Pandeglang (AntaraBanten) - Bupati Pandeglang, Jawa Barat, Erwan Kurtubi menyatakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2011-2016.
"Kalau sudah masuk dalam RPJMD artinya sudah menjadi program prioritas yang akan dilaksanakan dan ditingkatkan," katanya di Pandeglang, Banten, Kamis.
Erwan mengaku prihatin dengan masih adanya pemberitaan terkait tindak kekerasan terhadap perempuan.
"Kita sering mendapat informasi dari media adanya tindak kekerasan terhadap perempuan, ini menjadi keprihatinan kita, meski untuk Pandeglang saya belum mendapat laporan," katanya.
Menurut dia, selama sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya dengan dibentuknya Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak.
"Pemerintah juga telah membentuk Pusat Pelayanaan Terpadu Pemberdayaaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang tidak hanya di pusat tapi juga di daerah," katanya.
Pemkab Pandeglang, kata dia, juga telah membentuk P2TP2A sebagai langkah nyata antisipasi terjadinya kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan.
Selain itu, kata dia, Pemkab Pandeglang telah membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).
Menurut dia, kekerasan terhadap perempuan dan anak, bukan hanya merupakan tindak pidan tapi pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).
"Kekerasan terhadap peremuan dan anak tidak hanya melanggar norma hukum, tapi juga syariat agama serta tidak dapat dibenarkan dalam peradaban sosial budaya manusia," katanya.
Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau perbuatan yang dapat mencederai orang baik fisik, psikis atau seksual, dan penelantaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2015
"Kalau sudah masuk dalam RPJMD artinya sudah menjadi program prioritas yang akan dilaksanakan dan ditingkatkan," katanya di Pandeglang, Banten, Kamis.
Erwan mengaku prihatin dengan masih adanya pemberitaan terkait tindak kekerasan terhadap perempuan.
"Kita sering mendapat informasi dari media adanya tindak kekerasan terhadap perempuan, ini menjadi keprihatinan kita, meski untuk Pandeglang saya belum mendapat laporan," katanya.
Menurut dia, selama sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya dengan dibentuknya Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak.
"Pemerintah juga telah membentuk Pusat Pelayanaan Terpadu Pemberdayaaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang tidak hanya di pusat tapi juga di daerah," katanya.
Pemkab Pandeglang, kata dia, juga telah membentuk P2TP2A sebagai langkah nyata antisipasi terjadinya kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan.
Selain itu, kata dia, Pemkab Pandeglang telah membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).
Menurut dia, kekerasan terhadap perempuan dan anak, bukan hanya merupakan tindak pidan tapi pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).
"Kekerasan terhadap peremuan dan anak tidak hanya melanggar norma hukum, tapi juga syariat agama serta tidak dapat dibenarkan dalam peradaban sosial budaya manusia," katanya.
Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau perbuatan yang dapat mencederai orang baik fisik, psikis atau seksual, dan penelantaran.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2015