9 Desember 2015.

Terkait proses pilkada, menurut dia, terus berjalan. KPU Pandeglang telah membentuk anitia pemilihan kecamatan (PPK) dan anitia pemungutan suara (PPS).

Untuk anggaran, menurut dia, juga telah dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp38 miliar.

"Anggaran itu hanya untuk kegiatan pilkada oleh KPU, pengalokasian dana untuk semuanya, di antaranya honor pelaksana, cetak surat suara, surat undangan dan lainnya," paparnya.

Mengenai dana untuk pengawasan dan pengamanan, menurut dia, di luar Rp38 miliar tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pandeglang Yahya Gunawan menyatakan dana untuk pengawasan pilkada telah dialokasikan sebesar Rp8 miliar dan biaya pengamanan Rp2 miliar.

"Pemkab mengalokasikan anggaran untuk seluruh kegiatan pilkada Rp48 miliar, dengan rincian Rp38 miliar bagi kegiatan yang dilaksanakan KPU, Rp8 miliar pengawasan dan Rp2 miliar pengamanan," ujarnya.