Serang (AntaraBanten) - Pemerintah Provinsi Banten meminta arahan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten untuk menyelesaikan persoalan aset yang menjadi kendala dalam laporan keuangan Pemprov Banten.
"Tadi kita menghadirkan BPKP untuk meminta arahan soal pencatatan Aset. Kita kan sudah MoU dengan BPKP untuk meminta 'guidance' ya semacam konsultan lah dalam penyelesaian Aset," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Kurdi Matin di Serang, Senin.
Ia mengatakan, masalah terbesar yang dihadapi Pemprov Banten kaitannya dengan laporan keuangan dan pemeriksaan BPK yakni soal aset, yang menjadi sasarannya adalah Kepala SKPD. Namun demikian, karena sebagian besar kepala SKPD tidak hadir maka fokusnya bagi pengelola barang di masing-masing SKPD.
"SKPD itu kan pengguna barangnya, kalau catatan barang itu di SKPD bagus, ya laporan Pemprov Banten juga bagus," kata Kurdi usai rapat kordinasi pengelolaan neraca aset Pemprov Banten.
Ia mengatakan selama ini sudah ada kemajuan bagus dalam pengelolaan dan pencatatan aset Pemprov Banten, karena dari keseluruhan yang menjadi masalah sudah diselesaikan oleh Biro Perlengkapan dan Aset sekitar 62 persen.
"Ya masih ada sisa yang sedang proses pembenahan itu sekitar 48 persen yang belum selesai," kata Kurdi.
Persoalan aset tersebut masih dalam penelusuran karena berkaitan dengan adanya perbedaan aturan antara pola pengelolaan aset yang sudah lama dengan sekarang.
"Yang belum selesai itu seperti aset pelimpahan dari Jawa Barat karena tidak semua ada barangnya. Lainnya soal kendaraan yang dihibahkan, walaupun sekarang sudah dikembalikan serta aset lahan," katanya.
Sementara Kepal Perwakilan BPKP Provinsi Banten Rizal Sihite mengatakan persoalan aset di Pemprov Banten tersebut merupakan akumulasi dalam laporan keuangan yang diperiksa BPK dari beberapa tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dengan baik. Diantara persoalan aset tersebut seperti tanah yang tidak jelas surat-suratnya atau sertifikatnya, kendaraan dinas yang dipinjam pihak lain dan aset lainnya yang belum tercatat.
"Kita terus mendorong untuk dilakukan pembenahan dan sudah banyak kemajuan selama kepemimpinan Pak Rano ini. Karena kalau tidak diperbaiki maka hasil pemeriksaan atas laporan keuangan opininya seperti kemarin," kata Rizal Sihite.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2015
"Tadi kita menghadirkan BPKP untuk meminta arahan soal pencatatan Aset. Kita kan sudah MoU dengan BPKP untuk meminta 'guidance' ya semacam konsultan lah dalam penyelesaian Aset," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Kurdi Matin di Serang, Senin.
Ia mengatakan, masalah terbesar yang dihadapi Pemprov Banten kaitannya dengan laporan keuangan dan pemeriksaan BPK yakni soal aset, yang menjadi sasarannya adalah Kepala SKPD. Namun demikian, karena sebagian besar kepala SKPD tidak hadir maka fokusnya bagi pengelola barang di masing-masing SKPD.
"SKPD itu kan pengguna barangnya, kalau catatan barang itu di SKPD bagus, ya laporan Pemprov Banten juga bagus," kata Kurdi usai rapat kordinasi pengelolaan neraca aset Pemprov Banten.
Ia mengatakan selama ini sudah ada kemajuan bagus dalam pengelolaan dan pencatatan aset Pemprov Banten, karena dari keseluruhan yang menjadi masalah sudah diselesaikan oleh Biro Perlengkapan dan Aset sekitar 62 persen.
"Ya masih ada sisa yang sedang proses pembenahan itu sekitar 48 persen yang belum selesai," kata Kurdi.
Persoalan aset tersebut masih dalam penelusuran karena berkaitan dengan adanya perbedaan aturan antara pola pengelolaan aset yang sudah lama dengan sekarang.
"Yang belum selesai itu seperti aset pelimpahan dari Jawa Barat karena tidak semua ada barangnya. Lainnya soal kendaraan yang dihibahkan, walaupun sekarang sudah dikembalikan serta aset lahan," katanya.
Sementara Kepal Perwakilan BPKP Provinsi Banten Rizal Sihite mengatakan persoalan aset di Pemprov Banten tersebut merupakan akumulasi dalam laporan keuangan yang diperiksa BPK dari beberapa tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dengan baik. Diantara persoalan aset tersebut seperti tanah yang tidak jelas surat-suratnya atau sertifikatnya, kendaraan dinas yang dipinjam pihak lain dan aset lainnya yang belum tercatat.
"Kita terus mendorong untuk dilakukan pembenahan dan sudah banyak kemajuan selama kepemimpinan Pak Rano ini. Karena kalau tidak diperbaiki maka hasil pemeriksaan atas laporan keuangan opininya seperti kemarin," kata Rizal Sihite.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2015