Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan total bantuan yang digulirkan bagi para petani di Tanah Air mencapai 60 persen dari seluruh bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah.
"Bantuan sosial (bansos) yang disalurkan bagi para petani diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Besarnya bantuan yang diberikan bagi petani seharusnya membantu nilai tukar mereka, karena itu adalah meningkatkan daya beli dari para petani dan nelayan juga," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin minta KNEKS pikirkan cara percepat sertifikasi halal UMKM
Ia juga menyebutkan, pada 2022 total belanja untuk sektor pertanian mencapai Rp93 triliun, seharusnya belanja ini dapat membantu meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Ia berharap, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki metode untuk menghitung kontribusi bantuan sosial pemerintah terhadap NTP dan NTN, yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur daya beli petani dan nelayan di pedesaan.
"Anggaran pemerintah untuk membantu kelompok petani dan nelayan itu cukup signifikan, tapi itu kan tidak di-quantify di dalam perhitungan NTP," katanya.
Adapun pada 2023 pemerintah menargetkan NTP dan NTN masing-masing dapat mencapai senilai 103 sampai 105 dan 106 sampai 107.
Sementara itu Panitia Kerja Komisi XI DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengusulkan agar NTP dapat mencapai nilai 105 sampai 107 dan NTN dapat mencapai 107 sampai 108 agar berbeda dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Adapun dalam APBN 2022, NTP dipatok dapat menyentuh 103 sampai 105 dan NTN menyentuh 105 sampai 106. Sampai Mei 2022 BPS mencatat NTP mencapai 105,73 dan NTN mencapai 104,95.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
"Bantuan sosial (bansos) yang disalurkan bagi para petani diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Besarnya bantuan yang diberikan bagi petani seharusnya membantu nilai tukar mereka, karena itu adalah meningkatkan daya beli dari para petani dan nelayan juga," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin minta KNEKS pikirkan cara percepat sertifikasi halal UMKM
Ia juga menyebutkan, pada 2022 total belanja untuk sektor pertanian mencapai Rp93 triliun, seharusnya belanja ini dapat membantu meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Ia berharap, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki metode untuk menghitung kontribusi bantuan sosial pemerintah terhadap NTP dan NTN, yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur daya beli petani dan nelayan di pedesaan.
"Anggaran pemerintah untuk membantu kelompok petani dan nelayan itu cukup signifikan, tapi itu kan tidak di-quantify di dalam perhitungan NTP," katanya.
Adapun pada 2023 pemerintah menargetkan NTP dan NTN masing-masing dapat mencapai senilai 103 sampai 105 dan 106 sampai 107.
Sementara itu Panitia Kerja Komisi XI DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengusulkan agar NTP dapat mencapai nilai 105 sampai 107 dan NTN dapat mencapai 107 sampai 108 agar berbeda dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Adapun dalam APBN 2022, NTP dipatok dapat menyentuh 103 sampai 105 dan NTN menyentuh 105 sampai 106. Sampai Mei 2022 BPS mencatat NTP mencapai 105,73 dan NTN mencapai 104,95.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022